Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN PANGANDARAN Dewi Yuni Lestari; Ishak Kusnandar; Didin Muhafidin
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.918 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3426

Abstract

Artikel ini membahas bagaimana pengaruh implementasi kebijakan terhadap transparansi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik di Kabupaten Pangandaran. Apabila kebijakan pengadaan barang dan jasa yang tertera pada peraturan-peraturan yang berlaku terimplementasikan dengan baik, maka semestinya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik dapat terwujud. Karena dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik, seluruh proses pengadaan menggunakan sistem elektronik sejak perencanaan sampai kontrak. Meskipun secara empiris telah mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi, penerapan pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik masih menghadapi tantangan, diantaranya adalah berupa resistensi dari individu pelaksana pengadaan barang/jasa yang kurang menguasai teknologi dan masih memiliki budaya korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang dilakukan adalah uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Hasil penelitian ini menyarankan untuk melakukan keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik, Kemudahan pengguna dalam memahami peraturan dan prosedur pelayanan, Kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaporan penyalahgunaan kewenangan. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa, Kabupaten Pangandaran.
IMPLEMENTATION OF FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) POLICY IN TASIKMALAYA CITY IN 2016 (Policy Implementation of the Family Hope Program (PKH) In Tasikmalaya City 2016): Dandan Haryono; Ishak Kusnandar; Ani Heryani
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 4 No. 4 (2024): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v4i4.2436

Abstract

Based on the observation that the policy implementation of the Keluarga Harapan Program is still weak because of the following, Lack of regular companion meetings, unscheduled socialisation, including with community leaders, the general public, and aid recipients, There is no synergy between local governments as a coordinating team and implementers. Lack of understanding between implementors (assistants) in Tasikmalaya City The purpose of the study was to analyze the political implementation of the Family Hope Program (PKH) in Tasikmalaya City. The method used is qualitative, with descriptive analysis methods. Then the data collection techniques that the author uses are through literature studies and field studies, which include observation, interviews, and documentation; data analysis through data collection; data condensation; and conclusion drawing. The results showed that the interaction between policy makers and implementors was very minimal, and then the socialization of scheduled programs to the targets and stakeholders carried out by the person in charge was very lacking for various reasons and the absence of full responsibility of the person in charge charge of activities in the regions, thus making coordination blocked, especially with the emergence of socio-economic differences between various stakeholders and program targets. In conclusion, the Kelurga Harapan program in Tasikmalaya City is still not effective.