Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEKUATAN NILAI “PANCASILA” SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA UNTUK KEBERLANGSUNGAN HIDUP BANGSA Anggian Cassilas; Tundjung Herning Sitabuana
Jurnal Hukum Adigama Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/adigama.v4i2.17158

Abstract

The formulation of Pancasila is stated in the Preamble to the 1945 Constitution. Pancasila has officially become the basis of the state, the ideology of the state, and has become a source of law in legislation since August 18, 1945. As a state ideology, the values of the Pancasila precepts must be instilled in the nation from an early age. This is important to preserve culture and maintain the integrity of the Republic of Indonesia from threats to state ideology. Education about Pancasila is one example and a way to instill a person who is moral and broad-minded in the life of the nation and the state. With the erosion of Pancasila values in people's lives, it triggers the threat of losing the nation's character and other forms of threats such as threats from within the country and from abroad which of course can harm the community in the nation and state. Threats can be in the form of physical or non-physical threats that can occur at any time and can attack anyone. Therefore, it is important for the Indonesian people to explore the nation's ideology, namely Pancasila and make it a way of life in the nation to be able to advance the general welfare as one of the sounds of the state's goals stated in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution.
Pandangan dan Pengaturan Hukum Tata Negara Serta Peran Negara dalam Pandemi Covid-19 Anggian Cassilas; Rasji Rasji
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 4 (2022): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v2i4.260

Abstract

Pandemi Virus Corona (Covid-19) memberi dampak yang sangat serius dan merugikan yang dapat dirasakan oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia tentunya. Dampak yang dirasakan oleh Indonesia adalah masalah kesehatan yang mengakibatkan banyak masyarakat yang terkontaminasi virus sampai kepada keadaan yang lebih parah yaitu meninggal. Selain dari keadaan masalah kesehatan, berimplikasi juga pada sektor perekonomian yang memburuk yang secara langsung berdampak pada masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya peraturan baru untuk menuntun dan merubah kehidupan manusia sampai kembali pulih dalam keadaan normal. Indonesia sebagai negara hukum haruslah menjamin kepastian dan perlindungan masyarakatnya secara hukum melalui penanganan dalam suatu regulasi atau peraturan yang baru. Peran pemerintah dan negara sangat diperlukan dalam menangani pandemi dalam segi hukum tata negara. Mengingat bahwa pandemi Covid-19 termasuk ke dalam keadaan darurat nasional, yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 12 UUD 1945 memberikan wewenang kepada presiden untuk menetapkan keadaan bahaya atau state of emergency dan ditetapkan dengan undang-undang.