Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENYULUHAN URGENSI SARANA HUKUM DALAM PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 Martha Riananda; Malicia Evendia; Ahmad Saleh; Budiyono
BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.188 KB) | DOI: 10.23960/buguh.v2n1.231

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dimasa pandemi saat ini. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019. Protokol kesehatan bukan lagi menjadi suatu pilihan namun sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Upaya pencegahan dan pengendalian Covid19 bukan hanya tanggungjawab pemerintah, masyarakat perlu memahami bahwa Covid19 ini sesuatu yang sangat membahayakan yang terjadi begitu masif tanpa memandang usia. Hukum sebagai panglima, sangat diperlukan untuk mengatasi kendala dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid19. Masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan menjadi polemik dan permasalahan yang perlu diatasi melalui hukum. Adapun target khusus kegiatan ini harapannya menjadi sebuah solusi dan upaya dalam mencegah penyebaran Covid19, peran hukum sangat urgen dalam memberi sanksi dan ketegasan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Oleh karenanya, sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah masyarakat desa, khususnya pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan agama. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Fajar Baru, Lampung Selatan. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah dan diskusi. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa pemahaman masyarakat akan kesadaran menerapkan protokol kesehatan semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai post test yang diberikan tim. Beberapa indikator diantaranya: Manfaat dan Tujuan Protokol Kesehatan Covid19; Protokol Kesehatan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia; Sarana Hukum dalam mendisiplinkan penerapan Protokol Kesehatan; program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID19; dan upaya yang dapat mendorong peningkatan budaya sadar hukum dalam menerapkan protokol kesehatan.
RUWA JURAI MODEL: THE INDONESIAN COASTAL VILLAGE LEGAL DESIGN Budiyono
Progressive Law Review Vol. 4 No. 02 (2022): November
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/plr.v4i02.90

Abstract

The sea coast in Indonesia is generally an area with high poverty, damaged ecology, low independence of rural social organizations and the loss of local cultural values, as well as poor infrastructure and health. Similar conditions were found along 1,105 km of coastal coastline in Lampung Province with an area of 16,625.3 km2 of coastal waters. This study aims to present the local wisdom of ruwa jurai in the legal arrangement of the Lampung sea coast. The results of the analysis concluded that the availability of legal instruments that protect and empower coastal communities with a socio-cultural religious aspect approach that integrates immigrants and natives in a spirit of togetherness into a long-term solution. Meanwhile, for the short term by implementing the law in the coastal area development policy in a single village development planning unit every year.
Diseminasi Hak Asasi Perempuan dalam Mendorong Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Sekolah Martha Riananda; Malicia Evendia; Budiyono; Ahmad Saleh
Jurnal Sumbangsih Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Sumbangsih (In Process)
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v3i2.95

Abstract

HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia tanpa terkecuali. Bahkan perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan menjadi pusat perhatian secara global. Hal ini karena perempuan seringkali memperoleh perlakuan yang diskriminatif dan dianggap lemah sehingga terbatas dalam pengembangan diri. Dalam konstitusi negara Indonesia telah menjamin mengenai persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terutama siswa/i di lingkungan sekolah mengenai hak asasi perempuan. Hal ini karena perlindungan terhadap hak asasi perempuan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya melalui pengarusutamaan gender. Hal ini penting untuk dipahami oleh siswa/i karena pemberian pemahaman yang baik sejak dini dapat secara efektif menumbuhkan budaya hukum yang baik. Kegiatan ini menjadi sebuah solusi agar indikasi-indikasi ketidakadilan gender di lingkungan sekolah dapat dihindari. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Siswa/i dan perwakilan guru. Lokasi kegiatan dilaksanakan di MAN 1 Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan diskusi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa: pemahaman tentang Hak Asasi Perempuan dalam mendorong Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Sekolah telah meningkat hingga 85% dari sebelumnya 45%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang hak asasi; hak asasi perempuan; jenis hak asasi perempuan; dan hak asasi perempuan dalam pengarusutamaan gender. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan kepala sekolah serta guru.