Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI REVALUASI AKTIVA TETAP BERWUJUD DALAM PELEPASAN AKTIVA TETAP BERWUJUD DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PABRIK GULA PESANTREN BARU KEDIRI) Dwi Saputri Umaroh; Ninik Anggraini
JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi) Vol 1 No 1 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.437 KB) | DOI: 10.32503/akuntansi.v1i1.1063

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntansi revaluasi aktiva tetap berwujud dalam pelepasan aktiva tetap berwujud berpengaruh terhadap laporan keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada PG Pesantren Baru Kediri. Variabel dalam penelitian ini adalah aktiva tetap, revaluasi aktiva tetap, dan laporan keuangan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan kondisi sebenarnya dari objek yang diteliti menggunakan angka-angka hasil pengukuran. Hasil analisis menunjukkan kenaikan nilai aktiva dan modal setelah adanya revaluasi dalam pelepasan aktiva tetap. Nilai buku aktiva tetap mesin dan kendaraan dengan nilai wajar yang ada di pasaran menunjukkan selisih lebih revaluasi aktiva tetap atau kenaikan nilai aktiva tetap mesin dan kendaraan. Selisih lebih revaluasi aktiva tetap dimasukkan dalam laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan dalam modal bagian laba tahun berjalan sehingga menaikkan total modal. Berdasarkan perhitungan nilai akumulasi penyusutan aktiva tetap saat revaluasi, nilai aktiva tetap dan nilai akumulasi penyusutan aktiva tetap mengalami kenaikan sehingga nilai buku aktiva tetap sebesar nilai wajar atau nilai sebenarnya.
PENERAPAN PSAK 73 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN RELEVANSI LAPORAN KEUANGAN Visca Angga Aprilia; Ninik Anggraini; Ahmad Yani
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu) Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24034/jiaku.v2i1.5689

Abstract

Company required to report its financial statements in a relevant manner, there is provision of PSAK 73 Leases. PSAK 73 Leases determines the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases for companies in order to increase the relevance value. A high level of relevance makes the policy taken appropriate company. This research is descriptive research with a quantitative approach. Types of research data are quantitative and qualitative. Research data techniques are documentation and interviews. The research variable is application of PSAK No. 73 concerning leases, financial statements and the relevance of financial statements. The results of this study are that the company records leased assets only with an operating lease model, reflecting only 1 year lease. Implementation of PSAK No. 73 concerning Lease on PT. Anugerah Beton Indonesia made the assets section of the financial position report increase, so that the impact of implementing PSAK 73 made the company's total assets, total liabilities and equity increase. This increase shows the assets and liabilities owned by the company in the coming year, so that the application of PSAK No. 73 on Leases is able to increase the relevance of the financial position report of PT. Indonesian Concrete Award in 2021.
PENERAPAN METODE NET, GROSS, GROSS UP ATAS PERHITUNGAN PPH 21 DAN PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK TERUTANG Rahayu Ningsih; Ninik Anggraini; Dewi Wungkus Antasari
Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Vol. 1 No. 12 (2023): Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8734/musytari.v1i12.738

Abstract

Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas gaji, biaya operasional dan tunjangan atas pekerjaan dengan subjek orang pribadi. BUM Desa Hapsari menggunakan metode net guna menghitung PPh 21 karyawannya. Menurut PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak dikenai Pajak Penghasilan final. Namun, apabila perusahaan melakukan pembukuan dapat menghitung pajak terutang dengan tarif PPh badan. BUM Desa Hapsari sudah melakukan pembukuan, maka dalam hal ini perusahaan menggunakan PPh badan untuk menentukan pajak terutang perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode gross up mengakibatkan total pajak terutang paling rendah daripada metode net dan gross sebaiknya perusahaan mempertimbangkan untuk mengubah metode pemotongan PPh 21 atas karyawannya. Kata kunci: Net; Gross; Gross up; PPh pasal 21; Pajak Terutang