Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahupiki Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) NOMOI Law Review JURNAL REGIONOMIC JURNAL JUSTIQA SASI Rechtsvinding Jurnal Legislasi Indonesia
Aras Firdaus
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Legal Protection of Children as a Victim Exploitation Aras Firdaus
International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) Vol 1 No 1 (2018): INTERNATIONAL CONFERENCE OF ASEAN PERSPECTIVE AND POLICY (ICAP)
Publisher : International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (95.629 KB)

Abstract

Crimes that occur in the community tend to be done by adults as well as victims who are adults as well. However, at this time children are also victims of crime, for example, child exploitation. The phenomenon of child labor is a picture of how complex the problem of children. In spite of all these things, honor, awareness and protection of human rights are exalted throughout the world. Since the beginning of the declaration of human rights, the sharing of universal regulation has been issued in support of human rights protection in the world. Safeguards are also followed by law enforcement for the sake of consistent human rights. If we talk about the phenomenon of child labor, the direct human rights field is the right of the child. Both internationally and in Indonesia, issues surrounding the child's life are a major concern for society and government. Many ideal circumstances can solve this social problem. However, other factors such as failure in social institutions also indicate the inability of the government. Based on the description used in this research, that is how the legal forms against children victims of exploitation and how law enforcement officers in taking action against the law of victims of exploitation. To find the answer of the problem, this research is analytical descriptive, the purpose of this research is expected to get a detailed and systematic description of the issues to be studied. Analysis is based on the facts obtained and will be analyzed carefully to answer the problem.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Aras Firdaus; Liza Erwina; Nurmala waty
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 01 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.184 KB)

Abstract

ABSTRAK ARAS FIRDAUS * LIZA ERWINA, SH, M.Hum ** NURMALAWATY, SH, M.HUM***     Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu adalah sebagai cara untuk mencapai Pemilu yang jujur, dan adil dilaksanakan dengan menggunakan hukum pidana, berupa pidana penjara dan kurungan/denda. Penggunaan sanksi pidana sebagai instrument penegakan hukum merupakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan sebagai bagian dari politik hukum. Kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik). Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemilu, bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi di Indonesia, dan bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi di Indonesia adalah dalam bentuk pelanggaran pelaksanaan pemilu dan dalam bentuk kejahatan tindak pidana pemilihan umum. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemilu ditemui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291. Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta segala sifat yang menyertainya.  
MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM: PENGAWASAN TINDAK PIDANA PEMILU ARAS FIRDAUS
JURNAL JUSTIQA Vol 2, No 1 (2020): VOL 2 NO 1 TAHUN 2020
Publisher : Universitas Quality

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The practice of money politics is a crime that often occurs during elections. This is a joint concern to supervise legislative candidates who will carry out these actions and participate in rejecting the practice in order to create clean elections. The problem in this research is how the handling of election criminal acts by the election supervisory body and how to prevent them? And supervision in overcoming the crime of money politics? The research method used in this study is juridical normative. This research is analytical descriptive, the purpose of this study is expected to obtain a detailed and systematic description to answer the problem to be examined. The research results show that sanctions given to perpetrators of money politics should be given strict law enforcement. So that criminal law becomes the foremost law in expressing legal issues related to elections.
Pengambilan Keputusan Direksi Dalam Manajemen Sistem Perekrutan Pegawai Perusahaan Daerah Ditinjau dari Aspek Hukum sitepu, Jupianus; Firdaus, Aras; Sipayung, Mindo
JURNAL REGIONOMIC Vol 6, No 1 (2024): REGIONOMIC
Publisher : Universitas Quality

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36764/jg.v6i1.1278

Abstract

Penelitian ini membahas pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan oleh direksi dalam manajemen sistem perekrutan pegawai perusahaan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan oleh direksi dalam manajemen sistem perekrutan pegawai perusahaan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang fokus kepada penerapan peraturan berkenaan dengan BUMD dan Kewenangan Pemerintah Kota Medan dan Perusahaan Daerah. Penelitian ini juga membahas peran direksi dalam pengelolaan perusahaan daerah dan pentingnya perekrutan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berdasarkan PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, direksi memiliki tanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi memiliki kebijaksanaan dalam memimpin perusahaan, dengan mengurus pengaturan dan tata tertib serta cara menjalankan pekerjaan tersebut. Perusahaan berhak membuat aturan dalam hal manajemen pegawai, dan direksi memiliki kewenangan untuk mengatur tata tertib dan cara menjalankan perusahaan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Perekrutan pegawai perusahaan daerah harus dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan perusahaan. Direksi memiliki kendali atas kebijaksanaan dalam pimpinan perusahaan daerah dan memiliki wewenang dalam pengangkatan dan pemberian status pegawai. Proses rekrutmen pegawai dimulai dari analisis jabatan, uraian jabatan, persyaratan jabatan, penilaian jabatan, dan penggolongan jabatan. Direksi harus menjalankan tugasnya secara mandiri dan independen, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Kesimpulannya, direksi memiliki
Etika Pluralisme Islam Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) H Kalingga, Qori Rizqiah; Firdaus, Aras; Gulo, Melvin Serlina Wati
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.340-345

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait etika pluralisme dalam konteks Islam dengan fokus pada hak-hak asasi manusia tentang toleransi beragama dan lainnya. Pluralisme merupakan suatu sensasi dunia modern yang menonjolkan kemerdekaan individu dan tidak menekankan keberagaman semata-mata karena ia terkait pada mempertanyakan tradisi monopoli dari orang-orang, kelompok atau institusi tertentu dalam menetapkan nilai-nilai etika secara otoritatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif untuk mengetahui, memahami dan mengkaji implementasi nilai-nilai etika pluralisme Islam tentang hak asasi manusia.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam etika pluralisme Islam tentang hak asasi manusia telah mengambil legitimasi dan penerimaannya dengan cara menjustifikasikan nilai-nilai universal dalam konteks lokal. Jadi, etika pluralisme Islam merupakan suatu konsep yang secara konstan menegosiasikan antara nilai-nilai lokal dan universal. Islam dan hak asasi manusia memiliki kesamaan dalam persamaan nilai, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai fundamental lainnya, namun tantangan seperti intoleransi berbasis agama dan polarisasi politik masih menjadi hambatan mewujudkan pluralisme yang inklusif.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERKEBUNAN ATAS PENCEMARAN LIMBAH KELAPA SAWIT Pakpahan, Rudy Hendra; Firdaus, Aras
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i2.615

Abstract

Pengelolaan limbah yang tidak baik dari industri perkebunan mengakibatkan pencermaran lingkungan hidup yang mengorbankan masyarakat yang bertempat tinggal disekitar wilayah perkebunan. Tujuan penelitian untuk memberikan sanksi pidana kepada korporasi industri perkebunan sebagai upaya untuk memberikan efek jera agar tidak melakukan perbuatan pencermaran lingkungan hidup sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Permasalahan pada penelitian ini, yakni bagaimana peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Indonesia bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di perkebunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di bidang perkebunan harus diberikan penegakan hukum yang tegas. Sehingga hukum pidana menjadi hukum yang terdepan dalam mengungkapkan permasalahan hukum tersebut. 
PEMBAHARUAN KEBIJAKAN HUKUM ASSET RECOVERY: ANTARA IUS CONSTITUTUM DAN IUS CONSTITUENDUM Pakpahan, Rudy Hendra; Firdaus, Aras
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i3.514

Abstract

AbstractCorruption is not only detriment of state finances but also a violation of the social and economic rights of the people. The seizure and return of assets resulting from corruption have not yet be carried out comprehensively and effectively under the law in disclosing corruption. In addition, seizing and returning assets resulting from corruption have not been specifically regulated in legislation and implementing regulations. Efforts are made to improve and renew the Indonesia legal system regarding seizure and return of assets. And, through an agreement or cooperation both in mutual legal assistance and extradition regarding appropriation and return of assets are as the efforts to eradicate and prevent corruption in Indonesia.Keywords: Legal Policy, Crime, Corruption
The Ultimate Remedium Principle in the Strategy of Returning and Recovering Corruption Crimes Firdaus, Aras; Harve, Renhard; Simbolon, Bona Fernandez Martogitua
SASI Volume 28 Issue 4, December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v28i4.1039

Abstract

Introduction: The problem of corruption is not new in a country. So that the application of the ultimum remedium principle in corruption crimes provides a deterrent effect for the perpetrators to recover assets from state losses. The ultimum remedium principle places criminal law as a last resort in realizing legal justice, legal certainty, and legal benefits.Purposes of the Research: This study aims to determine the principle of criminal law as a last resort (Ultimate Remedium) as an Effort in the Eradication of Corruption and how effective the ultimum remedium principle is in eradicating corruption.Methods of the Research: The research method used is normative research. Normative or doctrinal legal research is a legal research that puts the law as a building system of norms. The technique of data collection is done by literature study.Results of the Research: The study results show that the ultimum remedium principle is very effective if the punishment given to the perpetrators of corruption is in the form of hefty penalties to provide a deterrent effect and provide an example for the community not to do so. This study concludes that the ultimum remedium principle is the last step in achieving legal justice, legal certainty, and legal benefits.  So that an integral criminal justice system is carried out with a systemic approach with related policy arrangements in the field of structuring legal substance, legal structures or institutions, and legal culture.
Penal Policy Against Online Gambling Criminals Reviewed from Law Number 19 of 2016 Concerning Electronic Information and Transactions Firdaus, Aras; Lubis, Mohd. Ansor; Arkan, Daniyel; Kurniawan, M. Taufik
Rechtsvinding Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v3i1.678

Abstract

Legal efforts from the government carried out by law enforcers for criminal acts of online gambling. The implementation of legal applications in society does not only depend on legal awareness in society, but is also greatly influenced by law enforcement officials. Current developments that encourage progress in the field of technology have a positive impact on society so that people can easily access various websites on electronic media. Developments in internet-based electronic media can also have negative impacts such as online gambling. Online gambling is a form of betting between fellow players who use money as a bet, so online gambling users can do this via electronic media connected to the internet. Online gambling is one of the unlawful acts carried out by adults and teenagers, but it also violates the values ​​and norms that exist in society. Therefore, legal efforts from the government against online gambling players are increasingly common in society due to developments in science and technology. One type of gambling that will be followed up is online slots. The government requires strict criminal action to be imposed on online gambling users. Criminal acts for online gambling perpetrators in Indonesia are regulated in Article 303, article 303 bis of the Criminal Code, article 2 paragraphs (1), (2), (3) of Law no. 7 of 1974 concerning Controlling Online Gambling and also article 27 paragraph 2 Jo. Article 45 paragraph 2 of the ITE Law.
REFORMULATION OF AMNESTY AND ABOLITION IN THE STATE SYSTEM IN INDONESIA Lubis, Mhd Ansor; Firdaus, Aras; Harahap, Muslim; Lawali Hasibuan, H. Abdul; Elisa Munthe, Gerald
NOMOI Law Review Vol 6, No 2 (2025): November Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v6i2.26565

Abstract

The granting of amnesty and abolition is a presidential prerogative. This is regulated in the 1945 Constitution. Although it is a presidential prerogative, the question remains whether the granting of amnesty and abolition by the president recently has been in accordance with statutory regulations. This study uses a normative juridical research method with a statutory, conceptual, and comparative approach. The results show that amnesty and abolition are legal instruments derived from the president's constitutional authority as head of state. Both instruments function as extraordinary forms of forgiveness or waiver of legal charges, as they concern the interests of the state, reconciliation, and political and social stability. However, in Indonesian constitutional practice, the granting of amnesty and abolition often sparks debate. On the one hand, the president's authority is seen as a manifestation of the prerogative recognized in the constitution; on the other hand, there are concerns about the emergence of impunity practices that could undermine the rule of law and the independence of the judiciary. Therefore, reformulating the concepts of amnesty and abolition within the framework of the state system is a necessity to ensure a balance between state interests and upholding the principles of the rule of law. 
Co-Authors Arkan, Daniyel Elisa Munthe, Gerald Gulo, Melvin Serlina Wati H Kalingga, Qori Rizqiah Harahap, Muslim Harve, Renhard Kurniawan, M. Taufik Lawali Hasibuan, H. Abdul Liza erwina Lubis, Mohd Ansor Lubis, Mohd. Ansor Mhd. Ansor Lubis Nurmala Waty Rudy Hendra Pakpahan Simbolon, Bona Fernandez Martogitua Sipayung, Mindo Sitepu, Jupianus Zuliadi, Rizkan