<![CDATA[Tata kelola pemasaran kawasan wisata Desa Sepakung perlu ditingkatkan mengingat rendahnya jumlah pengunjung sejak awal 2020. Berkurangnya pengunjung tentu menjadi perhatian dari pengelola wisata Sepakung yang mengembangkan destinasi wisata panorama alam dengan berbagai spot foto. Kegiatan pengabdian dilaksanakan menggunakan metode pelatihan kelas bagi pengelola kawasan wisata untuk menyusun kerangka kerja electronics customers engeagement dalam rangka merangsang terjadinya kunjungan. Pendekatan program networking pada kawasan wisata menggunakan perangkat komunikasi digital berupaya untuk 3 hal, yakni; mengembangkan hubungan informatif secara elektronik antar para pemangku kepentingan dalam tata kelola wisata, merancang sistem koordinasi fungsi dan peran unit-unit pengelola dengan menggunakan perangkat komunikasi digital, dan mengevaluasi kinerja lembaga pengelola wisata. Optimalisasi tata kelola kawasan wisata berupaya menggerakkan kembali hubungan baik antar pemangku kepentingan, yakni lembaga swadaya desa, pemerintah desa, dan masyarakat umum. Upaya dilakukan dengan menyebarkan informasi dan foto Sepakung, mengiformasikan program kegiatan wisata, melakukan review positif terhadap postingan foto Sepakung, dan ajakan berkunjung. Koordinasi dilakukan menggunakan perangkat digital berbasis aplikasi media sosial. Hasil program optimalisasi ditunjukkan dengan dinamika pemangku kepentingan yang bergerak melaksanakan tugas pokok, kewenangan, dan fungsinya. Hubungan antara pemangku kepentingan dalam tata kelola wisata di Sepakung berupa hubungan informasional dan empati antar pihak. Aplikasi media sosial digunakan dalam koordinasi dan komunikasi pemangku kepentingan tentang Sepakung dan pengelolaannya serta ketentuan peraturan desa yang mengatur pengembangan wisata. Kemampuan literasi digital dapat menyatukan persepsi tentang pengembangan tata kelola Sepakung, serta implementasi dan sinkronisasi (keterpaduan) kegiatan dan program pengembangan wisata dari para pemangku kepentingan. Peranan yang aktif dan kebutuhan para pemangku kepentingan dapat dipenuhi melalui koordinasi yang lebih intensif dalam menunjang pengelolaan Sepakung.]]>
