Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI KUALITAS LAYANAN SYARIAH PADA BIRO PERJALANAN WISATA OTW TOUR PATI Moh Ali Ridlo Ridlo; Abdurrohman Kasdi; Muhammad Shohibul Itmam
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi Vol. 1 No. 2: September 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.074 KB) | DOI: 10.53625/juremi.v1i2.75

Abstract

Penelitian yang berjudul “Implementasi Kualitas Layanan Syariah Pada Biro Perjalanan Wisata OTW Tour Pati”. Penelitian ini merupakan penelitian konklusif. Adapun pendekatan penelitian ini kualitatif yang berlandaskan fenomenologi melalui pengamatan, wawancara dan studi dokumen terhadap Biro Perjalanan Wisata OTW tour. Hasil dari penelitian ini yaitu: model layanan syariah yang dilakukan yaitu proses dan jenis persiapan menuju tempat wisata tidak bertentangan dengan syariah, karyawan OTW tour dan pengguna jasa berpakaian islami, edukasi tentang cara shalat bagi musafir, tempat dan rumah makan serta hotel yang tidak betentangan dengan syariah. Sementara implikasinya yaitu: akad syariah, memberi buku petunjuk, rumah makan dan hotel tersertifikasi halal. Sedangkan respon masyarakat terhadap layanan syariah yaitu puas memilih biro travel OTW tour karena mendapatkan nilai ibadah dalam perjalanan. Sementara respon kurang positif yang didapat pengguna travel yaitu pada kenyataannya lagu/video yang diputar kadang pemerannya tidak menutup aurat, tempat penginapan tidak selamanya berbasis syariah, dan di tempat wisata masih banyak bersama-sama dengan lawan jenis. Dalam analisis penelitian perlu adanya konsep baku tentang konsep biro travel syariah. Maka, peneliti memberikan tawaran konsep biro travel syariah yaitu: adanya Dewan Pengawas Syariah, menitikberatkan aspek tafakkur dan tadabbur, bentuk layanan harus sesuai dengan syariah.
Kehalalan Vaksinasi Perspektif Politik Hukum Muhammad Shohibul Itmam
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 16 No 1 (2022)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.898 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v16i1.6301

Abstract

The vaccination program to prevent the spread of COVID-19 and has been declared halal clinically and medically, reinforced by the MUI certificate. However, the vaccination program has not been able to calm the public considering the plurality of legal awareness in Indonesia so that it has drawn controversy that cannot be separated from political elements, interests of the government and stakeholders. This paper that halalness of the vaccination from the perspective of legal politics, approach normative, sociological and phenomenological legal. The findings that the legality of the COVID-19 vaccination is politically influenced by global and humanitarian conditions with the consideration that COVID-19 is a global virus that involves all humanitarian interests, not only Indonesian muslims. So that politically, the law of halal vaccination is a strategic political policy that is appropriate for the current government according to the conditions of Indonesia as a pancasila democracy country, not a religious state and not a secular state but state based on pancasila. The halal vaccination by the government, strengthened by the MUI, is an accommodative political with the national interest, national and religious aspects with spirit of democracy and legal plurality in Indonesia.