Garuda - Garba Rujukan Digital

KRITIK TERHADAP PENGATURAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM Palilingan, Toar K. R.
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i9.14173

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui urgensi pengaturanÂ pengadaan tanah skala kecil untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan konsep ideal pengaturan pengadaan tanah skala kecil untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Dengan menggunakan metode penelitian sosio-yuridis disimpulkan: 1. Pengaturan pengadaan tanah untuk skala kecilÂ baik dalam Undang-undang, Peraturan PresidenÂ maupun dalam Peraturan Menteri Agraria dan TataÂ Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, masih sangat sumir dan tidak komprehensif karena tidak memuat tahapan perencanaan dan persiapan, tidak mengatur mekanisme penentuan appraisal, tidak mengatur mekanisme penyelesaian keberatan ataupun sengketa dalam pengadaan tanah yang dapat menimbulkan ketidakpastian, ketidak adilan dan berkurangnya manfaat dari pengadaan tanah untuk seluruh pihak. 2. PengaturanÂ pengadaan tanah skala kecil untuk pembangunan bagi kepentingan umum sangat dibutuhkan sebagai solusi untuk mengatasi kekosongan hukum terkait dengan munculnya masalah dalam tahapan perencanaan dan tahapan persiapan oleh pihak pemerintah daerah, masalah dalam mekanisme penentuan appraisal dan masalah dalam mekanisme penyelesaian masalah atau sengketa dalam pengadaan tanah. Kata kunci: Kritik terhadap pengaturan, pengadaan tanah skala kecil untuk pembangunan, kepentingan umum.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH MASSAL DI KOTA MANADO Palilingan, Toar K. R.
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i8.18118

Pendaftaran tanah secara massal dilaksanakan melalui berbagai program pemerintah antara lain ajudikasi, Prona, Sertipikat Massal Swadaya, Redistibusi Tanah dan lain-lain. Pelaksanaan pendaftaran tanah massa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah sehingga diharapkan suatu hari nanti seluruh bidang tanah di Indonesia dapat disertipikatkan. Namun, dalam realitasnya, pendaftaran tanah massal kerap menuai masalah mulai dari timbulnya sengketa hak atas tanah sampai pada masalah pidana yang timbul dalam pelaksanaan proyek-proyek massal tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaanÂ pendaftaran tanah massal dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah di Kota Manado dan upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya menjamin kepastian hukum hak atas tanah melalui pendaftaran tanah massal di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PelaksanaanÂ pendaftaran tanah massal dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah di Kota Manado belum optimal karena prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah belum sepenuhnya diterapkan karena banyaknya hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah massal yaitu hambatan administrasi,Â hambatan sumber daya manusia, hambatanÂ anggaranÂ dan hambatan yuridis.Â Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya menjamin kepastian hukum hak atas tanah melalui pendaftaran tanah massal di Kota Manado adalah memberikan bantuan baik bantuan anggaran, fasilitas dan sumber daya manusia dengan menerbitkan peraturan daerah yang menjadi acuan dalam pemberian bantuan tersebut.Kata kunci: Peran Pemerintah Daerah, Kepastian Hukum Atas Tanah, Pendaftaran Tanah Massal.

KEWENANGAN PENGATURAN TANAH DI INDONESIA Palilingan, Toar K. R.
LEX ADMINISTRATUM Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

PenerbitanÂ Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006Â dianggap mengakhiri posisi dilematik Badan Pertanahan Nasional Â dengan menegaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional bertanggungjawab langsung kepada Presiden dalam kedudukannya sebagai instansi vertikal. Namun, kritik terhadap hal ini kemudian muncul dengan dasar Â bahwa Peraturan Presiden No. 10 tahun 2006Â yang disahkan Presiden pada 11 April 2006 itu dinilai mengurangi kewenangan daerah dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahÂ yang menegaskan bahwaÂ salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah dalam bidang pelayanan pertanahan. Undang-undangÂ No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengaturan mengenai kewenangan pertanahan berbeda dengan Â Perpres No. 10 Tahun 2006 (sekarang diganti dengan Perpres No. 63 Tahun 2013) Â sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi penyelenggaraan kewenangan tersebut sehingga kepastian hukum dalam kewenangan bidang pertanahan perlu diciptakan melalui harmonisasi hukum antara Undang-undang Pemerintah Daerah dengan Undang-undang yang berkaitan dengan pertanahan. Kata Kunci : Kewenangan, Tanah

Environmental Policy, Public Health and Human Rights: Assessing the Regional Regulation on Waste Toar Neman Palilingan; Donna Okthalia Setiabudhi; Toar K.R. Palilingan
Hasanuddin Law Review VOLUME 4 ISSUE 3, DECEMBER 2018
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Everyone has the right to a good and healthy environment as part of human rights. Hence, to actualize the right to a good and healthy environment, the community or everyone has the right to environmental information related to the role in environmental management. The research is a socio-juridical. The results show that the management of human environment in Manado is implemented through the establishment and implementation of local regulations. The issuance of local regulations related to environmental law enforcement are local regulations on Environmental Protection and Management; Domestic Wastewater Management; and Waste Management and Cleaning Service Fees. However, the three local regulations have not been implemented optimally. Even the local regulation on the Waste Management and Cleaning Service Fees provides regulations that are not in accordance with the needs of the community in waste management and not in accordance with the laws and regulations related to waste.

PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Valentino A. Manawan; Anna S. Wahongan; Toar K. R. Palilingan
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh pandemi covid-19 terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Tenggara serta peran yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam meningkatkan capaian PAD saat pandemi covid-19 sebagai wujud nyata implementasi dari penerapan otonomi daerah serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, disimpulkan: 1.Pandemi Covid-19 berpengaruh besar pada capaian PAD Kabupaten Minahasa Tenggara di tahun 2021 dikarenakan nilai realisasinya jauh menurun dari yang diproyeksikan. 2.Upaya dan peran pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mengatasi capaian PAD yang menurun pada masa Pandemi Covid-19 dikatakan berhasil karena untuk realiasi PAD tahun 2022 telah melebihi yang diproyeksikan, sehingga disimpulkan bahwa PAD Kabupaten Minahasa Tenggara berangsur-angsur mulai membaik setelah pandemi Covid-19. Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Desentralisasi Fiskal

Quo Vadis Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Sistem Hukum Setiabudhi, Donna Okthalia; Apituley, Jovano Abraham Alfredo; Umar, Muhammad Farhan; Palilingan, Toar Kamang Ronald
Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 2, 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Permasalahan tindak pidana kekerasan seksual semakin kompleks problematikanya saat menemui tahapan penerapan dan penegakan hukum. Jika dilihat dari substansi hukum undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sebenarnya telah begitu komperhensif yang mengatur mulai dari jenis-jenis kekerasan seksual sampai pada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, harapannya dapat diterapkan secara efektif dan efesien dengan di tengah masyarakat. Namun pada kenyataannya seringkali substansi hukum yang komperhensif tak bisa menjadi jaminan untuk bisa langsung berhasil mengobati patalogi sosial yang terjadi, karena berbenturan dengan budaya hukum masyarakat (legal culture). Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi socio-legal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek substansi hukum (legal substance), pengaturan hukum undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang telah komperhensif tak bisa menjadi jaminan secara efektif untuk membasmi tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Pengundangan tindak pidana kekerasan seksual hadir sebagai pelengkap instrumen hukum pidana Indonesia saat ini. Pada tataran praktik. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, tetapi menggerakkan potensi dukungan dan layanan dari komunitas terdekatnya untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban.

Kerangka Desentralisasi Asimetris dalam Memperkuat Hubungan Internasional di Wilayah Perbatasan Asia-Pasifik Pinori, Josepus Julie; Setiabudhi, Donna Okthalia; Palilingan, Toar Kamang Ronald
Amanna Gappa VOLUME 32 NOMOR 1, 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tulisan ini membahas kerangka desentralisasi asimetris dalam memperkuat hubungan internasional Provinsi Sulawesi Utara di kawasan Asia-Pasifik. Provinsi Sulawesi Utara, dengan posisi geografis yang strategis, berpotensi menjadi pintu gerbang bagi Indonesia menuju pasar global. Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang signifikan di kawasan Pasifik, tantangan masih dihadapi Indonesia dalam memanfaatkan dinamika ini. Melalui analisis terhadap kebijakan otonomi daerah dan regulasi yang mendukung, artikel ini menyoroti pentingnya kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan internasional. Dengan pendekatan desentralisasi asimetris, pemerintah daerah dapat meningkatkan peran dalam pengelolaan perbatasan, pengembangan ekonomi maritim, dan penguatan potensi daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengeksplorasi relevansi dan implementasi desentralisasi asimetris dalam konteks hubungan luar negeri.

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENCEGAH KONFLIK SOSIAL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH Toar Neman Palilingan; Donna Okthalia Setiabudhi; Toar Kamang Ronald Palilingan
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah konflik sosial yang sering terjadi selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kesadaran hukum dapat berkontribusi dalam menciptakan stabilitas sosial dan mencegah terjadinya konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan mengenai kesadaran hukum dan Pilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat berpotensi meningkatkan konflik, terutama akibat miskomunikasi dan kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan, sosialisasi, dan keterlibatan aktif masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang program-program yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum, sehingga dapat menciptakan suasana Pilkada yang lebih aman dan damai. Kata Kunci : kesadaran hukum, konflik sosial, pemilihan kepala daerah

PENGATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERISTRI LEBIH DARI SEORANG DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS Immanuela K. D. P.Tumilantouw; Josepus J. Pinori; Toar K.R. Palilingan
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 4 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan dan kesesuaian ketentuan izin bagi Pegawai Negeri Sipil untuk beristri lebih dari seorang dalam perundang-undangan dan untuk mengetahui apa sanksi yang akan diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang beristri lebih dari seorang tanpa izin. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis, disimpulkan: 1. Pengaturan mengenai izin bagi Pegawai Negeri Sipil untuk beristri lebih dari seorang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Permintaan izin diajukan kepada pejabat melalui saluran hierarki dari instansi yang bersangkutan dan dalam ketentuan ini memungkinkan Pegawai Negeri Sipil pria untuk beristri lebih dari seorang apabila telah memenuhi persyaratan yang ada yaitu sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. 2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran yaitu beristri lebih dari seorang tanpa izin dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang terdiri atas penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kata Kunci : PNS, beristri lebih dari seorang

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN Toar Neman Palilingan; Donna Okthalia Setiabudhi; Toar K. R. Palilingan
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 3 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan merupakan isu yang serius dan mendesak untuk ditangani. Kasus kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk bullying, kekera san fisik, dan pelecehan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya peningkatan kesadaran hukum di kalangan siswa, guru, dan orang tua dalam mencegah dan menangani kekerasan di sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan mengkaji peraturan perundang undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan. Rendahnya kesadaran hukum berkontribusi pada terjadinya kekerasan, sedangkan peningkatan pengetahuan tentang hak dan kewajiban dapat mengurangi insiden kekerasan. Rekomendasi kebijakan mencakup pelatihan kesadaran hukum untuk pendidik dan program pendidikan hak asasi manusia untuk siswa. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, diharapkan lingkungan satuan pendidikan menjadi lebih aman dan kondusif untuk pembelajaran. Kata Kunci : Kesadaran hukum, kekerasan, satuan pendidikan, bullying, hak asasi manusia.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search