Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

5.626

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Belo Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Risalah Hukum Jurnal Masohi TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Jurnal Dedikasi Hukum Indonesian Journal of Management Science BAKIRA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PATTIMURA Law Study Review SASI Journal of Adat Recht Journal of Strafvodering Indonesian Matakao Corruption Law Review

Saimima, Judy Marria

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon

Author-ID : 1093080

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEKERASAN TERAHADAP ANAK DI KOTA AMBON Salamor, Yonna Beatrix; Saimima, Judy Marria
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v2i2.1683

At present, crime frequently occurs in the community. One of the most common crimes are criminal acts of violence towards children. Common acts of violence towards children are often in the form of physical, psychological, and sexual violence. Various known cases of violence towards children are not limited to major cities in Indonesia, but also to other smaller cities and areas with major eastern culture influence. One area with high level of violence towards children is in the Maluku Province, specifically Ambon City. The purpose of this study is to study the forms of countermeasure against violence towards children that occurs in Ambon City. The method used in this study is Juridical Empirical, in which data is obtained not only from field research but also through various literature. Based on research, according to data from Ambon Island and Lease Islands Police from 2017 it was found that the forms of violence include violence towards children, sexual abuse of children, sexual intercourse with children and abortion amounting to106 cases. Keywords: Policy for Countermeasures, Violence, Children, Ambon CityDewasa ini banyak tindak pidana yang terjadi di kalangan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi, yaitu tindak pidana kekerasan terhadap anak. Tindak kekerasan terhadap anak saat ini kerap terjadi baik merupakan kekerasan secara fisik, psikis maupun seksual. Berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang muncul kepermukaan, ternyata tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia tetapi banyak juga terjadi di kota-kota kecil atau daerah yang mash kental dengan budaya ketimuran. Salah satu daerah yang termasuk banyak terjadi kekerasan terhadap anak adalah di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentu-bentuk penanggulangan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Ambon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, dimana data yang didapat tidak hanya dari penelitian lapangan tetapi juga melalui berbagai literatur. Berdasarkan penelitian, maka ditemukan dalam tahun 2017 menurut data unit PPA Polres P. Ambon & P.P. Lease bentuk kekerasan yang terjadi antara lain kekerasan terhadap anak, percabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak dan aborsi dengan jumlah kasus 106 kasus.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif Hadibah Zachra Wadjo; Judy Marria Saimima
JURNAL BELO Vol 6 No 1 (2020): Volume 6 Nomor 1, Agustus 2020 - Januari 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Menurut pandangan konsep restorative justice penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep restorative justice dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (sexual violence) dan pelecehan seksual (sexual harassment). Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (victim of crime) di bidang kesusilaan. Perlindungan adalah betuk dari salah satu tindakan untuk mencegah terjadinya penindasan terhadap perempuan secara berkepanjangan. Upaya lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menciptakan penegakan hukum yang baik sangat membutuhkan faktor- faktor penunjang agar terciptanya perlindungan hukum tersebut dengan baik dan efektif.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penguasahan Tanah Yang Bukan Hak Milik Pasca Konfik Sosial. Leonie Lokollo; Jetty Martje Patty; Judy Marria Saimima
JURNAL BELO Vol 6 No 1 (2020): Volume 6 Nomor 1, Agustus 2020 - Januari 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Konflik sosial mengakibatkan banyak orang meninggalkan bangunan dan tanah yang dimilikinya dan pergi kepengungsian, setelah konflik sosial selesai bagunan dan tanah ditempati oleh orang yang bukan memiliki bagunan dan tanah tersebut, bahkan tidak ada perjanjian sewa-menyewa antara pemilik dengan orang yang mendiami bagunan dan tanah yang bukan miliknya. Padahal menempati bagunan atau tanah yang bukan miliknya merupakan tindak pidana, namun penegakan hukumnya lemah dengan masih ada laporan yang masuk ke Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease Hasil penelitian menujukan bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengusaan baguanan dan tanah yang bukan miliknya di Kota Ambon oleh Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease terdapat tiga faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalag faktor penegakan hukum, banyak penegak hukum yang tidak memahami bahwa mana masalah pertanahan yang merupakan masalah perdata dan mana masalah pertanahan yang merupakan rana pidana, kurangnya kordinasi dan kerjasama antar penyidik dan Badan Pertanahan Negara; faktor yang kedua adalah sarana dan prasarana, bukti yang dimintakan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon sering tidak bisa diberikan karena keterbatasan sarana dan prasarana; dan budaya hukum masyarakat kota ambon merupakan kendala tersendiri dalam penegakan hukum.

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum Judy Marria Saimima; Ruth Gracia Imanuela Matrutty
JURNAL BELO Vol 7 No 1 (2021): Volume 7 Nomor 1, Agustus 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol7issue1page96-112

Virus Corona yang disebut COVID-19 pertama kali muncul di Kota Wuhan, pada Desember 2019. Dengan cepat virus ini meluas ke sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia dengan sekejap. Di Indonesia, pemerintah akhirnya mengambil langkah untuk menerapkan pembatasan sosial skala besar. Hal ini pasti akan berdampak signifikan pada kegiatan pelayanan hukum departemen kehakiman. Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah kepada hakim dan pejabat peradilan lainnya. Dengan sigap Mahkamah Agung mengeluarkan dasar hukum pelaksanaan persidangan perkara pidana secara daring yang diatur dalam SEMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, SEMA No.6 Tahun 2020, kemudian surat kerjasama antara Mahkamah Agung RI Nomor: 402/DJU/HM.o1.1/4/2020, Kejaksaan Agung RI Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentnag penyelenggaraan persidangan melalui teleconfrence. Namun, praktik seperti ini menimbulkan sebuah dampak yang negatif, diantaranya tidak terpenuhinya penerapan asas terbuka untuk umum yang akhirnya mempengaruhi pelaksaaan pembuktian di persidangan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan pelaksanaan peradilan pidana secara daring terkait dengan asas bahwa pengadilan terbuka untuk umum, serta mengetahui kendala dan hambatan apa saja dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara daring.

PELATIHAN PARALEGAL GEREJA PROTESTAN MALUKU KLASIS SERAM BARAT Erwin Ubwarin; Elias Zadrack Leasa; Judy Marria Saimima; Wilshen Leatemia
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2020): Volume 1 Nomor 3 Tahun 2020
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v1i3.1040

Pemberian bantuan hukum sangat perlu diberikan kepada masyarakat, namun bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum belum berjalan baik karena keterbatasan jumlah sumberdaya manusia. Untuk itu perlu adanya pelatihan paralegal sebagai bagian dari pemenuhan masyarakat mendapatkan akses hukum dan sama didepan hukum tanpa membedakan satu dengan lainnya, hal ini sejalan dengan tujuan Kementrian Hukum dan HAM dalam mengeluarkan peraturan tentang pembentukan paralegal, namun dengan putusan Mahkamah Agung, paralegal hanya melakukan upaya hukum non-litigasi atau diluar pengadilan. Metode yang dipakai adalah memakai metode pembelajaraan jigsaw dan role play. Hasil kegiatan pengabdian ini diharapkan masyarakat sudah paham bagaimana membuat surat kuasa, gugatan, surat laporan polisi, somasi, dan pengetahuan-pengetahuan dasar tentang hukum, agar mereka terhindar dari masalah hukum, serta mampu menghadapi masalah hukum dikemudian hari. Kami juga memberikan modul, yang telah didalamnya sudah ada simulasi jika terjadi suatu masalah hukum

Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penanganannya Di Desa Rumberu, Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat Judy Marria Saimima; Carolina Tuhumury; Akhmad Iqbal Jihad Masuku
AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 1, No 2 (2021): Volume 1 Nomor 2, September 2021
Publisher : Faculty of Law Pattimura University

Introduction: In the current development of society, acts of domestic violence in the form of physical, psychological, sexual and neglect in domestic life actually occur, so that in order to eliminate domestic violence, an effective handling or law enforcement action is needed.Purposes of Devotion: To provide a legal understanding of criminal acts of domestic violence and its handling in Rumberu Village, Inamosol District, West Seram Regency. Method of Devotion: Conducted by the lecture method by each presenter, after the presentation of the material, the participants are given the opportunity to convey the legal problems experienced, then answered by the presenter in accordance with the substance of the material presented.Results of the Devotion: The public can understand that all forms of violence, especially domestic violence, are violations of human rights and crimes against human dignity as well as forms of discrimination that must be eliminated. Legal understanding of PKDRT helps the community, especially in RT.004/Kilo 9 Rumberu Village, Inamosol District, West Seram Regency to realize their rights.

Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Denny Latumaerissa; Judy Marria Saimima
Jurnal Masohi Vol 1 No 2 (2020): Jurnal Masohi
Publisher : DPD FDI Maluku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36339/jmas.v1i2.354

Jika dilihat dari preseden penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, ada beberapa indikasi/dugaan kasus korupsi melibatkan anggota partai politik yang hasil perbuatannya mengalir ke partainya, namun belum ada partai politik yang diperiksa maupun dituntut oleh penegak hukum. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dalam penulisan ini, maka dapat disimpulkan bahwa adapun pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai pelaku tindak pidana korupsi yaitu berupa sanksi pidana yang dapat diberikan hakim terhadap partai politik atau pengurus, atau partai politik dan pengurus, hal ini dapat dilakukan dengan merujuk pada PERMA 13 Tahun 2016, yakni dapat dilakukan baik secara alternatif maupun kumulatif yaitu pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap partai politik yaitu pidana pokok berupa denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga). Untuk pidana tambahan belum ada pengaturannya didalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga menurut hemat penulis jenis sanksi pidana tambahan terberat yang bisa dijatuhkan adalah pembubaran Partai Politik, sehingga ada efek jera.

Kajian Hukum Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online Melalui Media Sosial Jefferson Meiggers Herrenauw; Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu; Judy Marria Saimima
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 3 (2022): Volume 2 Nomor 3, Mei 2022
Publisher : Faculty of Law Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Introduction: Fraud in the sale and purchase of online game game accounts, it is a legal obligation to straighten it out for the sake of creating an orderly civilized society and to try to prevent anti-social behavior, namely behavior that is contrary to the principles of social order and law. So that the problem of misuse of this technology does not become social unrest and is detrimental to the community.Purposes of the Research: The purpose of this study is to examine and explain fraud in the sale and purchase of online game accounts that can be qualified as perpetrators of criminal acts, to examine and explain the perpetrators of fraud in the sale and purchase of online game accounts being held criminally responsible. Methods of the Research: The method used is a normative juridical research method with a qualitative analysis type with an interactive analysis and conceptually tends to be directed at finding, identifying, managing, and analyzing legal materials to understand the meaning, significance, and relevance.Results of the Research: The results show that fraud in buying and selling online game accounts can be categorized as a criminal act of fraud because of the fact that fraud in buying and selling online game accounts has fulfilled the elements of fraud in Article 378 of the Criminal Code as well as in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. Fraud perpetrators can be held criminally responsible based on the condition that digitally impose criminal liability for fraud, namely the fulfillment of all elements of crime according to criminal law and/or according to the ITE Law. The police as law enforcement officers must really understand the ITE Law so that they can qualify online game account trading fraud as a criminal act of fraud so that the perpetrators can be processed to account for their actions. Gamers who are victims of online game account trading scams report this to the authorities so that they can be processed according to applicable law.

KAJIAN HUKUM ADAT TERHADAP KONFLIK ANTAR NEGERI DI MALUKU TENGAH (STUDI DI KECAMATAN JAZIRAH LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH) Judy Marria Saimima
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v2i1.1679

Pembangunan hukum yang berkarakter sesuai ciri kehidupan masyarakat Maluku yang plural dan dinamis, membutuhkan perhatian serius dari pembentuknya. Artinya aturan hukum yang dibentuk bukan sekedar memenuhi target dan mengindikasikan sebuah prestise dan prestasi dari pembentuknya namun hukum harus merupakan cerminan dari kebutuhan kehidupan masyarakat. Pengendalian hukum adat merupakan cara berdasarkan norma-norma hukum adat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk konflik antar negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membahas upaya pengendalian hukum adat di Maluku dalam mengatasi berbagai bentuk perkelahian antar negeri, khususnya di Kecamatan Jazirah Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum yuridis sosiologis dengan metode deskripsi analisis. Sumber data adalah data kepustakaan dan wawancara kolektif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ikatan genealogis memegang peranan penting dalam memelihara nilai kebersamaan dan kesetiaan. Fungsi Raja sebagai pengendali hukum adat antar negeri belum sepenuhnya berfungsi dengan baik dan maksimal. Sistem pengendalian hukum adat tidak dapat berfungsi dengan baik disebabkan oleh karena ketidakmampuan Raja Negeri untuk mengendalikan suatu kondisi yang dapat memicu terjadinya perkelahian yang kemungkinan berdampak menjadi luas serta pemahaman tentang soal-soal penegakan hukum adat yang sistematik tidak dipahami dengan baik oleh Raja-Raja Negeri. Sangat dibutuhkan dukungan politik dari Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Maluku Tengah karena sesungguhnya pengendalian hukum adat sendiri tidak berfungsi tanpa dukungan dari Pemerintah Daerah sebagai sebuah sistem pengendalian hukum adat itu sendiri. Jadi, dalam mengatasi konflik antar negeri di Kecamatan Jazirah Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dibutuhkan sinergi dari seluruh stakeholder di tingkat provinsi dan kabupaten.

Edukasi Hukum tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon Judy Marria Saimima; Elvira Liminanto; Zacilasi Wasia
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Kekerasan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dan anak dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sangat diperlukan pemahaman hukum yang baik kepada masyarakat terkait kekerasan seksual agar mampu untuk bertindak ketika mengalami kekerasan seksual. Kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang ada di daerah tersebut, kemudian masyarakat diberikan pemahaman demi meningkatkan kesadaran hukum tentang kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual adalah ketika perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan atau tidak dikehendaki. Undang-Undang PKDRT, UU Perlindungan Anak, KUHP bahkan UU Pornografi memang telah mengatur perlindungan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, namun itu belum cukup untuk bisa melindungi korban, karena perlindungan kekerasan seksual bukanlah terbatas pada teori dan peraturan tetapi lebih meluas lagi kepada kesadaran masyarakat sebagai makhluk sosial itu sendiri. Legal Education On Sexual Violence Against Women And Children In Lateri Village, Ambon City Sexual violence that occurs to a woman and child is due to a value system that places women and children as weak and inferior beings compared to men. It is necessary to have a good legal understanding of the community regarding sexual violence so that they are able to act when experiencing sexual violence. This activity is carried out by identifying the problems that exist in the area, then the community is given an understanding in order to increase legal awareness about sexual violence against women and children. An act that can be categorized as sexual violence is when the act is carried out without consent or is not desired. The PKDRT Law, the Child Protection Law, the Criminal Code and even the Pornography Law have indeed regulated protection for victims of sexual violence against children and women, but that is not enough to protect victims, because sexual violence protection is not limited to theories and regulations but is more broadly applicable to awareness of society as a social being itself.

Co-Authors Akhmad Iqbal Jihad Masuku Andries, Desebrina Lupitha Carolina Tuhumury Corputty, Patrick Denny Latumaerissa Denny Latumaerissa Elias Zadrach Leasa Elias Zadrack Leasa Elsa Rina Maya Toule Elvira Liminanto Elvira Liminanto Erwin Ubwarin Esther Kembauw, Esther Faathir Fedayan Fitrian, Achmad Gabriel Makatita Hadibah Zachra Wadjo Hadibah Zachra Wadjo Hadibah Zachra Wadjo Hanisa Sokanfuti Hasanudin, Dahlia Holdrin Nahumury Intan Saripa Uweng Iwan, Bintang R Jefferson Meiggers Herrenauw Jetty Martje Patty Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu Kabanga, Yoshua Andres Latumaerissa, Denny Latupeirissa, Julianus Edwin Leonie Lokollo Lewerissa, Yanti Amelia Matheis Randy Mustamu Matrutty, Ruth Gracia Imanuela Mega Sofia Tawainella Meliezer, Stevanno Muammar Muammar, Muammar Nancy Silvana Haliwela Patrick Corputty Patty, Jetty Pricilya Melany Anthonio Reimon Supusepa Roz, Ika Dwimaya Ruth Gracia Imanuela Matrutty Salamor, Yonna Beatrix Salmon, Harly Clifford J Salmon, Harly Clifford Jonas Sherly Adam Sidebang, Ledyana Olipia Silooy, Revi Wilhelmina Sopacua, Margie Gladies Sopacua, Margie Gladis Sujud, Muhammad Satrio Taufik Sabenjara Kalidupa Taufik, Iqbal Titahelu, Juanrico Alfaromona Sumaresz Titahelu, Juanrico Alfaromona Sumarezs Toule, Elsa Rina Maya Usmany, Jesisca Gloria Veren Martha Habel Wadjo, H.Z. Wadjo, Hadibah Zachra Wilshen Leatemia Zacilasi Wasia Zacilasi Wasia

Title

Found 40 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 40 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 40 Documents
Search