Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK TERLANTAR DI BALI Pramana, I Gede Pasek
Jurnal Advokasi Vol 7 No 1 (2017): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Balinese customary law does not have strict rules on who can be adopted as a sentana (child). In general, the adopted child is male and originated from the same clan as the prospective adoptive parents. However, the adoption of a female child who is originated outside of the prospective adoptive parents clan and/or has no family relationship with the prospective adoptive parents  is also sometimes permitted. Nonetheless, Bali customary law in fact does not regulatematters on the neglected children. As a result, Balinese customary people seem like lack of legitimacy if they wish to adopt the neglected children as sentana. On the other side, the state law does provide space for every citizen to adopt neglected children as a form of human rights protection of children. Based on the theory of legal pluralism and the theory of semi-autonomous, the Balinese customary law shall be subject to the laws of the state. Hence, the adoption of the neglected children is actually able to be done by the Balinese customary people and still can be given legitimacy from the state law.
KONSEKUENSI YURIDIS PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ASTRA DALAM HUKUM ADAT BALI I Gede Pasek Pramana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 3 No 3 (2014)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.907 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p05

Abstract

This research aims to analyze about the significance of the Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 the position of anak astra in Bali customary law. The research method used is a normative study by selecting the type of statue approach and the conceptual approach. Sources of legal materials that were examined in this study consisted of primary legal materials and secondary legal materials and techniques were analyzed with the description, systematic, evaluation and argumentation. Based on the perspective ( review ) Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, anak astra have a civil relationship with her biological father and his family along can be proved by science and technology and / or other evidence according to the law. The juridical consequences of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 to the norms of Bali customary law about anak astra Bali is must conform to the directions of law in the Decision of the Constitutional Court.
BUDAYA KAWIN TANGKAP DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN HAK ASASI MANUSIA Rambu Joti; I Gede Pasek Pramana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/xy3xx463

Abstract

Penelitian ini mengkaji keberadaan budaya kawin tangkap di Sumba dan posisi perempuan dalam praktik ini dari perspektif gender dan hak asasi manusia. Kawin tangkap pada awalnya dipandang sebagai tradisi sakral untuk mempererat hubungan kekerabatan antarkeluarga, tetapi seiring berjalannya waktu, nilai-nilainya telah bergeser. Banyak kasus menunjukkan bahwa praktik ini tidak lagi dilakukan berdasarkan kesepakatan, melainkan cenderung merugikan perempuan yang ditempatkan pada posisi subordinat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun laporan resmi pemerintah daerah mencatat jumlah kasus yang terbatas, catatan dari organisasi masyarakat sipil menunjukkan jumlah yang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap masih berlanjut dalam lima tahun terakhir, meskipun sebagian besar masih belum terungkap. Dari perspektif gender, praktik ini mereproduksi dominasi laki-laki dan melanggengkan budaya patriarki yang memposisikan perempuan sebagai objek. Dari perspektif hak asasi manusia, perkawinan melalui penangkapan bertentangan dengan Pasal 28B UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta instrumen internasional seperti CEDAW, yang menekankan kebebasan perempuan untuk memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, studi ini menegaskan bahwa keberadaan perkawinan melalui penangkapan di Sumba memerlukan kajian kritis untuk mencegah pelestarian budaya yang berujung pada diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.
PERTANGGUNGJAWABAN KURIR ATAS KEHILANGAN BARANG YANG DIALAMI OLEH KONSUMEN DALAM PROSES EKSPEDISI Samuel Rianju Parlindungan Sinaga; I Gede Pasek Pramana
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban kurir pengiriman barang terhadap kehilangan barang yang dialami oleh konsumen dalam proses pengiriman oleh kurir, penelitian ini dikaji menggunakan hukum perdata. Dengan maraknya transaksi online dan penggunaan jasa kurir, isu kehilangan barang menjadi perhatian penting bagi konsumen dan pelaku usaha. Sementara dari itu, pendekatan konseptual yang digunakan untuk memahami secara mendalam konsep-konsep kunci seperti pertanggungjawaban hukum, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, ganti kerugian, dan perlindungan konsumen. Komposisi hukum yang akan penulis gunakan terbagi menjadi tiga bahan, yakni hukum primer (undang-undang), sekunder (buku, jurnal, artikel hukum), dan tersier (kamus, ensiklopedia), yang semuanya akan dikumpulkan dari studi kepustakaan dengan cara studi berdasarkan dokumen yang selanjutnya diisi dengan kualitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban perusahaan kurir, meliputi identifikasi subjek dan objek hukum, serta bentuk-bentuk kerugian yang mungkin timbul akibat kehilangan barang dengan hasil Penelitian ini mengkaji tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman atas kehilangan barang akibat kelalaian kurir. Berdasarkan analisis hukum, perusahaan memiliki tanggung jawab mutlak terhadap konsumen, sementara kurir bertanggung jawab secara internal kepada Perusahaan dan Berdasarkan prinsip hukum perdata, perusahaan ekspedisi bertanggung jawab mutlak kepada konsumen atas kehilangan barang yang disebabkan oleh kelalaian kurir, baik secara kontraktual (wanprestasi) maupun perbuatan melawan hukum (vicarious liability). Sementara itu, kurir bertanggung jawab secara internal kepada perusahaan, dengan batasan ganti rugi yang telah diatur dalam perjanjian kerja atau kemitraan.   Kata Kunci : Kehilangan barang, Pertanggungjawaban Kurir, Transaksi Online,  Kerugian     ABSTRACT   This study examines the liability of a courier for the looss of goods experienced by a consumerr during the delivery process, using a civil law approach. With the proliferation of online transactions and courier services, the issue of lost goods has become a significant concern for both consumers and businesses. A conceptual approach is used to gain a deep understanding of key legal concepts such as legal liability, breach of contract, tort, compensation, and consumer protection. The legal materials used by the author are divided into three types—primary (legislation), secondary (books, journals, legal articles), and tertiary (dictionaries, encyclopedias)—which were all collected through a literature review using a document study, followed by a qualitative analysis. This research aims to analyze the legal basis for the courier company's liability, including the identification of legal subjects and objects, as well as the forms of loss that may arise from lost goods. Based on the legal analysis, the courier company has strict liability toward the consumer for the loss of goods caused by a courier’s negligence, whether it is based on contract (wanprestasi) or tort (vicarious liability). Meanwhile, the courier is responsible internally to the company, with limitations on compensation as stipulated in their employment or partnership agreement. Key words : Loss of goods, Corporate liability, Online transaction, Damages or losses
IMPLEMENTASI PERJANJIAN PASUBAYAN MEWARANG DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI DESA PANGSAN I Gusti Ayu Mas Kusuma Dewi; I Gede Pasek Pramana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/tsdw1627

Abstract

Idealnya setiap pihak yang melaksanakan perkawinan pada gelahang membuat sebuah perjanjian pasubayan mewarang guna menjamin adanya komitmen dalam konteks pelaksanaan kewajiban selaku purusha dimasing-masing pihak. Namun dalam praktiknya, di Desa Pangsan ditemukan fakta bahwa terdapat pasangan suami dan istri yang melaksanakan perkawinan pada gelahang tanpa disertai pembuatan perjanjian pasubayan mewarang. Hal ini merupakan indikasi kesenjangan antara das sollen sebagimana dimaksud dalam Keputusan Pesamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023 Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 Tentang Pokok-Pokok Ketentuan Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali dan kondisi das sein sebagai fakta lapangan yang ditemukan di Desa Pangsan. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris. Penelitian ini tersusun atas 2 data yaitu data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi. Seluruh data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1. Pembuatan perjanjian pasubayan mewarang dalam perkawinan pada gelahang di Desa Pangsan tidak terimplementasi sebagaimana muatan keputusan Majelis Desa Adat Bali. Dengan 3 faktor penghambat diantaranya: (faktor hukum, penegak hukum, dan masyarakat) dan (2. Konsekuensi yuridis terhadap pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan pada gelahang tanpa disertai perjanjian pasubayan mewarang yaitu berpotensi pada adanya tindakan pelanggaran terkait komitmen yang hanya disepakti secara verbal antara Ida Ayu Patniari dan Ida Bagus Surya Matra A.)