Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Muhammadiyah Law Review Juridisch Denken
Hadri Abunawar
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENYELENGGARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI PEREKAT KEBHINEKAAN APARATUR SIPIL NEGARA Hadri Abunawar
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 4, No 1 (2020): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.326 KB)

Abstract

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa pengaruh terhadap keberadaan Korpri/Sekretariat Dewan Pengurus Korpri baik secara nasional maupun di daerah. Keberadaan Korpri dibentuk untuk mewadahi seluruh Pegawai Republik Indonesia/PNS, sebagai perekat dan pemersatu Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah peran ASN sebagai Perekat KeBhinekaan di Provinsi Lampung dan (2) bagaimanakah Peran Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung sebagai Perekat KeBhinekaan Aparaur Sipil Negara (ASN). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah secara normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) peran ASN sebagai perekat kebhinekaan telah terlaksana dengan dibuktika dengan adanya KORPRI yang menjadi pilar utama pemersatu bangsa dan Negara Indonesia dan menjadi organisasi dengan budaya yang penuh inovasi dan kreatifitas yang modern dan efisien dan melayani dengan jiwa dan semangat Pancasila sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. (2) peran Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung sebagai perekat kebhinekaan ASN telah dilaksanakan sesuai denan peraturan yang ada, dapat terlihat dari penyelenggaraan progran/kegiatan, selain mengacu pada Anggaran Dasar Korpri sesuai Kepetusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010,sebagai perwuudannya berlandasakan pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rincian, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara KORPRI dan Badan Layanan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung mengatur kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung.
Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Ry Bunga Dwi Pertiwi; Hadri Abunawar
JURIDISCH DENKEN Vol. 1 No. 1 (2025): Juridisch Denken
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2417/juden.v1i1.4973

Abstract

Indonesia is a state of law, not a state of power, so legal status must be above all. In people's lives, there are always behaviors which possibly break the law, for example, theft by weighting. Cases of weighted thefts still dominates criminal acts that occurred in East Lampung regency with a total of 193 cases in 2020 and continue to increase to date. Economic problems are the main causes of weighted thefts. This research was an empirical juridical legal research, in which the procedures used were aimed at solving research problems. The research secondary data will first be utilized then conducting the next stage on getting the research primary data in the field. The empirical juridical method approach in this study, were guided by laws and regulations and also the results of data collection and interviews through field studies. The results of this study gained that: 1. The provisions for the crime of theft by weighting according to a positive law perspective, in Article 363 of the Criminal Code (Book of Criminal Law) with a maximum penalty of seven years in prison and punishable by imprisonment for a maximum of 9 (nine years) if the theft fulfills point (3) accompanied by one of the things in point (4) and (5) of Article 363 of the Criminal Code. 2. The judge has various considerations in making a decision on the perpetrators of the crime of theft by weighting. Namely: suitability of the perpetrator's identity, the elements charged by the public prosecutor have been fulfilled, and considering aggravating and mitigating circumstances.
Co-Authors Ry Bunga Dwi Pertiwi