Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial
Akhmad Purnama
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi “Indonesia Bebas Prostitusi 2019 Akhmad Purnama
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 43 No 3 (2019): Volume 43 Nomor 3 Desember 2019
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.499 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v43i3.2137

Abstract

Penelitian tentang  Implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi Indonesia Bebas Prostitusi 2019 dilakukan di Kota Samarinda. Pembubaran lokalisasi yang berada di Kota Samarinda sudah diawali dengan peraturan pemerintah daerah baik propinsi Kalimantan Timur maupun Kota Samarinda. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan panduan wawancara mendalam (in depth-interview). Informan meliputi para Pegawai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda, Eks WTS, Ojek, Warung, Salon, Laundry dan Keamanan Lokalisasi. Berjumlah 10 orang. Program penutupan lokalisasi telah berjalan walaupun masih ada lokalisasi masih beroperasi dan beralih operasional kebentuk lain. Dampak kebijakan alihfungsi ataupun penutupan lokalisasi, berdampak kepada : mucikari dan germo, tukang parkir, pengusaha toko, warung makan, tukang ojek, pengusaha salon, pengusaha laundry, dan petugas kemanan. Rekomendasi agar pemerintah tegas untuk melakukan program yang telah dilakukan. Para pekerja yang terkait lokalisasi agar diberi bantuan pembekalan dan keterampilan sesuai dengan keingan masing-masing pekerja. Pemerintah memberikan bimbingan agar tempat tersebut tidak lagi meresahkan masyarakat akan keberadaan tempat tersebut.
Efektivitas Bantuan Sarana Lingkungan dalam Pemberdayaan Warga Miskin Perdesaan Tateki Yoga Tursilarini; Akhmad Purnama; Fatwa Nurul Hakim
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 43 No 1 (2019): Volume 43 Nomor 1 April 2019
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/mipks.v43i1.2197

Abstract

Kemiskinan identik dengan ketidakberdayaan, terisolir, minimnya akses, dan kerentanan. Tujuan penelitian mengetahui tingkat efektivitas bantuan sarana prasarana lingkungan dalam pemberdayaan warga miskin perdesaan; Mengetahui pemberdayaan warga miskin dalam pelaksanaan bantuan sarana prasarana lingkungan; Cost analysis bantuan sarana prasarana lingkungan.Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif.Sumber data primer adalah penerima manfaat program dan masyarakat. Key informan meliputi Dinas Sosial Kabupaten, Kepala Desa, TKSK, tokoh masyarakat, kelompok penerima bantuan, tokoh agama/takmir Mushola, dunia usaha, sebanyak 120 responden, masing-masing 60 orang responden lokasi Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Bulukumba. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara, telaah dokumen. Temuan penelitian bantuan sarana prasarana lingkungan dalam pemberdayaan warga miskin perdesaan menunjukkan hasil sangat efektif di Pringsewu dan di Bulukumba. Bantuan Sarling menumbuhkan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat pada aspek partipasi, keberlanjutan, kemanfaatan dan keterpaduan. Cost structure bantuan Sarling di dua lokasi digunakan untuk kebutuhan material/bangunan fisik, sedangkan ada beberapa komponen yang tidak terpenuhi di cost struktur. Rekomendasi: 1. Perlu peningkatan bantuan Sarling dari anggaran bantuan sarling Rp.50.000.000,- menjadi Rp. 85.000.000,- karena implementasi bantuan tidak hanya untuk bantuan fisik saja dibutuhkan dana operasional non fisik lainnya 2. Dibutuhkan dukungan sharing anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dari instansi Dinas Sosial guna keberlanjutan program sarana lingkungan. 3. Dibutuhkan kemitraan lintas sektoral untuk keberlanjutan dan pengembangan program Sarling. 4. Perlu peningkatan intensitas pendampingan dalam implementasi program agar berbagai kendala dapat segera dicarikan solusi pemecahan. 5. Perlu ditingkatkan komitmen, kepedulian, serta rasa kepemilikan program pada masyarakat akan keberlanjutan program.
Analyze on Social Insurance and Protection of Informal Workers Akhmad Purnama
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. 14 No. 2 (2015): Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Publisher : Balai Besar Litbang Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2263.183 KB) | DOI: 10.31105/jpks.v14i2.1317

Abstract

This research means to know the beneficiary of New Initiative Social Welfare Insurance program on informal workers protection. The research is implemented in Pemalang Regency, Central Java Province. Data resources are participant and implementer of the program (LPA management team, program guides, and controller) all are 60 people. Data are gatheredthrough interview, documentary analysis, and focus group discussion. Data are analyzed through qualitative-descriptive technique. The result shows that New Initiative Social Welfare program is very beneficial for informal workers, create safety feeling for the participant and get income substitute should they face working accident and dye, reduce family bandageand enhance lives needs normally. It is recommended that The Ministry of Social Affairs, through the General Directorate of Social Insurance and Protection resume the program for informal workers with low wage and widen the outreach of contribution assistance receivers (PBI). It needs also socialization and procures adequate facilities of the program holders.It needs also joint-venture between The Ministry of Social Affairs and Social Insurance Board holder in covering health, working accident, and mortal insurance. The improvement of LPA role and guidance motivate low waged informal workers of the importance to participate in social insurance.
Co-Authors Fatwa Nurul Hakim Tateki Yoga Tursilarini