Antonius Galih Prasetyo
Peneliti lepas, Alumnus Jurusan Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik Prasetyo, Antonius Galih
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 16, No 2 (2012): Mengelola Perbatasan Negara
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

As a concept widely employed to promote the deeper and more radical democracy within the framework of deliberative democracy, public sphere as formulated by Jürgen Habermas in his two books, The Structural Transformation of Public Sphere and Between Facts and Norms, acts as a crucial theory to investigate and assess the degree of publicness in today’s democracy discourse. This paper aims to elaborate the concept of public sphere as written in those two books. By comparing the content of each book, this paper also classifies the similarity and differences between the concept of public sphere written in those two texts.
Thomas J. Catlaw, Fabricating The People: Politics and Administration in The Biopolitical State Prasetyo, Antonius Galih
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2329.792 KB)

Abstract

Book Review (Alamaba: The University of Alamaba Press, 2007, 258 hal)
Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi Prasetyo, Antonius Galih; Muis, Abdul
Jurnal Desentralisasi Vol 13 No 1 (2015): Jurnal Desentralisasi Vol.13 No.1 Tahun 2015
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (878.925 KB)

Abstract

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan desa pengakuan dan kekuasaan baru kepada desa yang selama ini diabaikan dalam pembangunan. Di antara berbagai hal yang tercakup di dalamnya, dana desa merupakan isu yang paling hangat dibicarakan. Desa akan menerima uang dalam jumlah besar tanpa ada presedennya. Sementara sebagian kalangan meragukan kesiapan desa dalam mengelola dana sebesar itu, sebagian lainnya meyakini bahwa desa telah siap. Sesungguhnya, dengan menengok kondisi riil pemerintah dan masyarakat desa saat ini, memang ada risiko bahwa pengelolaan keuangan desa tidak dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kompetensi kepala desa dan pendamping desa menjadi dua faktor kunci krusial dari sisi SDM yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Agar keuangan desa dapat terkelola dengan baik, dibutuhkan pemeriksaan atas kebijakan yang ada, pengawasan yang kuat, dan peningkatan kapasitas serta kesadaran aparatur desa.