Saepul Rochman
Universitas Darussalam Gontor

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Mazhab Filsafat Hukum Islam: Urgensi Pengajaran Di Perguruan Tinggi Di Indonesia Saepul Rochman; Kelik Wardiono; Arief Budiono
Jurnal Hukum Replik Vol 9, No 2 (2021): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v9i2.4908

Abstract

This study aims to compare the teaching of the philosophy of law in Universities in Indonesia. The approach used in this article is a comparative study. The results of this study indicate that in general the teaching of legal philosophy in Indonesia is dominated by the content of the European-Western legal philosophy. This study also finds that the schools of Islamic legal philosophy comprehensively discuss aspects of ontology, epistemology, legal sources and methodologies, and legal axiology through various themes that are also studied by Western European legal philosophy without separating but placing them in certain parts. In this regard, it is necessary to add a school of Islamic legal philosophy as part of the disciplines taught by law faculties in Indonesia, especially to treat equally between the Faculty of Islamic Law and the Faculty of Western Philosophy of Law, moreover, Islamic Law is part of the Indonesian legal system.Keywords: Law, School, Teaching, University, Philosophy
Demokrasi Desa Menurut Mohammad Hatta: Gagasan Pemilu Kerakyatan di Indonesia Saepul Rochman; Hery Dwi Utomo; Ucuk Agiyanto; Iwan Mariono
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus]
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mohammad Hatta adalah salah satu proklamator Negara Republik Indonesia (NRI) dan tokoh yang memperkenalkan konsep demokrasi desa atau kerakyatan yang cenderung mengafirmasi negara federal. Dalam makalah ini akan dituliskan mengenai penerapan gagasan demokrasi desa dalam konteks pemilihan umum, khususnya pemilihan eksekutif dan legislatif yang disebut demokrasi kerakyatan. Metode penulisan menggunakan metode doktrinal (normatif) dengan pendekatan konseptual yaitu mengimplementasikan konsep demokrasi desa dalam pemilu eksekutif dan legislatif. Data diperoleh melalui dokumentasi dan inventarisasi yang dianalisis secara deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan hasil penelitian. Hasil kajian terhadap Demokrasi Desa menunjukan bahwa pemilu eksekutif dan legislatif berbasiskan permusyawaratan yang dilaksanakan secara bertingkat (plebisit). Pemilu Kerakyatan dilaksanakan melalui musyawarah perwakilan yang bermula dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintahan Pusat. Demikian juga pemilihan legislatif dilaksanakan mulai dari Dewan Perwakilan Desa (DPR-Des), Dewan Perwakilan Kecamatan (DPR-K), Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah Provinsi (DPRD-Prov) hingga Dewan Perwakilan Rakrat Republik Indonesia (DPR-RI). Hanyasaja kekurangan Pemilu Kerakyatan tidak lagi memposisikan Partai sebagai lembaga yang sepenuhnya mewakili kedaulatan rakyat.