Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Matriks Teknik Sipil International Journal of Sociology and Law
Agung Pamungkas
Unknown Affiliation
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS NILAI HASIL TERHADAP WAKTU DAN BIAYA PADA PROYEK KONSTRUKSI (Studi Kasus Pada Proyek ICB Civil Work Construction off Spillway of Countermeasures for Sedimen in Wonogiri) Agung Pamungkas; Sugiarto Sugiarto; Setiono Setiono
Matriks Teknik Sipil Vol 1, No 4 (2013): Desember 2013
Publisher : Program Studi Teknik Sipil FT UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.766 KB) | DOI: 10.20961/mateksi.v1i4.37495

Abstract

Pengendalian waktu yang baik diharapkan dapat membantu pelaksanaan proyek sesuai dengan waktu yang direncanakan, salah satunya dengan menggunakan metode analisis nilai hasil. Analisis nilai hasil digunakan dengan tujuan dapat memperkirakan (forecasting) sejauh mana proyek yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja. Tujuan penelitian ini untuk memperkirakan waktu dan biaya pada akhir proyek mengalami keuntungan atau kerugian, serta dari segi biaya mengalami keterlambatan atau percepatan dari waktu perencanaan. Penelitian ini di lakukan selama 13 minggu, sedangkan data-data yang di perlukan adalah kurva S, laporan mingguan pelaksanaan proyek, dan pengeluaran keuangan proyek. Untuk mengolah data-data tersebut di perlukan indicator-indikator adalah ACWP, BCWP, BCWS. Studi ini menghasilkan, pada minggu ke-1 nilainya paling tinggi dari minggu sesudahnya di karenakan biaya actual yang di keluarkan lebih besar dari anggaran rencana, sehingga perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek menjadi besar. Dari minggu ke-1 sampai minggu ke-6 mengalami penurunan, sedangkan minggu ke-7 sampai minggu ke-11 mengalami kenaikan tetapi tidak melebihi biaya. Lalu minggu ke-12 sampai minggu ke-13 mengalami penurunan tetapi tidak signifikan. Prakiraan waktu penyelesaian proyek apabila menggunakan perhitungan komulatif, berdasar minggu ke-109 adalah 448,67 hari (29 februari 2014), sedangkan waktu rencana adalah 469 hari (30 juni 2013). Hal ini menunjukkan bahwa waktu penyelesaian lebih cepat 21 hari dari yang direncanakan, dengan biaya Rp101,828,845,159.98 dengan dana tersisa Rp 37,528,171,410.02.
The Authority of Prosecutors to Seize Assets in Corruption Cases Agung Pamungkas; Achmad Faisal; Anang Shophan Tornado
International Journal of Sociology and Law Vol. 2 No. 3 (2025): August : International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsl.v2i3.792

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that not only causes massive state financial losses but also impedes national development. Efforts to eradicate corruption are insufficient if limited to the imprisonment of perpetrators; they must be accompanied by state asset recovery. The prosecutor, as the dominus litis in the criminal justice sistem, plays a central role in the process of seizing assets derived from corruption. This research aims to analyze the authority of prosecutors to seize assets in corruption cases, identify the obstacles encountered, and formulate solutions to optimize the exercise of this authority. The research method employed is normative juridical, utilizing a statutory approach and a case approach. The findings indicate that prosecutors have a strong legal basis for asset seizure, as stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Anti-Corruption Law, and other relevant regulations. However, in practice, prosecutors face various obstacles, both juridical, such as legal loopholes in the evidentiary process, and non-juridical, such as the complex modus operandi of perpetrators in concealing assets, slow inter-agency coordination, and challenges in tracing assets located abroad. Therefore, it is imperative to strengthen the regulatory framework through the enactment of the Asset Forfeiture Bill, enhance the capacity and integrity of prosecutors, and bolster international cooperation to maximize the recovery of state losses.
Co-Authors Achmad Faisal ANANG SHOPHAN TORNADO Setiono Setiono Sugiarto Sugiarto