Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Advokasi Jurnal Media Akademik (JMA)
I Gede Pasek Pramana
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK TERLANTAR DI BALI Pramana, I Gede Pasek
Jurnal Advokasi Vol 7 No 1 (2017): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Balinese customary law does not have strict rules on who can be adopted as a sentana (child). In general, the adopted child is male and originated from the same clan as the prospective adoptive parents. However, the adoption of a female child who is originated outside of the prospective adoptive parents clan and/or has no family relationship with the prospective adoptive parents  is also sometimes permitted. Nonetheless, Bali customary law in fact does not regulatematters on the neglected children. As a result, Balinese customary people seem like lack of legitimacy if they wish to adopt the neglected children as sentana. On the other side, the state law does provide space for every citizen to adopt neglected children as a form of human rights protection of children. Based on the theory of legal pluralism and the theory of semi-autonomous, the Balinese customary law shall be subject to the laws of the state. Hence, the adoption of the neglected children is actually able to be done by the Balinese customary people and still can be given legitimacy from the state law.
TINJAUAN HUKUM TENTANG PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH BANJAR PAKRAMAN Andriani, Luh Putu Vicky; Pramana, I Gede Pasek
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.093 KB)

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang fenomena penjualan minuman beralkohol oleh banjar pakraman. Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah pemeniltian normatif. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum tentang minuman beralkohol di Indonesia sejatinya sangat komperhensif. Hal ini terbukti dari adanya beragam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai minuman beralkohol, yang bersifat saling melengkapi. Meskipun minuman beralkohol tersebut tidak dilarang, namun negara tetap melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak ada pengaturan yang menentukan mengenai penjualan minuman beralkohol oleh banjar pakraman. Namun, disisi lain ada pengaturan yang memberi peluang bagi banjar pakraman untuk melakukan penjualan minuman beralkohol. Kata kunci : minuman beralkohol, banjar pakraman.
KONSEKUENSI YURIDIS PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ASTRA DALAM HUKUM ADAT BALI I Gede Pasek Pramana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 3 No 3 (2014)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.907 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p05

Abstract

This research aims to analyze about the significance of the Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 the position of anak astra in Bali customary law. The research method used is a normative study by selecting the type of statue approach and the conceptual approach. Sources of legal materials that were examined in this study consisted of primary legal materials and secondary legal materials and techniques were analyzed with the description, systematic, evaluation and argumentation. Based on the perspective ( review ) Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, anak astra have a civil relationship with her biological father and his family along can be proved by science and technology and / or other evidence according to the law. The juridical consequences of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 to the norms of Bali customary law about anak astra Bali is must conform to the directions of law in the Decision of the Constitutional Court.
URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Paramastri, I Gusti Ayu Nyoman Widyanti Arista; Pramana, I Gede Pasek
Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini ditujukan untuk meninjau pengaturan pengetahuan tradisional yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta menelaah urgensi diaturnya perlindungan pengetahuan tradisional dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang menerapkan tiga jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil studi menunjukkan bahwasanya Indonesia masih memerlukan pengaturan perlindungan pengetahuan tradisional secara sui generis yang dapat diwujudkan dengan mengkaji dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PT EBT) yang berfokus pada perlindungan positif mapun perlindungan defensif dengan melibatkan partisipasi pemerintah, masyarakat termasuk didalamnya masyarakat adat, serta stakeholders terkait. The desired outcome of this research is to scrutinize the oversight of traditional knowledge regulations which can be found in Indonesia’s legal framework and the pressing need for compliance of safeguarding traditional knowledge through legal measures and regulations in Indonesia. Method of this study uses normative legal research methods using three kinds of approaches, inter alia the statutory regulation approach, the context approach, and the comparative approach. Output of the research shows that Indonesia still needs regulations for the sui generis protection of traditional knowledge which can be realized by reviewing and ratifying the RUU of Safeguarding and Utilization of Intangible Assets related to Traditional Knowledge and Cultural Expressions (RUU PT EBT) which focuses on positive protection and protection defensively by involving the participation of the government, the community including indigenous communities, and related stakeholders.
BUDAYA KAWIN TANGKAP DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN HAK ASASI MANUSIA Rambu Joti; I Gede Pasek Pramana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/xy3xx463

Abstract

Penelitian ini mengkaji keberadaan budaya kawin tangkap di Sumba dan posisi perempuan dalam praktik ini dari perspektif gender dan hak asasi manusia. Kawin tangkap pada awalnya dipandang sebagai tradisi sakral untuk mempererat hubungan kekerabatan antarkeluarga, tetapi seiring berjalannya waktu, nilai-nilainya telah bergeser. Banyak kasus menunjukkan bahwa praktik ini tidak lagi dilakukan berdasarkan kesepakatan, melainkan cenderung merugikan perempuan yang ditempatkan pada posisi subordinat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun laporan resmi pemerintah daerah mencatat jumlah kasus yang terbatas, catatan dari organisasi masyarakat sipil menunjukkan jumlah yang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap masih berlanjut dalam lima tahun terakhir, meskipun sebagian besar masih belum terungkap. Dari perspektif gender, praktik ini mereproduksi dominasi laki-laki dan melanggengkan budaya patriarki yang memposisikan perempuan sebagai objek. Dari perspektif hak asasi manusia, perkawinan melalui penangkapan bertentangan dengan Pasal 28B UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta instrumen internasional seperti CEDAW, yang menekankan kebebasan perempuan untuk memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, studi ini menegaskan bahwa keberadaan perkawinan melalui penangkapan di Sumba memerlukan kajian kritis untuk mencegah pelestarian budaya yang berujung pada diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.
Co-Authors Andriani, Luh Putu Vicky Paramastri, I Gusti Ayu Nyoman Widyanti Arista Rambu Joti