Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.155
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan JURNAL MAHKAMAH Cepalo Progressive Law Review Pattimura Law Journal Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Legalita JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat (JM-PKM) Jurnal Mitrawarga Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Jurnal Pengabdian Masyarakat Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian UMKM Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Jurnal Sumbangsih
Malicia Evendia
Universitas Lampung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat Evendia, Malicia
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak recall partai politik sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Jenis penelitian ini adalah normatif, menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak recall partai politik dalam peraturan perundang-undangan, tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, bahkan menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai. Kata Kunci : Recall, Kedaulatan Rakyat, dan Partai Politik.
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparat Desa Sidosari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Ade Arif Firmansyah; Yulia Neta; Malicia Evendia
Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Vol 1, No 2 (2020): Jurnal Pengabdian Dharma Wacana
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/jpdw.v1i2.25

Abstract

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu proses penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang bertanggung jawab dan berdaya saing. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa menjadi penting untuk dilakukan. Aparatur Desa Sidosari Kecamatan Natar selama ini sudah mengetahui secara umum pengelolaan keuangan desa, namun secara khusus terkait kerangka regulasi dan pertanggungjawaban hukumnya belum paham. Sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas aparatur Desa Sidosari Kecamatan Natar dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini dilakukan dengan ceramah dan diskusi. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kapasitas Aparatur Desa Sidosari Kecamatan Natar dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, hal ini diketahui melalui hasil postest yang menunjukkan sebanyak 2 peserta atau 10% masih rendah, sedangkan 12 peserta atau 60% sedang dan 6 peserta atau 30% tinggi. Hal ini menandakan bahwa khalayak sasaran dari pengabdian ini mengalami peningkatan pengetahuan dan kapasitas terkait pengelolaan keuangan desa. Diharapkan dengan hasil ini pengelolaan keuangan desa di Desa Sidosari dapat menjadi lebih baik.
Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat Malicia Evendia
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2012)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no3.357

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak recall partai politik sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Jenis penelitian ini adalah normatif, menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak recall partai politik dalam peraturan perundang-undangan, tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, bahkan menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai. Kata Kunci : Recall, Kedaulatan Rakyat, dan Partai Politik.
INISIASI DESA TANGGUH BENCANA BERBASIS LEGAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT DI KAMPUNG BUMI MAS MALICIA EVENDIA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol 5 No 1 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jss.v5i1.277

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk menginisiasi desa tangguh bencana di Kampung Bumi Mas, Lampung Tengah. Potensi bencana yang ada di Kabupaten Lampung Tengah yang cukup tinggi, membutuhkan upaya yang sistematis dan terukur yang dimulai dari desa. Desa sebagai satuan wilayah pemerintahan kecil yang memiliki otonomi desa, memiliki peran dalam berkontribusi mengatasi bencana yang tidak pernah diketahui kapan munculnya. Namun dalam menggerakan upaya tersebut, perlu dilakukan pendampingan yang dilakukan agar kegiatan tersebut bisa berjalan efektif. Hal ini penting agar desa mendapat edukasi dan penerapan dengan cara-cara yang strategis melalui pendekatan hukum dan pemberdayaan masyarakat (Legal and Community Development) untuk menuju desa tangguh bencana. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui edukasi, diskusi, focus group discussion, dan bimbingan teknis (pendampingan). Adapun sasaran khalayak kegiatan ini yaitu aparatur desa dan warga. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa kesadaran hukum dan pemahaman peserta terhadap Desa Tangguh Bencana telah meningkat hingga 80%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: peningkatan pengetahun terkait dasar hukum Desa Tangguh Bencana, Partisipasi Masyarakat, fungsi dan kedudukan hukum sebagai alat pengendalian sosial, serta kepedulian dalam ikut berkontribusi memikirkan upaya yang pemerintah dapat lakukan dalam rangka mewujudkan desa tangguh bencana agar lebih baik.
The Legal Politics of Recall Right of Political Parties Relevance with the System of Popular Sovereignty In Dynamics of the Constitution of Indonesia Malicia Evendia; Armen Yasir; Yulia Neta; Ade Arif Firmansyah
Pattimura Law Journal VOLUME 5 ISSUE 1, SEPTEMBER 2020
Publisher : Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/palau.v5i1.477

Abstract

The existence of regulation of recall rights of political parties as regulated in Law No. 17 of 2014 and Law No. 2 of 2008 bring a great influence on the position of legislative members. Based on these rules, legislators may be dismissed from their positions if proposed by Political Party. This certainly brings a polemic for the people as the sovereign owner, who have chosen their representatives through the electoral process, but when chosen representatives of the people can be dismissed from his position by a political parties through the mechanism of the right of recall. This research was done by doctrinal method approach as well as the use of the statute, historical, and conceptual approach. This results showed that the legal politics of recall right of political parties is actually only used as an instrument of the political parties in controlling its members in parliament in order to always adhere to the party's policy direction. This makes the recall right political party is legal products that characterized conservative or orthodox. The existence of a political party's recall rights order gives a great authority to the political parties to negate the result of the people's choice as the holder of sovereignty for the sake of the political party. The function of political parties as a means of political recruitment in the process of filling political office in this case as members of the legislature, should have been completed after the people chose their representatives through electoral mechanisms. Therefore, it is necessary for the reconstruction of the ideal and relevant recall rights arrangement to the people's sovereignty.
PENYULUHAN URGENSI SARANA HUKUM DALAM PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 Martha Riananda; Malicia Evendia; Ahmad Saleh; Budiyono
BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.188 KB) | DOI: 10.23960/buguh.v2n1.231

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dimasa pandemi saat ini. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019. Protokol kesehatan bukan lagi menjadi suatu pilihan namun sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Upaya pencegahan dan pengendalian Covid19 bukan hanya tanggungjawab pemerintah, masyarakat perlu memahami bahwa Covid19 ini sesuatu yang sangat membahayakan yang terjadi begitu masif tanpa memandang usia. Hukum sebagai panglima, sangat diperlukan untuk mengatasi kendala dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid19. Masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan menjadi polemik dan permasalahan yang perlu diatasi melalui hukum. Adapun target khusus kegiatan ini harapannya menjadi sebuah solusi dan upaya dalam mencegah penyebaran Covid19, peran hukum sangat urgen dalam memberi sanksi dan ketegasan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Oleh karenanya, sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah masyarakat desa, khususnya pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan agama. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Fajar Baru, Lampung Selatan. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah dan diskusi. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa pemahaman masyarakat akan kesadaran menerapkan protokol kesehatan semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai post test yang diberikan tim. Beberapa indikator diantaranya: Manfaat dan Tujuan Protokol Kesehatan Covid19; Protokol Kesehatan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia; Sarana Hukum dalam mendisiplinkan penerapan Protokol Kesehatan; program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID19; dan upaya yang dapat mendorong peningkatan budaya sadar hukum dalam menerapkan protokol kesehatan.
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM REVITALISASI BUMDES YANG INOVATIF BERBASIS ECONOMIC ANALYSIS OF LAW MALICIA EVENDIA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jss.v6i2.334

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan dan menghidupkan kembali kelembagaan BUMDes melalui pendekatan hukum yang berbasis Economic Analysis of Law. BUMDes sebagai lembaga usaha yang dikelola desa memiliki peran strategis dalam usaha peningkatan perekonomian desa. Namun sayang, masih minim desa yang mampu mengoptimalkan peran BUMDes ini, sehingga banyak BUMDes yang “mati suri” dan tak berkembang. Penguatan BUMDes juga tidak terlepas dari aturan hukum, karena sejak dari pendirian, pengelolaan, sampai pembubaran harus dilakukan melalui hukum. Terlebih, saat ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Hadirnya aturan tersebut membawa dampak hukum yang mampu memudahkan BUMDes untuk berkembang. Basis economics analysis of law ini tepat untuk mengintegrasikan ekonomi dan hukum, karena menjadikan penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum. Kegiatan ini menjadi sebuah solusi dalam upaya revitalisasi BUMDes melalui peraturan desa dengan merespon berbagai dinamika hukum yang telah berkembang, dengan berbasis Economic Analysis of Law. Hal ini penting karena proses revitalisasi BUMDes ini pada akhirnya berupaya menciptakan Desa Merak Belantung menjadi desa yang berdaya saing. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pengelola BUMDes, dan perwakilan masyarakat. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Merak Belantung, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, diskusi, focus group discussion, pendampingan serta pelatihan. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa pemahaman dalam proses pembentukan peraturan desa telah meningkat. Sisi lain, telah adanya inisiatif dan proses pembentukan peraturan desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik di Desa Merak Belantung.
PENINGKATAN PEMAHAMAN APARATUR DESA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI PASCA UU CIPTA KERJA Muhtadi Muhtadi; Zulkarnain Ridlwan; Malicia Evendia; Ahmad Saleh; Martha Riananda
Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): JM-PKM
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (853.664 KB) | DOI: 10.37090/jmpkm.v1i2.739

Abstract

Peran koperasi yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat sudah terbukti mampu bertahan dalam menghadapi krisis perekonomian. Koperasi merupakan potensi dalam mengembangkan ekonomi nasional. Selain itu, koperasi juga mewakili sistem ekonomi indonesia yang berciri khas asas kekeluargaan dan gotong royong, bukan kapitalisme. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi aparatur desa mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Pasca UU Cipta Kerja. Hal ini karena berbagai adanya perubahan kebijakan hukum terhadap koperasi menjadi bagian penting yang juga perlu dipahami oleh desa. Kegiatan ini menjadi sebuah solusi agar desa dalam melakukan upaya dalam pengembangan koperasi di wilayahnya. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan perwakilan masyarakat. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Fajar Baru. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan diskus. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa: kesadaran hukum masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Pasca UU Cipta telah meningkat hingga 88%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: peran koperasi; perlindungan hukum koperasi dalam peraturan perundang-undangan; otonomi desa; dan perlindungan koperasi pasca UU Cipta Kerja.
MEMBANGUN BUDAYA SADAR HUKUM SISWA DALAM PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA DI SEKOLAH Yusdiyanto Yusdiyanto; Malicia Evendia; Martha Riananda; Ahmad Saleh; Dewi Nurhalimah
Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): JM-PKM
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (999.117 KB) | DOI: 10.37090/jmpkm.v1i2.747

Abstract

This Community Service activity aims to increase legal awareness of the community, especially the younger generation in understanding their own human rights and the importance of respecting the human rights of others within the framework of the rule of law. This is important so that students do not only promote the Human Rights inherent in themselves, but ignore the Human Rights which are also attached to others. The specific target of this activity is expected to be a solution and an effort to encourage a culture of law awareness so that the conditions for law-abiding and law-abiding among young people are increasingly created. So that the target audience in this activity is high school students. The location of the activity was carried out at MAN 1 Bandar Lampung. The method used in this activity is through lectures and discussions. It is hoped that after this activity is carried out, the participants will increase their understanding of Human Rights as regulated in laws and regulations so as to encourage the creation of a culture of legal awareness. The results of the activity show that: the legal awareness of the activity participants towards human rights has increased by up to 85%. This is indicated by several indicators including human rights; children's rights; the purpose of protecting human rights; regulation of human rights in Indonesia; and the importance of a litigious culture.
IMPLICATIONS OF OMNIBUS LAW ON JOB CREATION TOWARDS REGULATIONS IN DECENTRALIZATION PERSPECTIVE Yulia Neta; Malicia Evendia; Ade Arif Firmansyah
Cepalo Vol 6 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v6no2.2683

Abstract

The discussion about omnibus law in the formation of laws and regulations has become a continuing discourse to this day, this is because omnibus law has been implemented in Indonesia through the work copyright law contained in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. In its development, through the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 on the Formal Review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it is stated that the Job Creation Act is conditional. However, on one hand, the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 68 of 2021 regarding the Follow-up to the Decision of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020 becomes a dilemma because in Indonesia regions must continue to follow the Job Creation Act and make adjustments to regional regulations on the follow-up to the existing law. The content material in the work copyright law is so diverse that it consists of eleven clusters and has changed, deleted and/or stipulated new arrangements for several provisions regulated in various laws, which have implications for the laws and regulations below them, including the regulations. On the other hand, some local government authorities have also experienced a shift through the law. The implications of the omnibus law regarding job creation on regional regulations include the deregulation of various regional regulations as a delegation of norms from higher regulations, and the responsibility of regional governments in harmonizing and synchronizing regional regulations in an effort to optimally implement autonomy and co-administration tasks.
Co-Authors Ahmad Saleh Ahmad Saleh Ahmad Saleh Ahmad Saleh Arif Firmansyah, Ade Armen Yasir Arsyah Ferdinand Tampati Budiyono BUDIYONO Budiyono Budiyono Candra Perbawati Dewi Nurhalimah Diah Gustiniati Fardiansyah, Ahmad Irzal Firganefi Firganefi Firmansyah, Ade Arif Haery Fajri M. Fakih Marcellino Hariadi Nugroho Martha Riananda Mohammad Reza Khatami Muhtadi Muhtadi Randy Agus Setiawan Saifullah, Ulinnuha Steven Edoward Salasiwa Yhannu Setyawan Yhannu Setyawan Yulia Neta Yulia Neta Yulia Neta . Yusdiyanto Yusdiyanto Yusdiyanto Yusdiyanto Yusdiyanto Zulkarnain Ridlwan