Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENDAMPINGAN PEMBUATAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF UNTUK RUMAH IBADAH Endang Heriyani; Prihati Yuniarlin
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2021: 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.521 KB) | DOI: 10.18196/ppm.41.814

Abstract

Tanah yang dibangun untuk rumah ibadah di desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, ada yang belum bersertipikat, yaitu tanah di Masjid Al Amin Dusun Kersan dan Masjid Ainun Jariyah Dusun Sabrang Lor. Tanah untuk kedua masjid tersebut merupakan wakaf penduduk setempat. Tanah wakaf harus didaftarkan. Untuk melakukan pendaftaran tanah, wakif menghadapi kesulitan keuangan, dan menganggap urusan tanah berbelit-belit. Proses perwakafan tanah untuk rumah ibadah tersebut baru dilakukan dibawah tangan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan agar diterbitkan sertipikat tanah wakaf atas rumah ibadah tersebut. Adanya sertipikat tanah wakaf di atas tanah rumah ibadah akan memberikan kepastian hukum, sehingga aman tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Metode yang digunakan adalah dengan mengadakan FGD Pengurusan Tanah Wakaf, dan melakukan pendampingan: (1) melengkapi dokumen pendukung persyaratan pengurusan konversi tanah Letter C di Kantor Kelurahan Triwidadi dan (2) Pendampingan pendaftaran Konversi tanah wakaf ke Kantor Pertanahan Bantul. Hasil pengabdian adalah bahwa wakif telah berhasil mendaftarkan konversi tanah wakaf ke BPN Bantul. Dalam proses ini terkendala adanya pandemi COVID-19. Kantor BPN Bantul beberapa kali lockdown, sehingga pelayanan tidak optimal. Sebagai bukti bahwa pendaftaran konversi tanah wakaf telah diterima, Kantor BPN Bantul telah mengeluarkan SPS (Surat Perintah Setor), sehingga tinggal menunggu diterbitkan sertipikat tanah.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG TIDAK HADIR (AFWEZIG )DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DIY Endang Heriyani; Prihati Yuniarlin
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v2i1.339

Abstract

Orang yang tidak hadir (afwezig )  sebagai subyek hukum tidak kehilangan hak dalam pembagian harta warisan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakkonsep perlindungan hukum bagi orang yang tidak hadir (afwezig) dalam pembagian hak warisan menurut KUHPerdata, dan bagaimanakah pelaksanaan konsep tersebut di DIY. Hasil penelitian menunjukkan adanya konsep perlindungan hukum terhadap awaris yang  tidak hadir (afwezig) yang diatur dalam Pasal 490-492 KUHPerdata, yaitu hak orang yang tidak hadir (afwezig) maupun  para ahli warisnya tidak dapat dihilangkan. Haknya atas harta warisan hanya akan hilang karena daluwarsa. Perlindungan hukum baafwezig sebagai ahli waris dalam pelaksanaan pembagian  harta warisan di DIY baru dapat dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa seseoradalam keadaan tidak hadir (afwezig). Ternyata dalam pembagian harta warisan dimana ada ahli waris yang tidak hadir (afwezig), kawan warisnya,  tidak menyisihkan harta warisan yang merupakan hak dari ahli waris yang afwezig. Jadi ahli waris  yang afwezig tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.
Implementation of Default Settlement in Pawn Agreements (Study at PT. Awi Gadai Yogyakarta) Yafi’ Sikka Kandela; Endang Heriyani
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/gwvz1977

Abstract

Non-bank financial institutions contribute to the economic development of the community, particularly by serving the economic needs of communities that cannot be reached by banking institutions. PT. Awi Gadai Yogyakarta is a non-bank financial institution that helps the economy of small communities by making it easier to obtain funds through loans secured by pawning. The issues raised are the resolution implemented by PT. Awi Gadai in the event of a customer's default and the legal protection provided to the customer or mortgagor in the event of a default under the pawning agreement at PT. Awi Gadai Yogyakarta. The purpose of this study is to determine the resolution implemented by PT. Awi Gadai in the event of a customer's default and to determine the legal protection provided to the customer or mortgage in the event of a default under the pawning agreement at PT. Awi Gadai. The type of research conducted is normative and empirical legal research. Data collection techniques include literature reviews and interviews with informants. The results indicate that PT. Awi Gadai resolves defaults through auctioning collateral, and the legal protection provided to the customer or mortgagor is through insurance to ensure the existence of the collateral.