Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Unes Law Review Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat
Prihati Yuniarlin
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KOMODITI AGRO DI PASAR LELANG FORWARD DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Endang Heriyani; Prihati Yuniarlin
Jurnal Media Hukum Vol 17, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v17i1.363

Abstract

The study on legal protection for Seller in Purchase Agreement of Agro Commodity in Auction Market in Special Territory of Yogyakarta was a normative and sociological legal research. This study aimed at knowing how the purchase agreement of agro commodity in forward auction market was applied, and how the legal protection for seller in purchase agreement of agro commodity in forward auction market was. The data used were secondary and primary data. The result of the study showed that the purchase of agro commodity in forward auction market. Legal protection for seller in purchase agreement of agro commodity in forward auction market was acquired from 3 (three) things: (a) The legal protection given by government, it was given through the legislation by the issue of the Decree of Ministry of Industry and Trade of Republic of Indonesia Number 650/MPP/Kep/10/2004 on terms of Operation of Auction Market with Forward Transfer of Agro Commodity. (b) The legal protection from the purchase agreement of agro commodity, the agreement made by the parties applied as the law for all parties; and (c) The legal protection in dispute, the problem was solved by a discussion. If the discussion made no result, arbitration would be done. Key Words: legal protection, purchase of agro commodity, forward auction market.
PENDAMPINGAN PEMBUATAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF UNTUK RUMAH IBADAH Endang Heriyani; Prihati Yuniarlin
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2021: 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.521 KB) | DOI: 10.18196/ppm.41.814

Abstract

Tanah yang dibangun untuk rumah ibadah di desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, ada yang belum bersertipikat, yaitu tanah di Masjid Al Amin Dusun Kersan dan Masjid Ainun Jariyah Dusun Sabrang Lor. Tanah untuk kedua masjid tersebut merupakan wakaf penduduk setempat. Tanah wakaf harus didaftarkan. Untuk melakukan pendaftaran tanah, wakif menghadapi kesulitan keuangan, dan menganggap urusan tanah berbelit-belit. Proses perwakafan tanah untuk rumah ibadah tersebut baru dilakukan dibawah tangan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan agar diterbitkan sertipikat tanah wakaf atas rumah ibadah tersebut. Adanya sertipikat tanah wakaf di atas tanah rumah ibadah akan memberikan kepastian hukum, sehingga aman tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Metode yang digunakan adalah dengan mengadakan FGD Pengurusan Tanah Wakaf, dan melakukan pendampingan: (1) melengkapi dokumen pendukung persyaratan pengurusan konversi tanah Letter C di Kantor Kelurahan Triwidadi dan (2) Pendampingan pendaftaran Konversi tanah wakaf ke Kantor Pertanahan Bantul. Hasil pengabdian adalah bahwa wakif telah berhasil mendaftarkan konversi tanah wakaf ke BPN Bantul. Dalam proses ini terkendala adanya pandemi COVID-19. Kantor BPN Bantul beberapa kali lockdown, sehingga pelayanan tidak optimal. Sebagai bukti bahwa pendaftaran konversi tanah wakaf telah diterima, Kantor BPN Bantul telah mengeluarkan SPS (Surat Perintah Setor), sehingga tinggal menunggu diterbitkan sertipikat tanah.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JASA DI QUEEN LAUNDRY YOGYAKARTA DENGAN ADANYA KLAUSULA EKSONERASI Syafira Dwi Anugrah; Prihati Yuniarlin
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.438

Abstract

Munculnya banyak usaha di masyarakat salah satunya usaha jasa laundry, tidak sedikit dari pelaku usaha dalam usaha tersebut mencantumkan ketentuan yang disebut dengan klausula untuk mempercepat proses transaksi yang ada di dalam nota laundry yang isinya dibuat secara sepihak tanpa adanya negosiasi dengan pelanggan pengguna jasa laundry tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah Bagaimana tanggung jawab pemilik usaha laundry terhadap kehilangan atau kerusakan barang dengan adanya klausula eksonerasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara empiris normatif, yang berfokus pada perilaku masyarakat dan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari pihak-pihak yang bersangkutan dan berdasarkan bahan hukum utama dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini bahwa pelaku usaha mengalihkan tanggung jawab dari pelanggan, dan tidak bertanggung jawab dengan kelalaian dari pelaku usaha, sikap dari pelaku usaha terhadap complain dari pelanggan tersebut sangat merugikan pihak pelanggan karena pelaku usaha tidak amanah.
Pengesahan Perjanjian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Melalui Pengadilan Untuk Balik Nama Sertipikat Hak Milik Fathia Firli Rahma; Prihati Yuniarlin
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.792

Abstract

Perjanjian jual beli tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT), akan tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanah dengan di bawah tangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pengesahan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan yang terdapat dalam Putusan Nomor : 291/Pdt.G/2021/PN.Smn dan akibat hukum jual beli tanah di bawah tangan setelah mendapat pengesahan melalui pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normative yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tempat pengambilan bahan penelitian ini berada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, dan media internet. Hasil penelitian ini bahwa hakim mengabulkan gugatan pengesahan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan atas dasar terpenuhinya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta dikuatkan dengan adanya alat bukti surat berupa surat perjanjian jual beli tanah, kuitansi jual beli, dan keterangan para saksi sehingga putusan Nomor : 291/Pdt.G/2021/PN.Smn dapat dijadikan pengganti akta PPAT guna syarat balik nama sertipikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikarenakan putusan memiliki kekuatan hukum tetap.
Co-Authors Endang Heriyani Endang Heriyani Fathia Firli Rahma Syafira Dwi Anugrah