Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.61

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Moderat Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan JGSRD

Imam Maulana Yusuf

Universitas Galuh

Author-ID : 3389060

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

PELAKSANAAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DI DESA CINTAKARYA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN TARLI TARLI; IMAM MAULANA YUSUF
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan kepemimpinan Kepala Desa di Desa Cintakarya adalah rendahnya kepemimpinan Kepala Desa dalam mengelola dan melaksanakan pemerintahannya. Bertolak dari pemasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa?; 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa?; 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa? Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan datanya, yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) serta studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Conclusion Drawing/ Verification (Verifikasi Data). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa: 1) Kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaannya belum optimal sehingga belum sesuai dengan pendapat Saebani dan Sumantri (2014:131) tentang sifat-sifat kepemimpinan sehingga menyebabkan program kerja desa tidak dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Begitu pula dengan hasil observasi penulis diketahui bahwa selama ini kepala desa belum optimal dalam melaksanakan kepemimpinannya kali ini dibuktikan dengan Kepala Desa kurang mampu bekerjasama dengan perangkat desa dan LPM serta masyarakat untuk meningkatkan partisipasi semua pihak. 2) Adanya hambatan-hambatan kepala desa dalam melaksanakan kepemimpinannya sehingga tidak sesuai dengan sifat-sifat kepemimpinannya seperti adanya program pembangunan yang direncanakan tidak dapat terlaksana sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa. 3) Kepala desa telah berupaya dalam melaksanakan kepemimpinannya dengan meningkatkan kerjasama yang lebih baik dengan mitra kerja pemerintahan desa dan melakukan kerjasama dengan masyarakat. Begitu pula dengan hasil observasi diketahui bahwa selama ini kepala desa telah melaksanakan berbagai upaya seperti meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mitra kerja dalam membuat suatu rencana, pelaksanaan maupun evaluasi suatu kegiatan pembangunan sehingga dapat menunjang tercapainya program pembangunan.

BUDAYA POLITIK LOKAL DALAM PROSES LEGISLATIF DI DAERAH IMAM MAULANA YUSUF
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada tingkat pemerintah daerah merupakan konsekuensi logis dari diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi. Hal tersebut telah membuka peluang untuk menciptakan kebijakan atau suatu produk aturan hukum yang sesuai dengan konten lokal sebagai perwujudan dari demokrasi di daerah, pemerintah daerah diarahkan untuk mengembangkan pola pembukaan jaringan yang lebih besar dengan pihak lain dalam pembuatan dan pengimplementasian kebijakan. Adanya unsur filosofis yang harus terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan ataupun dalam peraturan daerah, memberikan ruang untuk nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, baik berupa budaya, kebiasaan, adat ataupun tradisi yang selama ini dianggap memiliki persepsi positif atau berdampak baik terhadap pola pengaturan kehidupan bersama diantara masyarakat, menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap perumusan kebijakan publik. Kekuatan dari budaya politik lokal untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terutama dalam berpartisipasi atas perumusan peraturan daerah, dapat dijadikan sebagai kerangka pendekatan untuk menilai tentang keberpihakan suatu peraturan daerah terhadap masyarakat setempat sebagai bentuk penanganan berbagai persoalan yang terjadi.

ETIKA VS ETIKET (SUATU TELAAH TENTANG TUNTUTAN DAN TUNTUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK) Imam Maulana Yusuf
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Fenomena tentang maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini, dipandang sebagai suatu gejala sosial yang muncul akibat dari ketidakpastian pelayanan. Praktek pungli yang terjadi dalam perspektif pelayanan publik tentunya mengarah pada suatu tindakan yang lebih cenderung pada sikap etis yang sangat tidak dibenarkan. Namun hal itu, meskipun menimbulkan kontraditif dengan aturan, disebagian masyarakat justru memandang praktek seperti itu lajim dilakukan dan bahkan telah menjadi kebiasaan sebagai bentuk terimakasih, karena telah dibantu dalam urusan keperluan pelayanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka bentuk konsepsi pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengatasi fenomena tersebut, adalah dengan mengintegariskan antara nilai-nilai etika dengan pandangan etiket dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam praktek pelayanan publik agar tidak menimbulkan kontradiktif antara nilai tuntutan dan tuntunan, maka dapat dilakukan dengan berdasarkan pada konsepsi pendekatan melalui penguatan dan penataan kembali, terkait dengan moralitas masyarakat dan pejabat penyelenggara pemerintahan. Dan penguatan sistem budaya dan sistem sosial mengadaptasi dan merujuk harapan-harapan tentang suatu kehidupan masyarakat yang berpola sesuai dengan budaya, tradisi adat-istiadat masyarakat dan kepercayaan (agama), sehingga dengan demikian praktek-praktek yang dianggap akan memunculkan dikotomi antara etika dan etiket dapat dikendalikan melalui pengintegrasian antara nilai-nilai intelektualisme, spiritualisme, perasaan dan kolektivitas yang disesuikan dengan norma sistem sosial yang telah ada di masyarakat Kata Kunci : Etika, Etiket, Moralitas, dan Sistem Budaya serta Sistem Sosial

Co-Authors Agus Nurulsyam Suparman Denok Kurniasih Eet Saeful Hidayat Evi Noviawati Nuri Aslami Siti Fatimah Sutikno, Chamid TARLI TARLI Utep Muhammad Mu'ti

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Moderat

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Moderat