Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legislasi Indonesia
Rudy Hendra Pakpahan
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERKEBUNAN ATAS PENCEMARAN LIMBAH KELAPA SAWIT Pakpahan, Rudy Hendra; Firdaus, Aras
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i2.615

Abstract

Pengelolaan limbah yang tidak baik dari industri perkebunan mengakibatkan pencermaran lingkungan hidup yang mengorbankan masyarakat yang bertempat tinggal disekitar wilayah perkebunan. Tujuan penelitian untuk memberikan sanksi pidana kepada korporasi industri perkebunan sebagai upaya untuk memberikan efek jera agar tidak melakukan perbuatan pencermaran lingkungan hidup sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Permasalahan pada penelitian ini, yakni bagaimana peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Indonesia bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di perkebunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di bidang perkebunan harus diberikan penegakan hukum yang tegas. Sehingga hukum pidana menjadi hukum yang terdepan dalam mengungkapkan permasalahan hukum tersebut. 
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL RESPONSIBILITY STATE IN THE IMPLEMENTATION OF SOSIAL SECURITY) Pakpahan, Rudy Hendra; Sihombing, Eka N. A. M.
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2012
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v9i2.383

Abstract

Kegiatan operasional jaminan sosial berbasis hukum bilangan besar dan halitu akan efektif apabila penyelenggaraannya dilakukan tidak secara parsial.Penyelenggaraan jaminan sosial yang terintegrasi diharapkan dapat menjaminterciptanya suatu mekanisme yang efektif dan efisien sehingga mampumenyentuh seluruh lapisan masyarakat.
PEMBAHARUAN KEBIJAKAN HUKUM ASSET RECOVERY: ANTARA IUS CONSTITUTUM DAN IUS CONSTITUENDUM Pakpahan, Rudy Hendra; Firdaus, Aras
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i3.514

Abstract

AbstractCorruption is not only detriment of state finances but also a violation of the social and economic rights of the people. The seizure and return of assets resulting from corruption have not yet be carried out comprehensively and effectively under the law in disclosing corruption. In addition, seizing and returning assets resulting from corruption have not been specifically regulated in legislation and implementing regulations. Efforts are made to improve and renew the Indonesia legal system regarding seizure and return of assets. And, through an agreement or cooperation both in mutual legal assistance and extradition regarding appropriation and return of assets are as the efforts to eradicate and prevent corruption in Indonesia.Keywords: Legal Policy, Crime, Corruption
Penerapan Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pada Persidangan Online Firdaus, Aras; Pakpahan, Rudy Hendra; Lubis, Mohd Ansor; Zuliadi, Rizkan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i4.1651

Abstract

Persidangan melalui daring (Virtual Online) merupakan terobosan dalam bentuk Surat Edaran sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan persidangan secara online jarak jauh atau teleconference melalui peraturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Hal ini dilakukan pasca pandemi global Virus Corona (Covid-19) di Indonesia juga telah berdampak pada layanan hukum di lembaga peradilan. Sehingga, dalam penelitian ini dilakukan kajian tentang persidangan melalui daring untuk mengetahui dan menganalisis analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan Hakim dalam pembuktian sidang virtual online terhadap alat bukti dan barang bukti pada putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik peradilan terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun PERMA tersebut mengakomodasi prinsip-prinsip pembuktian dalam KUHAP, penerapannya menimbulkan tantangan dalam menjamin keabsahan alat bukti dan pemenuhan asas kehadiran terdakwa secara fisik di persidangan. Hal ini terutama dirasakan dalam perkara yang kompleks dan membutuhkan pembuktian mendalam. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi hukum dan pembaruan regulasi agar persidangan elektronik tidak bertentangan dengan asas-asas fundamental hukum acara pidana.
Co-Authors Aras Firdaus Aras Firdaus Eka N. A. M. Sihombing Eka N. A. M. Sihombing, Eka N. A. M. Lubis, Mohd Ansor Rudy Hendra Pakpahan Zuliadi, Rizkan