Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilu; Studi Kasustentang Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi(Samawi) Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Kota Tasikmalaya Randi Hamdani; Ari Ganjar Herdiansyah; Antik Bintari
ASPIRASI Vol. 11 No. 2 (2021): Agustus
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena partisipasi politik masih menjadi isu menarik bagi sarjana ilmu politik, karena seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Pergerakan pemuda yang tergabung dalam organisasi relawan menjadi bagian terpenting dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan presiden 2019. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana partisipasi politik pemuda dalam pemilu, keterlibatan tokoh tokoh muda dalam membentuk relawan samawi dan menggalang dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 di Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses dibentuknya relawan dan partisipasi politik pemuda pada pilpres 2019 di Kota Tasikmalaya. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini adalah teori partisipasi politik oleh Huntington & Nelson (1994) antara lain: kegiatan pemilihan, lobby, kegiatan organisasi, contacting, tindakan kekerasan (violence). Hasil penelitian menunjukan bahwa relawan samawi telah melaksanakan berbagai jenis partisipasi politik, misalnya: counter narasi terhadap isu-isu negative, hoax atau berita bohong, kegiatan relawan/volentarianisme yang tentunya berdampak positif dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda pada pilpres 2019 di Kota Tasikmalaya.
Partisipasi Komunitas Adat Kalitanjung Dalam Pengawasan Pemilu 2019 Di Kabupaten Banyumas Yon Daryono; Wahyu Gunawan; Ari Ganjar Herdiansyah
Sosioglobal Vol 7, No 1 (2022): Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi
Publisher : Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jsg.v7i1.31433

Abstract

Peran komunitas adat dalam pemilu di Indonesia sangat penting bagi legitimasi hasil pemilu. Peran komunitas adat selama ini sering dimanfaatkan sebagai partisipasi pemilih. Sementara fungsi komunitas adat sebagai pemantau pemilu atau pengawas pemilu jarang disentuh penyelenggara pemilu, partai politik dan pemerintah. Dalam tulisan ini diuraikan bagaimana pelibatan dan civic engagement yang dilakukan negara (Badan Pengawas Pemilu) terhadap partisipasi komunias adat Kalitanjung dalam pengawasan Pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukan masyarakat cenderung sangat mematuhi norma, budaya dan tradisi tentang perilaku baik yang sudah melekat erat dari pesan-pesan para lelulur dan adat. Sementara dari sisi lain mereka menghormati negara dengan perangkat regulasinya menjaga hukum positif sebagai bagian warga negara.  The role of indigenous communities in elections in Indonesia is very important for the legitimacy of the election results. The role of indigenous communities has been used as voter participation. Meanwhile, the function of indigenous communities as election observers or election supervisors is rarely touched by election organizers, political parties and the government. In this paper, it describes how the state (Election Supervisory Body) involved and civic engagement with the participation of the Kalitanjung traditional community in the supervision of the 2019 Election in Banyumas Regency. The method used in this research uses qualitative methods with data collection techniques through interviews and literature studies. The conclusion from the research results shows that people tend to adhere to norms, culture and traditions about good behavior which are closely attached to the messages of ancestors and customs. Meanwhile, on the other hand, they respect the state by means of its regulations to maintain positive law as part of citizens. 
Which’s more Powerful Digital Power in Papua: Internet Shutdown or Internet Throttling? Jonah Silas; Caroline Paskarina; Ari Ganjar Herdiansyah
Journal of Governance Volume 9 Issue 2: (2024)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v9i2.24197

Abstract

This research explores the deliberate implementation of internet restrictions by the Indonesian government, focusing on situations of political instability or conflicts that challenge its authority in the digital sphere. The concept of digital power, signifying government control over information in the digital space, is examined, particularly when this control faces challenges leading to internet shutdowns. The study highlights the connection between internet shutdowns and conflict situations, with a specific focus on Papua, indicating the government's use of these measures to suppress potential counterpower. The government's influence over both government and non-government entities, including internet service providers, is emphasized, revealing its ability to enforce internet shutdowns in response to perceived threats to national stability. Despite the positive role of social networking sites in democratic development, uncontrolled information dissemination is viewed as a potential threat, prompting strategic internet shutdowns to maintain narrative control during critical periods.