Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum Adigama Jurnal Sosial dan Teknologi COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Eduvest - Journal of Universal Studies Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development
Gunawan Djajaputra
Universitas Tarumanagara
Aerospace Engineering Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG (DEVELOPER) DALAM PENJUALAN SATUAN UNIT APARTEMEN TERKAIT KETIADAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (STUDI KASUS APARTEMEN 45 ANTASARI JAKARTA SELATAN) Riza Mediana Fitri; Gunawan Djajaputra
Jurnal Hukum Adigama Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/adigama.v2i2.6526

Abstract

In the sale of apartment, developer can carry out marketing before the construction are done or commonly called Pre Project Selling system, the selling and buying must be written in the form of Sales and Purchase Agreement. To do sales by pre project selling, developer must to fulfill administrative requirements, one of which is Building Permits. Moreover, because the selling and buying must be written in the form of Sales and Purchase Agreement, one of requirements to get Sales and Purchase Agreement is to have building permits. In the construction of apartment developers also must have building permits of apartment which is given from regional government. But in reality, there are still project of apartement construction doesn’t have building permits, for example 45 Antasari  Apartment. Building permits are necessary to ensure legal certainty of a building. Therefore, responsibility of developer is necessary if he neglect one’s duties. By analysis the author suggest the responsibilities of developer can be interpreted more, which will be further analysis using the normative legal research by examining primary and secondary legal materials that have been collected and processed for the formulation of research conclusions.
Village Chief Authority in Making Inheritance Information for Indonesian Citizens of Chinese Descent Hanifah Hanifah; Gunawan Djajaputra
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 3 No. 7 (2023): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v3i7.862

Abstract

Inheritance Certificate is a document that proves who is entitled to inherit from the heir, so that there is no doubt or dispute over the inheritance information, it is important to know who is authorized to make the Inheritance Statement. The mechanism of the certificate of inheritance issued by the Lurah based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs Number 3 of 1997 concerning the Provisions of PP No: 24 of 1997 concerning Land Registration Article 111 paragraph (1) letter c of Making Inheritance Certificate (SKW). This type of research is normative legal research that uses legal and conceptual approaches. This study used primary and secondary legal sources. This is also written and considered to answer questions to clarify the authority of the Lurah in making the inheritance of Indonesian citizens of Chinese descent. The results show that the authority of the Lurah in making SKW for Indonesian citizens of Chinese descent is only regulated in the Implementation of Article 111 paragraph 1 letter c number 4. the legal consequences of the inheritance certificate made by the Lurah against Indonesian citizens of Chinese descent are null and void, and in making SKW in Kelurahan Indonesian citizens of descent, they must refer to Article 111 paragraph 1 letter c number 4 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning.
Hak Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Atas Tanah Tumpang Tindih sebagai Upaya Perlindungan Hukum Cangtika Laurensia; Gunawan Djajaputra
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i11.13928

Abstract

Currently, there are still many overlapping land title certificates. Many court decisions attempt to guarantee legal certainty. However, one court decision is certainly not enough to accommodate all the rights owned by both parties in a land dispute, considering that in civil decisions related to land, someone wins or someone loses or the lawsuit is only partially granted, or the lawsuit cannot be accepted. So in efforts to resolve a land dispute, there are various options for legal resolution of the case, namely checking the validity of the two certificates to the National Land Agency (BPN), administrative resolution of National Land Agency’s responsibilities to the Administrative Court, civil action, or criminal action to District Court, as well as efforts to resolve disputes between the parties to the District Court from the first level to judicial review. This research aims to gain an understanding of what rights the parties have in resolving overlapping land title certificate disputes. The research method used is normative legal research, the results of the research show that there is still a lack of role and responsibility for BPN in resolving disputes.
Penyimpanan Protokol Notaris Pada Cloud Storage dalam Konsep Cyber Notary Dede Solehudin; Gunawan Djajaputra
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v3i1.614

Abstract

Menyimpan dan memelihara protokol notaris harus harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyimpanan protokol notaris pada cloud storage dalam konsep cyber notary sangat dimungkinkan sebagai solusi permasalahan keamanan, biaya perawatan, dan luasnya lahan yang diperlukan. Naumn dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJN Perubahan) hanya menetapkan mengenai kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris dalam bentuk aslinya untuk menjaga keotentikan akta, hal ini menimbulkan kekosongan norma dalam penyimpanan protokol notaris pada cloud storage. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana urgensi, kepastian hukum dan tanggungjawab hukum notaris terhadap penyimpanan protokol Notaris Pada Cloud Storage dalam kaitan Cyber Notary. Tesis ini memakai jenis penelitian hukum normatif dengan penelitian yang didasari dari adanya kekosongan norma. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi pustaka dengan sistem kartu. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggambarkan apa yang menjadi masalah (deskripsi), menjelaskan masalah (eksplanasi), mengkaji permasalahan dari bahan hukum yang terkait (evaluasi) dan memberikan argumentasi dari hasil evaluasi tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai persoalan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan protokol notaris secara elektronik pada cloud storage penting dilakukan terkait tugas notaris sebagai pejabat umum, sehingga negara harus memberikan kepastian hukum akan hal tersebut dengan membuat aturan yang tegas dan jelas terkait penyimpanan protokol notaris pada cloud storage. Mekanisme yang dilakukan adalah dengan menggunakan proses alih media menjadi bentuk digital atau scanning. Pertanggungjawaban notaris terkait protokol notaris yang dialihmediakan dan disimpan dalam cloud storage sama seperti tanggungjawab terhadap protokol notaris yang disimpan secara konvensional.
Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga dalam Sengketa Akta Autentik (Kajian Terhadap Tanggung Jawab Notaris) Martin Rich Arianto; Gunawan Djajaputra
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 2 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i2.1294

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam sengketa terkait akta autentik yang dibuat oleh notaris, dengan fokus pada analisis tanggung jawab hukum notaris. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan hukum, namun dalam praktiknya sering terjadi permasalahan, terutama ketika akta tersebut tidak mencerminkan fakta sebenarnya atau bahkan dipalsukan. Akibatnya, pihak ketiga yang berkepentingan, seperti ahli waris atau kreditur, dapat dirugikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan keabsahan dan keakuratan informasi dalam akta yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap kasus-kasus terkait tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta autentik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat celah dalam pengawasan terhadap notaris dan bahwa peraturan yang ada masih memerlukan perbaikan agar lebih efektif dalam melindungi hak pihak ketiga.
Iktikad Baik Debitur Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Perspektif Hukum dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Kreditur Ahmad Iqfa Alfarel Lesmana; Gunawan Djajaputra
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 8 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i8.2726

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan iktikad baik dalam perjanjian kredit, khususnya dalam konteks kredit macet, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi kreditur. Iktikad baik merupakan prinsip dasar dalam hukum kontrak yang menuntut setiap pihak untuk bertindak dengan itikad yang jujur dan adil, baik dalam pelaksanaan kewajiban maupun dalam menyelesaikan perselisihan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi penyalahgunaan prinsip ini, terutama dalam kasus kredit macet, yang dapat merugikan pihak kreditur. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana pengertian dan penerapan iktikad baik dalam perjanjian kredit yang melibatkan kredit macet, dan kedua, bagaimana prinsip iktikad baik mempengaruhi perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikaji secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi iktikad baik dalam kasus kredit macet. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan iktikad baik sangat penting untuk melindungi hak-hak kreditur, terutama dalam menghindari terjadinya penundaan yang merugikan dalam eksekusi hak tanggungan, dan bahwa tindakan hukum yang tidak berdasarkan iktikad baik dapat menambah kompleksitas penyelesaian sengketa dalam kredit macet.
Co-Authors Ahmad Iqfa Alfarel Lesmana Cangtika Laurensia Dede Solehudin Hanifah Hanifah Martin Rich Arianto Riza Mediana Fitri