Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik JURNAL EKSEKUTIF
Jamin Potabuga
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KINERJA APARAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN E-KTP DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Bonde, Suparto; Potabuga, Jamin; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBerdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-UndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan, pasal 7 mengatakan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertangung jawab menyelengarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan membentuk instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan. Undang- undang ini jelas menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pelayanan publik terutama dalam pelayanan administarasi kependudukan atau pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Dalam hal ini, instansi pemerintah daerah yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan pelayanan tersebut masih mengalami banyak kendala, salah satunya adalah Kinerja yang buruk yang ditunjukkan oleh Aparat pelaksana yakni Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk dapat mendalami permasalahan yang terjadi dilapangan, untuk itu penulis menggunakan teori dari H. Surjadi, dalam melihat pelayanan publik yang professional, efektif, sederhana, transparan, terbuka dan tepat waktu. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa ternyata sebagian besar masyarakat belum puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal tersebut dinilai oleh masyarakat berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh pegawai di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dan ini berarti kinerja yang dimiliki oleh para pegawai belum bisah menunjang pelaksanaan pelayanan publik kuhsusnya pada pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), yang efektif dan efisien sesuai dengan harapan dari masyarakat.Kata Kunci: Kinerja. Aparat, E-KTP
ANALISIS PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA Wenda, Iwan; Mamentu, Michael; Potabuga, Jamin
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenggunaan dana otonomi khusus dalam pelayanan publik bidang pendidikan yang penyaluran dan pengolahanya oleh dinas pendidikan dan kebudayaan dikabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua pada saat ini dilihat dari keadaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, kwalitas dan kuantitas tenaga kependidikan, penyaluran bantuan dana pendidikan bagi siswa dan mahasiswa, belum menunjukan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat bedasarkan tujuan undang-undang otonomi khusus kepada masyarakat Papua. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pengunaan dana otonomi khusus dalam pelayanan publik bidang pendidikan kabupaten Lannyjaya Provinsi Papua, adalah sebesar Rp 126.725.154.000 di tambahkan manjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi sebasar RP 1.128.675.642.601 tahun 2017. Khusus bidang pendidikan mendapat alokasi dana sebesar RP129.750.187.636, dengan hasil yang tidak mencapai target sesuai rencana kinerja anggaranKata Kunci: Analisis Penggunaan Dana Alokasi Khusus, Bidang Pendidikan.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015 DI KECAMATAN SIAU BARAT KABUPATEN SITARO David, Casimira A.; Potabuga, Jamin; Tulung, Trilke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakNegara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi pancasila. Dimana untuk mewujudkan pola sistem kedaulatan rakyat yang demokratis tersebut adalah melalui pemilihan. Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagian besar Negara di dunia termasuk Indonesia, yang notabene memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan yang dicita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Masyarakat (Warga Negara) adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilih masyarakatlah yang bisa menentukan nasib Negara dan bangsa ke depan. Kesadaran politik warga Negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.meningkatnya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di kabupaten SITARO menurut pengamatan saya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah pertama, sejak pemilukada tahun 2015,2010 sampai dengan tahun 2015, merupakan pemilihan yang dilakukan dengan sistem yang lebih demokratis dan terbuka namun pemahaman masyarakat terhadap politik praktis yang masih rendah sehingga tidak berpikir rasional dan kepentingan jangka panjang tentang tatanan membangun kepentingan bangsa dan daerah kedepan dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek yang bersifat prakmatis.Kata Kunci: Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
BUDAYA POLITIK MASYARAKAT DALAM MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT (Suatu studi kasus. Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan) Dolosi, Leurison; Gosal, Ronny; Potabuga, Jamin
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan peneliti senantiasa mengupayakan agar terwujudnya arah tujuan peneliti yang di idam-idamkan, adapun yang menjadi substansi dari tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menggambarkan serta menguji pelaksanaan budaya politik masyarakat dalam memilih anggota dewan perwakilan rakyat  pada pemilu legislative 2019 dikabupaten Halmahera barat, khususnya di desa tobelos Kecamatan Ibu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. hal lokasi penelitian ini ialah, tepatnya di Desa Tobelos kecamatan Ibu selatan  Kabupaten Halmahera  Barat,   terkait  lokasi  ini, peneliti memilih daerah tersebut  karena menyangkut dengan problematika yang sudah peneliti  bahas. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa tipe tipe budaya politik masyarakat desa Tobelos termasuk dan paling dominan ialah tipe budaya politik kaula/subyek. Dengan artian bahwa kaula/subyek ialah berbicara tentang sifat sekelompok orang yang sudah cenderung berfikir tentang kemajuan daerahnya, hanya saja memiliki karakter pasif, sementara partisipan dalam masyarakat sangatlah meningkat angka partisipasinya dalam pemilu, hanya saja sebagian besar belum menyadari atau menggunkan hak pilihnya dengan baik. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa ini juga bagian dari minimnya pendidikan politik terhadap  masyarakat. Kata Kunci : Budaya Politik, Masyarakat, Pemilihan, Legislatif
Politik Identitas Pada Kesetaraan Gender Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 Katili, Nopyan; Potabuga, Jamin; Rengkung, Franky
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i3.44365

Abstract

ABSTRAK Artikel ini akan mengkaji keberadaan politik identitas khususnya terkait dengan kesetaraan gender yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Gorontalo tahun 2020. Dengan menggunakan metode kualitatif artikel ini akan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta sejauh mana politik identitas khususnya yang terkait dengan kesetaran gender berkembang dan terjadi pada Pilkada tahun 2020. Temuan penelitian menggambarkan bahwa politik identitas yang terjadi di Kabupaten Gorontalo banyak di sebabkan oleh faktor agama dan budaya. Faktor agama sangat mempengaruhi karena mayoritas masyarakat Kabupaten Gorontalo memeluk agama Islam, dimana berkembang stigma bahwa pemimpin itu seharusnya laki-laki. Selain itu budaya yang berkembang di masyarakat Gorontalo dimana sangat minim perempuan yang mau bertarung untuk menjadi pemimpin, karena itu dipahami sebagai haknya kaum pria. Walaupun sebenarnya sudah ada perundangan yang mewajibkan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen namun minimnya kaum perempuan yang bersedia menjadi kendala untuk mewujudkan hal tersebut. Kata Kunci: Politik Identitas; Kesetaraan Gender; Pemilihan Kepala Daerah ABSTRACT This article will examine the existence of identity politics in particular related to gender equality that occurred in the Regional Head Election (Pilkada) in Gorontalo Regency in 2020. Using qualitative methods this article will describe the factors that influence, and the extent to which identity politics, especially those related to Gender equality develops and occurs in the 2020 Pilkada. The research findings illustrate that identity politics that occurs in Gorontalo Regency is mostly caused by religious and cultural factors. The religious factor is very influential because the majority of the people of Gorontalo Regency embrace Islam, where there is a growing stigma that the leader should be a man. In addition, the culture that developed in the Gorontalo community where there are very few women who want to fight to become leaders, because it is understood as the right of men. Even though there is actually a law that requires women's representation of 30 percent, the lack of women who are willing to be an obstacle to make this happen. Keywords: Identity Politics; Gender equality; Regional Head Election
Co-Authors Bonde, Suparto David, Casimira A. Dolosi, Leurison Frans Singkoh, Frans Katili, Nopyan Michael Mamentu, Michael Rengkung, Franky T. A. M. Ronny Gosal Tulung, Trilke Wenda, Iwan