Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Martha Eri Safira
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
MASYARAKAT MILENIAL MELEK HUKUM AKSELERASI PRODUK HALAL BERJAYA DI PENTAS DUNIA Martha Eri Safira; Rifah Roihanah; Uswatul Hasanah; Lailatul Mufidah
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2029

Abstract

Mendapatkan produk-produk yang aman, higinis dan sesuai dengan syariat juga merupakan hak asasi manusia. Segala produk yang sudah terjamin kehalalannya sudah jelas produk tersebut aman dan sehat.Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disingkat UUJPH), maka sudah barang tentu produksi barang-barang harus memiliki label halal, baik makanan, minuman, obat-obatan, vaksin, suplemen makanan, dan kosmetik. Bila dilihat dari pengertian pelaku usaha dalam UUJPH Pasal 1 point 10 dijelaskan bahwa pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Dari pengertian tersebut jelas bahwa semua pelaku usaha yang menghasilkan suatu barang atau produk wajib mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sedangkan yang dimaksud produk yang harus mendaftarakan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal berdasarkan ketentuan Pasal 1 point 1 UUJPH adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengertian masyarakat mencakup orang perorangan atau konsumen sebagai pemanfaat akhir dari suatu produk secara keseluruhan, tidak ada spesifikasi khusus untuk umat Islam. Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 4 UUJPH bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Maka dari sini timbul pertanyaan sudahkah masyarakat milenial saat ini paham dan mengerti tentang produk halal, manfaatnya dan keamanannya, bagaimana upaya pemerintah dalam memperkenalkan arti penting produk halal bagi masyarakat milenial saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahamkan kepada masyarakat akan arti penting mengkonsumsi produk yang halal.
EKSISTENSI HAKIM YANG BERINTEGRITAS DAN BERMARTABAT (Menelisik Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) Martha Eri Safira
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v4i2.2755

Abstract

The paper aims to review the code of ethics and the application of the code of ethics in the life of a Judge to achieve the behavior of Judges with high integrity. Various important aspects in the social fabric are very dependent on the proper functioning of the professions. This includes the legal profession. The integrity of law enforcement in this paper represented by the Judge, certainly does not stand far from the ethics that are applied. The ethics will then become a code of ethics that is very closely related to the dignity of a Judge. Dig carefully how  the ethics can lead properly to the judge to be implemented properly and smoothly. In the case of implementing the code of conduct, a Judge is also monitored by another institution, the Judicial Commission (KY). With this supervision, the Judge’s behavior will not violate the exiting code of ethics and be able to realize the professionalism of the performance of the Judge to realize a Judge with high integrity.AbstrakKarya tulis ini bertujuan untuk mengkaji kode etik hakim serta penerapan kode etik tersebut dalam kehidupan seorang hakim untuk mencapai perilaku hakim yang berintegritas tinggi. Berbagai aspek penting dalam tatanan masyarakat sangat tergantung pada berfungsinya profesi-profesi dengan baik, termasuk di dalamnya profesi hakim. Integritas penegak hukum yang dalam tulisan ini diwakili oleh Hakim, tentunya tidak berdiri jauh dari adanya etika yang diterapkan. Etika tersebut kemudian akan menjadi sebuah tatanan kode etik yang sangat erat hubungannya dengan martabat seorang hakim. Menggali dengan seksama etika tersebut dapat mengarah dengan tepat kepada hakim untuk dilaksanakan dengan baik dan lancar. Dalam hal penerapan kode etik tersebut, seorang hakim juga dipantau oleh lembaga lain, yakni Komisi Yudisial (KY). Dengan adanya pengawasan ini, perilaku hakim tidak akan melanggar kode etik yang ada serta mampu mewujudkan profesionalisme kinerja hakim untuk mewujudkan hakim yang berintegritas tinggi.
Tinjauan Yuridis terhadap Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Martha Eri Safira
Justicia Islamica Vol 14 No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v14i1.1222

Abstract

The Supreme Court made a new breakthrough in the civil justice system with the issuance of Supreme Court Regulation No. 2 Year 2015 on the Procedure for Settlement of Simple Lawsuits. Disputes that can be resolved are default or breach of promise disputes with a maximum dispute value of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah). Resolved with a maximum grace period of 1 month (25 working days). Every trial that takes place must be attended by both parties and or their attorneys in dispute. The judge who examines the case is a single judge, not a panel. When examined from the principles of civil procedural law, both in the HIR, Law No. 5 of 2004 concerning the Supreme Court, and Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power, there are many deviations from the principles of civil procedural law.
Reformasi Legislatif : Polemik Tunjangan DPR Dan Konsolidasi Partai Perspektif Geopolitik Iriani, Dewi; Aisyah; Martha Eri Safira; Mohammad Pradhipta Erfandhiarta; Gusnia Putri Zahrotul Afifah
El-Dusturie Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Islam Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v5i1.12378

Abstract

Pemerintahan berencana akan memberikan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50.000.000 per bulan, tunjangan tersebut diatur dalam Surat Sekjen DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 Tahun 2024 dan Pasal 7 Undang-Undang No.12. Tahun 1980 Tentang fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). Tunjangan DPR tersebut menimbulkan polemik di masyarakat, sehingga menimbulkan dampak kemarahan dan kegaduhan masyarakat secara luas. Permasalahan yang akan dikaji ialah : 1) Bagaimana Konsolidasi Partai Politik Dalam Upaya Pencegahan Polemik Tunjangan DPR ? 2). Bagaimana Reformasi Legistatif Anggota DPR Secara Total Dalam Mewujudkan Demokrasi Goepolitik. Metodologi penelitian penulis merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library, melalui pendekatan penelitian ; pendekatan studi kasus yang mengamati dan mengkaji kasus polemik kenaikan tunjangan DPR, pendekatan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 1980 Tentang Fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA), Surat Sekjen DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 Tahun 2024. Pendekatan konseptual dengan menggunakan teori kekuasaan lembaga legislative, teori konsolidasi partai politik dan teori geopolitik global. Hasil penelitian 1) Pembatalan atas aturan kenaikan tunjangan rumah untuk anggota DPR, dipengarui konsolidasi partai politik yang duduk di parlemen. Maka diperlukan upaya pencegahan polemik tunjangan DPR dengan memperkuat sistem peradilan dan membangun rule of law, Pemberantas korupsi dan peramasan asset koruptor, badan legislative professional, desentralisasi parlemen dan partisipasi rakyat. 2) Geografi politik negara terhadap luas wilayah, penduduk, budaya suatu negara akan mempengaruhi politik disetiap negara akan berbeda dalam membuat undang-undang oleh legislative atau parlemen. Legislatif dalam membuat undang-undang (legislasi) berpihak pada kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi partai politik maupun anggota DPR. Permasalahan yang terjadi di legislative anggota DPR yang telah dianggap menurunkan kreditabilitas anggota DPR, maka diperlukan reformasi legistatif anggota DPR secara total dalam mewujudkan goepolitik demokrasi
Co-Authors Aisyah Dewi Iriani Gusnia Putri Zahrotul Afifah Lailatul Mufidah Mohammad Pradhipta Erfandhiarta Rifah Roihanah Uswatul Hasanah