Claim Missing Document
Check
Articles

Perwujudan Desentralisasi Sebagai Bentuk Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Arif Rahman; Didin Muhafidin
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 2, No 1: Juni 2019
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.389 KB) | DOI: 10.31334/trans.v2i1.424

Abstract

            Cirebon Regency is one of the regencies in West Java Province that implemented of decentralization as a form of commitment in carrying out the mandate of the central government and the local government of West Java Province which indicating as one of the regions that contributed to the lack of optimalization of government effectiveness and the human development index in Indonesia. The purpose of this study is to find out more about the realization of decentralization that has been carried out by the Local Government of Cirebon Regency as a form of their accountability in building and prospering public.             The method in this study using the method of content analysis with qualitative approach. Overall, the result of this research was the implementation of decentralization in Cirebon Regency has not been fully realized, due to the lack of optimalization in strategic planning through the implementation and controlling; technical problems related to inadequate in supporting facilities and infrastructure, and still not done for adaptability to current and future conditions in realizing sustainable regional development in Cirebon Regency, both in the economic, environmental and social fields.
PENERAPAN PROTOKOL COVID-19 DALAM PENGELOLAAN KAWASAN AGROWISATA BERBASIS ECOTOURISM DI MASA PANDEMI Nina Karlina; Didin Muhafidin; Elisa Susanti
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v2i1.29921

Abstract

Abstrak Pengabdian Pada Masyaraka ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada pengelola agrowisata maupun kepada masyarakat luas akan pentingnya penerapan protokol kesehatan covid-19 di objek wisata pada era transisi seperti sekarang ini. Protokol kesehatan covid – 19 ini sangat penting untuk diterapkan oleh pengelola dan penting untuk dipatuhi oleh masyarakat sebagai pengunjung tempat wisata. Kegiatan  pengabdian ini dilakukan di 4 (empat)  objek agrowisata yaitu Asia Farm - Pekanbaru, Taman Celosia Desa Gunung Keling, Desa wisata Cireong dan Desa  wisata Cihideung. Program ini, diawali dengan identifikasi awal mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penerapan protokol covid-19 di Asia Farm - Pekanbaru, Taman Celosia Desa Gunung Keling, Desa wisata Cireong dan Desa  wisata Cihideung. Hasil identifikasi yang didapatkan dari wawancara dan observasi menunjukan bahwa pengelola   Asia Farm - Pekanbaru, Taman Celosia Desa Gunung Keling, Desa wisata Cireong dan Desa wisata Cihideung belum siap untuk menyambut pengunjung dengan menerapkan protokol covid -19. Begitupun dengan wisatawan yang berkunjung, tidak terlalu memperdulikan protokol kesehatan covid -19 yang dapat diterapkan secara pribadi. Dalam menanggapi hal tersebut, maka pengabdian ini menyampaikan tentang pentingnya pariwisata berbasis ecoutoursm yaitu  menikmati dan menghargai keindahan alam dengan  meminimalisir  dampak negatif  dari pengunjung, dan memberikan kesempatan  bagi masyarakat lokal untuk terlibat aktif dalam sosial-ekonomi serta  penerapan protocol covid di tempat pariwisata khususnya di agrowisata. Dengan Pengabdian ini maka  diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta menumbuhkan kesadaran baik kepada pengelola agrowisata maupun masyarakat secara umum. Adapun program kegiatan yang dilakukan adalah dengan membuat program webinar “pentingnya penerapan protokol covid”, video edukasi dan promosi “berwisata saat pandemi ?” serta instagram story “pamflet tentang protokol covid-19 saat berwisata/ bepergian.” 
PENGEMBANGAN AGROWISATA BERBASIS COMMUNITY BASED TOURISM MELALUI PENGENALAN BAHASA ASING Elisa Susanti; Didin Muhafidin; Nina Karlina
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v2i1.29581

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai upaya untuk mengembangkan agrowisata berbasis community based tourism melalui pengenalan bahasa asing. Kegiatan pengenalan bahasa asing ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan promosi daerah agrowisata. Analisis situasi menunjukkan bahwa pelaku agrowisata kurang memiliki kemampuan berbahasa asing, kurangnya keterampilan penggunaan media digital, dan juga daerah agrowisata yang kurang dikenal. Tahapan kegiatan pengabdian meliputi: analisis situasi masyarakat, merancang kegiatan pengabdian, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di empat lokasi yaitu Desa agrowisata Cihideung Kabupaten Bandung Barat, Kebun Mini Serba Ada Kabupaten Bandung Barat, Cibugary Jakarta Timur, dan Hutan Mangrove Kota Tegal. Terdapat lima bahasa asing yang dikenalkan yaitu bahasa inggris, bahasa jepang, bahasa prancis, bahasa jerman dan bahasa rusia. Kegiatan yang dilakukan dalam pengenalan bahasa asing adalah dengan pemasangan poster/ornament bahasa asing, membagikan buku edukasi pengenalan bahasa asing,  serta pembuatan video promosi dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia agar mereka dapat berpartisipasi dalam pengembangan agrowisata berbasis komunitas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kegiatan-kegiatan pengenalan bahasa asing tersebut diterima dengan baik oleh pengelola agrowisata dan juga masyarakat sekitar, dianggap memberikan pengetahuan mengenai bahasa asing, juga membantu mempromosikan daerah agrowisata melalui video promosi berbahasa asing.
PELAKSANAAN KOORDINASI EKSTERNAL OLEH KEPALA KANTOR BKKBN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PROGRAM TAKESRA/KUKESRA DAERAH NON IDT DI KEC. WARUNG KONDANG KAB. DT. II CIANJUR Entang Adhy Muhtar; Sinta Ningrum; Didin Muhafidin
Sosiohumaniora Vol 3, No 3 (2001): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2001
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v3i3.5182

Abstract

Dengan semakin kompleksnya permasalahannya pembangunan khususnya masyarakat pedesaan maka pemerintah dengan berbagai kebijakan telah melakukan segala upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi serta pembinaan dan bantuan dalam berbagai aspek kehidupan. Program Takesra/Kukesra merupakan realisasi dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membantu keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I agar mereka dapat melepaskan dari keterbelakangan sosial ekonomi untuk dapat hidup lebih layak dan sejahtera.penelitian tentang pelaksanaan Koordinasi Eksternal oleh Kepala Kantor BKKN dalam peningkatan Program Takesra/Kukesra di Kecamatan Warung Kondang Kab. Cianjur ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi wawancara, observasi dan kuesioner. Sampel responden diambil secara purposive terhadap populasi dari berbagai unit kerja/instansi terkait. Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan koordinasi Eksternal oleh Kepala Kantor BKKBN dalam program Takesra/Kukesra di Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Dati II Cianjur, melalui teknik koordinasi belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terbukti baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan program belum di dukung dengan kerjasama, tanggungjawab dan pengaturan wewenang yang terpadu sehingga mempengaruhi terhadap hasil kerja yang dicapai. Adapun implikasi kebijakan yang dapat diarahkan dari hasil penelitian ini yaitu perlu diciptakan kerjasama yang lebih konstruktif dan terpadu dengan di dasarkan pada pengaturan tugas dan wewenang yang tegas, saling pengertian dan saling keterkaitan dengan berbagai lembaga dan masyarakat pada umumnya. Kata kunci : Koordinasi eksternal, peningkatan program Takesra
PROBLEMATIKA OTONOMI DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENTINGYA HUMAN RELATIONS DAN PUBLIC RELATIONS Didin Muhafidin
Sosiohumaniora Vol 6, No 1 (2004): SOSIOHUMANIORA, MARET 2004
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v6i1.5324

Abstract

Human relations dan public Relations adalah metode komunikasi yang digunakan untuk mengkaji hubungan antar personal dalam suatu organisasi dan hubungan antara organisasi dengan publiknya. Human relation dan public Relations menyoroti aspek kejiwaan yang secara manusiawi memecahkan berbagai masalah yang menyangkut manusia dalam organisasi sambil melakukan motivasi agar bekerja lebih baik, bergairah serta rasa bahagia dan puas hati serta keterampilan membina hubungan antara manusia di dalam dan diluar organisasi seraya mencegah timbulnya masalah. Manfaat Human Relations dan Public Relations di Indonesia ke depan adalah turut mengambil bagian dalam berbagai konflik di dalam negeri yang mengancam utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia dan menjaga hubungan yang harmonis dengan negara lain agar memberi dukungan terhadap keutuhan negara Republik Indonesia. Konflik vertikal dan konflik horizontal yang terjadi antara penduduk asli dan warga pendatang di Kalimantan, Maluku, Papua serta daerah-daerah lainnya di Indonesia,merupakan wujud konkrit belum maksimalnya hubungan yang harmonis antara sesama anak bangsa, dan konflik antara Indonesia dengan Australia juga menunjukkan belum optimalnya hubungan yang harmonis antara sesama bangsa. Human Relations dan Public Relations secara komprehensif dapat menyuguhkan metode pendekatan dalam mengantisipasi kesenjangan komunikasi antara warga dengan pemerintah, dan antara Indonesia dengan negara lain, sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah kebangsaan. Kata kunci: Hubungan manusiawi, hubungan masyarakat, otonomi daerah
Implementation of Government Performance Accountability System (SAKIP) in Indonesian Local Government (Case of Regional Development Planning Board of Sukabumi Regency) Tomi Setianto; Sinta Ningrum; Didin Muhafidin
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v5i1.34738

Abstract

The use of performance measurement system in the public sector (PMS) has become a panacea in addressing an inefficient bureaucracy that fails to meet the citizen satisfaction by its lethargic service delivery. It has introduced a way for public managers to better generate outcome policy into a concrete-measurable actions. While many countries already demonstrates the benefit of using the system, Indonesia remain struggle in implementing the ideal of performance management particularly in the context of local government that usually lacking of adequate capacity and sources. Despite the continuous support by central government, the diverse of socio-environmental context hinder local government to fully implements of SAKIP. This paper sought to portray the implementation and challenges that is faced by one local government agencies in Sukabumi, West Java Indonesia in implementing Indonesian public performance management system (SAKIP). This paper is using qualitative approach by conducting structured interview to key informants. The results showed that organizational variables have been able to accommodate the implementation of SAKIP policy through units formed specifically in organizational structure and governance regulations, organizational interpretation variables are still necessary to improve the dissemination of policy information to all levels of employees, application variables where the implementation of policies are still experiencing constraints, especially in planning and evaluation, as well as a lack of specific strategies in improving organizational performance. This paper reinforces the results of previous studies related with performance management system in Indonesian local government that its implementation has not been yet showing their best result.
PERUSAHAAN KECIL DENGAN PERTUMBUHAN TINGGI: PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK Didin Muhafidin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v2i2.60

Abstract

This study aims to find out whether there are signs that public policy is beginning to understand that it is not only in startup companies that can achieve high levels of growth. More research is needed to find out what company needs are more mature, before policies move away from supporting early stage companies. In examining the implications of recent research on small companies with a large impact, we must resist the temptation to rule out useful programs that support early-stage business.
KAPASITAS ORGANISASI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA : STUDI KASUS DESA WISATA KABUPATEN BINTAN Okparizan Okparizan; Asep Sumaryana; Didin Muhafidin; Yogi Suprayogi Sugandi
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 8 No 1 (2019): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v8i1.773

Abstract

Kinerja organisasi desa belum optimal dalam memaksimalkan potensi desa wisata. Hal ini mengakibatkan desa wisata belum memberikan kontribusi positif pada pembangunan desa. Indikator yang menjadi tolak ukur belum optimalnya kinerja lembaga desa adalah belum terwujudnya tiga sasaran pengembangan pembangunan desa yaitu atraksi wisata, aksesibilitas dan amenitas. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana mewujudkan kapasitas organisasi desa yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif interpretatif , dengan subjek penelitian empat desa wisata yaitu Desa Sungai Kecil, Desa Sebong Pereh, Desa Pengudang, dan Desa Berakit. Data yang digunakan yaitu data primer melalui wawancara yaitu dengan tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan dan wawancara tidak terstruktur serta observasi untuk melihat langsung realitas yang terjadi di locus penelitian. Data selanjutnya yang digunakan yaitu data sekunder dari dokumen pendukung. Hasil dari analisis penelitian empiris membuktikan dimensi kapasitas organisasi cenderung tidak memberikan manfaat yang lebih besar dalam pembangunan di desa wisata. Keseluruhan dimensi kapasitas yang dinilai tidak menunjukkan dukungan kapasitas kerja yang efektif. Implikasi dari hasil temuan penelitian dan dokumentasi yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa Human resorcus, Eksternal, inftastructure dan Financial dalam linkungan organisasi desa belum memilikikualitas yang mencukupi untuk mendukung secara efektif terlaksana pembangunan kepariwisataan di empat desa wisata.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN PANGANDARAN Dewi Yuni Lestari; Ishak Kusnandar; Didin Muhafidin
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.918 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3426

Abstract

Artikel ini membahas bagaimana pengaruh implementasi kebijakan terhadap transparansi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik di Kabupaten Pangandaran. Apabila kebijakan pengadaan barang dan jasa yang tertera pada peraturan-peraturan yang berlaku terimplementasikan dengan baik, maka semestinya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik dapat terwujud. Karena dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik, seluruh proses pengadaan menggunakan sistem elektronik sejak perencanaan sampai kontrak. Meskipun secara empiris telah mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi, penerapan pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik masih menghadapi tantangan, diantaranya adalah berupa resistensi dari individu pelaksana pengadaan barang/jasa yang kurang menguasai teknologi dan masih memiliki budaya korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang dilakukan adalah uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Hasil penelitian ini menyarankan untuk melakukan keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik, Kemudahan pengguna dalam memahami peraturan dan prosedur pelayanan, Kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaporan penyalahgunaan kewenangan. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa, Kabupaten Pangandaran.
Local Government Policies in Handling Domestic Violence (KDRT) During Pandemic COVID-19 Didin Muhafidin
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 1 (2021): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i1.1637

Abstract

Corona Virus Disease 2019 or better known as COVID-19, has hit all countries in the world. It can be said that this pandemic is a human tragedy since a lot of people suffer and are seriously ill. The global economy and social institutions are struggling, which adds to totalitarian and oppressive regimes in many nations. In the household sector, COVID-19 has caused vulnerability to family resilience, where the pandemic of a family head has lost his job and income, which impacts the family economy. This will cause various further impacts, such as disharmony, leading to Domestic Violence (KDRT). Therefore, the government needs to make a policy breakthrough in dealing with Domestic Violence (KDRT). Therefore this study aims to discuss government policies, especially local governments, in handling domestic violence due to the COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative approach with descriptive methods to provide an overview of the object studied. The results showed that domestic violence increased along with the development of the COVID-19 pandemic. Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence is not capable of being the only way to deal with these acts of domestic violence. This is due to the implementation that is not running optimally because several regions have high patriarchal culture and have regional policies that contradict the law. This research also encourages local governments to make a policy that involves third parties such as NGOs and organizations dealing with discrimination against women and children. This policy can be more pro-domestic violence victims while being monitored with protocols that apply during the COVID -19 pandemic of this.