Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ius Constituendum Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal
Amru Hanifa Mukti
Universitas Jember
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEPASTIAN DALAM PENYELESAIAN HUKUM OLEH INDONESIA PADA DUMPING YANG DILAKUKAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM Rahmadi Indra Tektona; Nuzulia Kusuma Sari; Amru Hanifa Mukti
Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v6i2.2432

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia terhadap tindakan dumping yang dilakukan Tiongkok dan Vietnam dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari dumping yang dilakukan Tiongkok dan Vietnam terhadap Indonesia. Indonesia memiliki masalah peningkatan jumlah impor besi dan baja dari tahun ke tahun, akan tetapi impor dari Tiongkok dan Vietnam disorot berbeda oleh pemerintah karena mengalami peningkatan yang signifikan sehingga dicurigai melakukan dumping. Dengan begitu apa upaya hukum yang harus dilakukan terhadap dugaan dumping yang dilakukan Tiongkok dan Vietnam oleh lembaga-lembaga yang berwenang serta pihak-pihak terkait dan apa akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dumping saat ini belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Antidumping Code 1994 menjadi dasar upaya yang dilakukan Indonesia terhadap Tiongkok dan Vietnam mengingat bahwa ketiga negara tersebut merupakan anggota dari World Trade Organization dengan General Agreement on Tariff and Trade. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dumping, baik secara offensive ataupun defensive yang dimulai berdasarkan inisiatif ataupun permohonan dari mayoritas industri dalam negeri barang sejenis. Apabila proses penyelidikan yang dilakukan oleh KADI terbukti ditemukan adanya dumping maka akan dikenakan sangsi berupa pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sesuai besaran margin dumping, dan apabila tidak ditemukan atau margin deminimis maka proses penyelidikan dihentikan. 
Indonesian Legal Remedies Againts Tiongkok and Vietnam Dumping in Indonesia Rahmadi Indra Tektona; Nuzulia Kumala Sari; Amru Hanifa Mukti
Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal Vol. 4 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/metafora.v4n2.p58-70

Abstract

Indonesia has a problem increasing the number of iron and steel imports from year to year, but Tiongkok and Vietnam are highlighted differently by government because they have experienced a significant increase, so they are suspected of dumping. And than, what the legal remedies should be taken against the alleged dumping carried out by Tiongkok and Vietnam by competent institutions and related parties and what the legal consequnces are. This research will be analyzed with normative legal research principles, legal doctrines, and international agreements with the law approach and conceptual approach.The Antidumping Code is the basis of Indonesias efforts towards Tiongkok and Vietnam given that the three countries are remembers of the World Trade Organization with General Agreement on Tariff and Trade. The Indonesian Anti-Dumping Committee is an institution that is given the authority to conduct dumping investigations, both offensively or defensively wich is inisiated based on initiatives or requests from the majority of the Domestic Industry of the similar goods. If the investigation process carried out by KADI is proven to be found dumping it will be subject sanctions in the form of the imposition of Anti-Dumping Import Duty according to the amount of dumping margin and if it is not found or deministic margin then the investigation process is terminated. And it is unfortunate because dumping specifically has not been regualated in a law in Indonesia.
Co-Authors Nuzulia Kumala Sari Rahmadi Indra Tektona