Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Jendela Hukum Jurnal Dinamika Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum LAW REVIEW Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Widya Yuridika Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Ius Constituendum Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JURNAL RECHTENS Syntax Idea Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Jurnal Dedikasi Hukum Trunojoyo Law Review Journal of Economic & Business Law Review Journal of Private and Economic Law SASI Jurnal Legislasi Indonesia
Nuzulia Kumala Sari
Universitas Jember
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN PISANG MAS KIRANA SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN LUMAJANG Prabowo, Muhammad Rezka Eki; Sari, Nuzulia Kumala; Zulaika, Emi
Syntax Idea Vol 2 No 9 (2020): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-idea.v2i9.416

Abstract

Indikasi Geografis merupakan bagian Hak Kekayaan Intelektual yang mengatur mengenai sebuah tanda yang dikaitkan dan digunakan pada suatu produk atau barang yang dipengaruhi oleh faktor geografis dari suatu daerah tempat asalnya. Dengan adanyaxIndikasi Geografis dapat memberikan Hak Privilege serta menambah perekonomian bagi suatu daerah. Indonesia adalah negara yang kaya akan produk unggulannya salah satunya adalah Kabupaten Lumajang yang merupakan salah satu penghasil pisang, pisang yang paling terkenal adalah Pisang Mas Kirana Lumajang yang dimana pisang tersebut dihasilkan dari Kabupaten Lumajang memiliki rasa yang manis dan kulit pisang yang cerah sehingga banyak peminat dari jenis pisang tersebut. Maka dari itu demi meningkatkan perekonomian dan eksistensi produk dari suatu daerah perlu dilakukannya Pendaftaran Indikasi Geografis melalui Direktorat Jenderal HKI. Tujuan penelitian dalam hal ini meliputi tujuan umum guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagaimana persyaratkan yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Berdasarkan penjelasan diatas, penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang mana penelitian ini dilakukan untuk mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang, serta literature yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini.
Indonesian Legal Remedies Againts Tiongkok and Vietnam Dumping in Indonesia Tektona, Rahmadi Indra; Sari, Nuzulia Kumala; Mukti, Amru Hanifa
Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/metafora.v4n2.p58-70

Abstract

Indonesia has a problem increasing the number of iron and steel imports from year to year, but Tiongkok and Vietnam are highlighted differently by government because they have experienced a significant increase, so they are suspected of dumping. And than, what the legal remedies should be taken against the alleged dumping carried out by Tiongkok and Vietnam by competent institutions and related parties and what the legal consequnces are. This research will be analyzed with normative legal research principles, legal doctrines, and international agreements with the law approach and conceptual approach.The Antidumping Code is the basis of Indonesia’s efforts towards Tiongkok and Vietnam given that the three countries are remembers of the World Trade Organization with General Agreement on Tariff and Trade. The Indonesian Anti-Dumping Committee is an institution that is given the authority to conduct dumping investigations, both offensively or defensively wich is inisiated based on initiatives or requests from the majority of the Domestic Industry of the similar goods. If the investigation process carried out by KADI is proven to be found dumping it will be subject sanctions in the form of the imposition of Anti-Dumping Import Duty according to the amount of dumping margin and if it is not found or deministic margin then the investigation process is terminated. And it is unfortunate because dumping specifically has not been regualated in a law in Indonesia.
LEGAL ASPECT OF ELECTRONIC MEDICAL RECORDS Edi Wahjuni; Nuzulia Kumala Sari
Jurnal Dinamika Hukum Vol 17, No 3 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2017.17.3.1079

Abstract

 Electronic medical records are needed in healthcare facilities for the hospital’s complete, accurate and real-time data required to improve an optimum, efficient and integrated health care. Electronic documents can be used as legal evidence based on Article 5 paragraphs (1) and (2) of Law Number 11 The year 2008 on Electronic Information and Transactions stating that electronic documents are legal evidence that is lawful and they are the expansion of legal evidence. Electronic documents are considered valid if the system is in accordance with the provision of Article 5 paragraph (3) of Law Number 11 The year 2008 on Electronic Information and Transactions.Keywords: evidence, electronic and medical records  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN SOFTWARE DI INDONESIA Nuzulia Kumala Sari
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2012): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v6i1.551

Abstract

Most of the software circulating in Indonesia is piracy. Software piracy on the market of course is much cheaper price. But this violates Copyright. In 2007, the commercial  value  of  unlicensed  software  installed  on  personal  computers  in Indonesia account for about 7 times greater than the loss in 2003 is $ 157 million. While in 2009 the losses reached $ 886 million. In Year 2010, Based on annual data reported by International Data Corporation (IDC) Indonesia ranks 11th of 31 countries with piracy  rates of 87 percent  in 2010, while  the commercial value of pirated software amounting to $ 1.322 billion. Data from year to year increasing demands for software piracy in Indonesia, the Business Software Alliance (BSA) released the latest statistical data back to the year 2012 on the countries of the world's  largest software piracy, and Indonesia are  in  the order of  the seven  largest pirate nation. Pirated software on the market of course much cheaper . But this violates Copyright. Law enforcement against  the perpetrators of piracy should be a priority at  this  time.Keywords  : Rule of Law, Copyright  Infringement, Software Piracy.
MODAL VENTURA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA Nuzulia Kumala Sari
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 4 (2009): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v3i4.591

Abstract

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah merupakan langkah yang strategis dalammeningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyatIndonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dantingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UKM harus terencana,sistematis dan menyeluruh baik dalam tatanan makro, meso dan mikro. Untukmengembangkan usaha kecil maka diperlukan penambahan modal. Bila melalui perbankandengan cara pengajuan kredit konvensional, usaha kecil harus mengajukan permohonankredit untuk menambah modal yang diperlukan tersebut. Tetapi tidak semua permohonankredit itu diterima atau dikabulkan karena untuk mendapatkan kredit dari bank diperlukansyarat-syarat tertentu. Oleh karena itu Modal Ventura dapat dijadikan sebagi alternatifpembiayaan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia.Kata Kunci : Modal Ventura, Usaha Kecil dan Menengah.
PENTINGNYA PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM ERA GLOBALISASI Nuzulia Kumala Sari
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 3 (2009): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v3i3.578

Abstract

Hak kekayaan inteletual ini merupakan hasil olah fikir atau kreatifitas manusia yangmenghasilkan suatu ciptaan di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, serta teknologi didalamnya. Yang mempunyai manfaat ekonomi. Hak kekayaan intelektual atauIntellectual Property Right ini sebagai suatu hak eksklusif, isinya perlu dilindungi denganmaksud, yaitu memberikan penghargaan kreativitas pelaku HKI, merangsang orang lainuntuk lebih lanjut dapat mengembangkan hingga dengan sistim hak kekayaan intelektualkepentingan masyarakat. Di era globalisasi dewasa ini, perlindungan hak kekayaanintelektual (HKI) menjadi sangat penting, karena perlindungan HKI erat kaitannyadengan perdagangan global di tingkat internasional. Perlindungan HKI menjadi isu yangmenarik dan menonjol dalam hubungan ekonomi internasionalKata Kunci : Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Era Globalisasi.
PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN HASIL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA PATEMON KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO DENGAN PENDAFTARAN MEREK Dyah Ochtorina Susanti; A’an Efendi; Nuzulia Kumala Sari
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i2.2591

Abstract

Penelitian ini bertitik tolak dari fakta bahwa produk makanan dan minuman hasil UMKM di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo dengan merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni belum didaftarkan. Akibat hukumnya pemilik merek hanya sebagai pemilik de facto bukan de jure. Dengan menggunakan tipe penelitian hukum empiris, dan dari rumusan masalah yang ditetapkan hasil penilitian ini meliputi: (1) Merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni belum didaftarkan karena pemilik merek menganggap pendaftaran merek tidak penting, pemilik merek tidak atau belum mengetahui bahwa merek harus didaftarkan, dan pemilik merek beranggapan pendaftaran merek rumit dan mahal; (2) Alasan hukum perlindungan merek harus dengan pendaftaran merek karena tanpa pendaftaran merek tidak menciptakan hak hukum berupa hak ekslusif atas merek bagi pemiliknya; dan (3) Peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka perlindungan hukum merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni dengan pendaftaran merek adalah memberikan pemahaman terkait pentingnya pendaftaran merek, pendampingan dalam proses pendaftaran merek, insentif bagi pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki sentra kekayaan intelektual yang memiliki perhatian d alam pengembangan dan pemberdayaan kekayaan intelektual.Kata Kunci: perlindungan hukum, merek, UMKM
TINJUAN YURIDIS KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA Nuzulia Kumala Sari
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2010): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v4i1.598

Abstract

Dunia perbankan di Indonesia telah menjadi tulang punggung perekonomiannegara di mana sebagai salah satu pelaku utamanya, bank mempunyai perananpenting sebagai lembaga intermediary (perantara) antara pihak yang kelebihandana dengan pihak yang kekurangan dana. Bank merupakan lembaga keuanganyang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyerasikan danmengembangkan unsur-unsur trilogi pembangunan nasional. Kegiatan utamadari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkankembali kepada masyarakat. Penyaluran kembali dana kepada masyarakat yaitumelalui pemberian kredit perbankan. Oleh karena itu kredit perbankanmempunyai peranan yang besar bagi masyarakat di Indonesia.Kata Kunci : Bank, Kredit Perbankan.
ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN ISBAT NIKAH OLEH ISTRI YANG SUAMINYA TELAH MENINGGAL DUNIA Imam Rofiqi; Ikarini Dani Widiyanti; Nuzulia Kumalasari
Jurnal Jendela Hukum Vol 7 No 2 (2020): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v7i2.1068

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut syariah agama perkawinan di katakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing, bagi umat Islam harus memenuhi syarat dan rukunnya seperi adanya Ijab-Qobul, saksi, dll. Akan tetapi menurut hukum positif di samping menurut agama ternyata perkawinan tersebut juga harus dicatat. Pencatatan perkawinan merupakan hal penting dan wajib dilaksanakan bagi penduduk Indonesia, tujuannya adalah untuk menertibkan perkawinan yang ada di Indonesia. Selain hal tersebut dengan adanya perkawinan maka akan menimbulkan akibat hukum/hak dan kewajiban yang harus ditanggung oleh para pihak yang terkait dengan perkawinan tersebut. Bagi umat Islam yang belum dicatat perkawinannya dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Yang diantaranya adalah seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jember Nomor 1197/Pdt.P/2013/PA.Jr terkait Permohonan Isbat Nikah, dalam perkara antara : HALIMAH Binti SAHRUN sebagai Pemohon Melawan SATURI sebagai Termohon. Inti dari surat permohonan tersebut adalah Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan pemohon dengan suaminya yang telah meninggal dunia tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan pemohon karena sebelumnya perkawinan tersebut tidak dicatat di kantor urusan agama (KUA) serta untuk mengurus akta kelahiran anaknya.
KEPASTIAN DALAM PENYELESAIAN HUKUM OLEH INDONESIA PADA DUMPING YANG DILAKUKAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM Rahmadi Indra Tektona; Nuzulia Kusuma Sari; Amru Hanifa Mukti
Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v6i2.2432

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia terhadap tindakan dumping yang dilakukan Tiongkok dan Vietnam dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari dumping yang dilakukan Tiongkok dan Vietnam terhadap Indonesia. Indonesia memiliki masalah peningkatan jumlah impor besi dan baja dari tahun ke tahun, akan tetapi impor dari Tiongkok dan Vietnam disorot berbeda oleh pemerintah karena mengalami peningkatan yang signifikan sehingga dicurigai melakukan dumping. Dengan begitu apa upaya hukum yang harus dilakukan terhadap dugaan dumping yang dilakukan Tiongkok dan Vietnam oleh lembaga-lembaga yang berwenang serta pihak-pihak terkait dan apa akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dumping saat ini belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Antidumping Code 1994 menjadi dasar upaya yang dilakukan Indonesia terhadap Tiongkok dan Vietnam mengingat bahwa ketiga negara tersebut merupakan anggota dari World Trade Organization dengan General Agreement on Tariff and Trade. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dumping, baik secara offensive ataupun defensive yang dimulai berdasarkan inisiatif ataupun permohonan dari mayoritas industri dalam negeri barang sejenis. Apabila proses penyelidikan yang dilakukan oleh KADI terbukti ditemukan adanya dumping maka akan dikenakan sangsi berupa pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sesuai besaran margin dumping, dan apabila tidak ditemukan atau margin deminimis maka proses penyelidikan dihentikan. 
Co-Authors Achmad Muthar Afiif Hadiani Pratiwi Amru Hanifa Mukti Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Anisah Aris Yuni Pawestri Awaludin Marwan Ayuning Tiyas, Vica Putri A’an Efendi A’an Efendi Bakhouya Driss, Bakhouya Basuki Kurniawan Bayu Dwi Anggono Dyah Ochtorina Susanti Edi Wahjuni Efendi, A’an Emi Zulaika Ermanto Fahamsyah Evin Oktaviyani Firman Floranta Adonara, Firman Floranta Gautama Budi Arundhati, Gautama Budi Handono, Mardi Hanisah, Fairuz I Gede Widhiana Suarda Ikarini Dani Widiyanti Imam Rofiqi Isnin Harianti Mawardah, Dinda Agnis Mukti, Amru Hanifa Prabowo, Muhammad Rezka Eki Puspaningrum, Galuh Kumala Putri, Auliya Safira Rahmadi Indra Tektona Rania Devayanti Reston Sipta Sihite Romatua, Romatua Santyaningtyas, Ayu Citra Sheilla Octaviani Sihite, Reston Sipta Soesanti, Desy Sunputri, Margareta Fanandi Tektoka, Rahmadi Indra Wahjuni, Edi Wahjuni, Edi Zahro, Saudatus