Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Belo Journal of Adat Recht
Hadibah Zachra Wadjo
Universitas Pattimura
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif Hadibah Zachra Wadjo; Judy Marria Saimima
JURNAL BELO Vol 6 No 1 (2020): Volume 6 Nomor 1, Agustus 2020 - Januari 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (701.158 KB) | DOI: 10.30598/belovol6issue1page48-59

Abstract

Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Menurut pandangan konsep restorative justice penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep restorative justice dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (sexual violence) dan pelecehan seksual (sexual harassment). Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (victim of crime) di bidang kesusilaan. Perlindungan adalah betuk dari salah satu tindakan untuk mencegah terjadinya penindasan terhadap perempuan secara berkepanjangan. Upaya lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menciptakan penegakan hukum yang baik sangat membutuhkan faktor- faktor penunjang agar terciptanya perlindungan hukum tersebut dengan baik dan efektif.
Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) Elsa Rina Maya; Hadibah Zachra Wadjo; Farhan Lestaluhu
JURNAL BELO Vol 6 No 2 (2021): Volume 6 Nomor 2, Februari 2021-Juli 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol6issue2page256-275

Abstract

Kebijakan pemerintah untuk membebaskan wargabinaan dengan persyaratan tertentu sebagai upaya pencegahan mewabahnya Corona Virus Disease (Covid 19) di lembaga pemasyarakatan berimbas pada berkurangnya wargabinaan di dalam suatu lembaga pemasyarakatan, teristimewa pada lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas. Pada bagian lain, kebijakan ini juga mesti diikuti dengan kebijakan untuk tidak menambah jumlah kasus-kasus tertentu melalui mekanisme restorative justice, yakni kasus-kasus didiversi dari sistem peradilan pidana, kemudian diselesaikan dengan melibatkan pelaku dan korban serta pihak-pihak yang berkepentingan. Restorative Justice di beberapa wilayah Polres di Maluku mengambil bentuk penyelesaian menurut hukum adat setempat. Hal ini mengindikasikan bahwa restorative justice bukanlah mekanisme yang baru dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat yang masih kental dengan sistem hukum adat. Kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan mekanisme ini adalah kasus-kasus dalam keluarga seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus KDRT merupakan kasus yang kompleks karena melibatkan suami dan isteri yang secara legal terikat dalam lembaga perkawinan, yang sama-sama bekerja untuk membangun rumah tangga. Dengan demikian, mekanisme ini sangat cocok untuk menghindari kehancuran dalam keluarga yang dapat berlanjut dengan perceraian. Namun dalam realitasnya, diterapkan juga dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di luar lingkup keluarga.
Penggunaan Pidana Adat Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Di Maluku Tengah Yonna Betrix Salamor; Leonie Lokollo; Hadibah Zachra Wadjo
JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol7issue2page165-172

Abstract

Perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Harapan adanya perlindungan negara dalam kehidupan rumah tangga warga negaranya agar kewajiban dan hak setiap anggota keluarga dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan pidana adat dalam penyelesaian kasus KDRT di Maluku Tengah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, Meskipun sebagai negeri adat yang masih mempertahankan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat hampir 99%, akan tetapi untuk masalah-masalah pidana, lebih menggunakan penyelesaian melalui hukum pidana nasional. Akan tetapi ada hal menarik yang ditemui Ketika melakukan penelitian, yaitu masyarakat di kecamatan leihitu barat memiliki pemahaman bahwa KDRT hanya berupa tindakan kekerasan fisik. Sementara kasus penelantaran keluarga, masih dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan bukan merupakan bentuk KDRT. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang hukum khususnya pengetahuan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Conflict of Customary Law and Positive Law in Determining The Status of Children: Criminal Implications for Children's Rights and Legal Protection Hadibah Zachra Wadjo; Judy marria saimima; Harly Clifford Jonas Salmon
Journal of Adat Recht Vol. 2 No. 2 (2025): JULY-JOAR
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/h2pwnk78

Abstract

  This study discusses the normative conflict between customary law and positive law in determining the status of children in Indonesia, with an emphasis on the juridical implications for the protection of children's rights. In the context of legal pluralism recognized by Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, customary law often rejects the recognition of children out of wedlock, children of serial marriages, and adopted children who do not conform to local kinship norms. This is contrary to the principles of non-discrimination and the best interests of children as stipulated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. The inconsistency of these norms not only has an administrative impact, but also raises the potential for criminal offenses, including child neglect due to not being officially recorded. This study uses a normative juridical approach with qualitative analysis methods on primary and secondary legal materials, including international conventions such as CRC. The results of the analysis show the urgency of legal harmonization through responsive derivative regulations, legal understanding by local actors, and the transformation of customary law values to be in line with the principles of child protection. Law No. 35 of 2014 is positioned as a transformational instrument to bridge the tension between local norms and national laws to ensure that children's rights are guaranteed comprehensively without discrimination
Co-Authors Elsa Rina Maya Farhan Lestaluhu Harly Clifford Jonas Salmon Leonie Lokollo Saimima, Judy Marria Yonna Betrix Salamor