Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan
Rizky Muthiarani
Faculty of Law, University of Indonesia
Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Hospital Social Function Reviewed from the Health Law (Verdict Analysis No. 381/Pid.B/2014/PN.TK and Baby Debora Case) Wahyu Andrianto; Rita Vania Kusumayaningtyas; Rizky Muthiarani
SOEPRA Vol 7, No 1: Juni 2021
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v7i1.2714

Abstract

Abstract: This paper discuss about the hospital social function. The focus of this research is to discuss about the hospital social function in Indonesia according to the health law. This research is done through a literature study and an analysis on verdict No. 381/Pid.B/2014/PN.TK and Baby Debora Case. This research is a normative juridical research using a qualitative method with a descriptive type. The result of this research conclude that although there is a legislation that regulates the hospital social function, there are still hospitals in Indonesia that has not performed their social function properly. The result of this research suggest that hospitals should maximize the implementation of social functions. The government should organizing the availability of affordable health facilities, periodically socialize the hospital’s social functions to hospitals in Indonesia. Furthermore, the government should maximize the implementation of monitoring function and development function.Keywords: Emergency, hospital social function, poor patients Abstrak: Skripsi ini membahas mengenai fungsi sosial rumah sakit. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai fungsi sosial rumah sakit di Indonesia menurut hukum kesehatan. Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis Putusan No. 381/Pid.B/2014/PN.TK serta Kasus Bayi Debora. Penelitian ini adalah penelitian dengan tipe deskriptif, bentuk yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fungsi sosial rumah sakit, tetapi masih ada rumah sakit di Indonesia yang belum melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar sebaiknya rumah sakit memaksimalkan pelaksanaan fungsi sosialnya agar pasien yang kurang/tidak mampu dapat memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Selain itu untuk pemerintah sebaiknya menyelenggarakan dan memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat, melakukan sosialisasi berkala berkaitan dengan fungsi sosial rumah sakit kepada rumah sakit-rumah sakit di Indonesia, serta memaksimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban dari pasien dan rumah sakit.Kata Kunci: Fungsi sosial rumah sakit, gawat darurat, pasien tidak mampu
Delegation of Authority within Medical Procedures from Doctors to Nurses Based on Health Law (Case Study Number 1167/Pid.B/2010/PN.Sda) Adilla Meytiara Intan; Wahyu Andrianto; Rizky Muthiarani
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 8, No 1: Juni 2022
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v8i1.2742

Abstract

Abstract: This paper discusses the delegation of authority in medical actions, which are preventive, diagnostic, therapeutic and rehabilitative actions for patients delegated by doctors or dentists to nurses. This paper aims to identify and describe the arrangements regarding the procedures and requirements for the delegation of authority in medical treatment. In addition, it is also intended to identify the types of legal liability for medical actions that have been delegated. The method used in this study is qualitative with a statutory approach. The discussion is carried out through an analysis of decision number 1167/Pid.B/2010/PN.Sda to identify the responsibility of medical personnel and nursing staff if there is negligence or malpractice against the delegation of authority from medical personnel. Based on the results of the study, it was found that the delegation of authority in medical actions must be comprehensively regulated in the legislation, including in the event of an emergency.Keywords: delegation of authority, medical action, doctors, nurses, health law. Abstrak: Tulisan ini membahas mengenai pelimpahan kewenangan dalam tindakan medis, yakni merupakan tindakan berupa preventif, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif terhadap pasien yang dilimpahkan oleh dokter atau dokter gigi kepada perawat. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pengaturan mengenai tata cara dan persyaratan pelimpahan kewenangan dalam tindakan medis. Selain itu juga ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan medis yang telah dilimpahkan kewenangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pembahasan dilakukan melalui analisis putusan nomor 1167/Pid.B/2010/PN.Sda untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban tenaga medis dan tenaga keperawatan apabila terdapat kelalaian atau malpraktik terhadap pelimpahan kewenangan dari tenaga medis. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelimpahan kewenangan dalam tindakan medis harus diatur secara komprehensif di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk jika terjadi kondisi emergency.Kata Kunci: pelimpahan kewenangan, tindakan medis, dokter, perawat, hukum kesehatan.
Co-Authors Adilla Meytiara Intan Andrianto, Wahyu Rita Vania Kusumayaningtyas