Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tenaga Kerja Asing Yang Berhenti Sebelum Masa Kerja Berakhir Giovanni Dinda Cahyawati
Jurist-Diction Vol. 3 No. 1 (2020): Volume 3 No. 1, Januari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.096 KB) | DOI: 10.20473/jd.v3i1.17627

Abstract

Pada asasnya orang asing yang berada di Indonesia dapat membawa keuntungan bagi negara, di samping itu setiap warga negara asing yang beriktikad baik tinggal di Indonesia, mendapatkan hak untuk dilindungi dan diberikan jaminan keamanan yang meliputi jiwa, harta benda, dan usahanya. WNA berhak mendapatkan pekerjaan di Indonesia, tetapi terdapat kualifikasi agar dengan adanya WNA sebagai Tenaga Kerja Asing (Selanjutnya disebut TKA) yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan sesuai dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Selanjutnya disebut Permenaker Nomor 10 Tahun 2018). TKA yang bekerja di Indonesia sama halnya dengan pekerja asli Indonesia, mereka terikat hukum yang berlaku di Indonesia. Antara TKA dan perusahaan terikat kontrak pribadi, yang mana kontrak tersebut sama seperti kontrak antara pekerja asli Indonesia dengan perusahan, sehingga apabila salah satu ada yang wanprestasi maka dikenakan hukuman yang berlaku di Indonesia. TKA yang melanggar kontrak dengan mengundurkan diri sebelum masa kerja berakhir, harus dikenakan ganti kerugian sebagai bentuk tanggungjawabnya.
Lampau Dan Sekarang: Analisis Kompetensi Absolut Dalam Perselisihan Hak Pada Pengadilan Agama Xavier Nugraha; Fariz Rachman Iqbal; Ridho Firmansyah; Giovanni Dinda Cahyawati
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 4, No 2 (2020): MIZAN: Journal of Islamic Law
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v4i2.799

Abstract

religious justice is limited to 6 (six) areas, namely marriage, inheritance, will, hibah, waqf, and shadaqah. Further, in Article 50 of Law 7/1989 it is stated, that if there is a dispute of rights related to the areas in Article 49 paragraph (1), then it must be decided in a state court. In its development, related to the absolute competence of this religious court underwent changes with the birth of Law 3/2006. In Law 3/2006, in addition to related to the addition of absolute competence, there is also the addition of Article 50 paragraph (2) which regulates related to the dispute of rights to be the absolute competence of religious justice. Based on this background, then the formulation of the problem in this study is First, what is the absolute competence of the religious court? and Second, does the religious court have the authority to investigate disputes? This research is a normative legal research with legal, conceptual, and case regulatory approaches. Based on this research, it was found that First, in Law 3/2006, there are 3 (three) new areas of absolute competence in religious justice into marriage, heirs, wills, grants, waqf, zakat, infaq, shadaqah, and shariqah economics and in Law 3/2006 has removed the existence of the right of choice in matters of inheritance for Muslims, so it must absolutely go through religious justice and Second, with the addition of Article 50 paragraph (2) of Law 3/2006, then in the case of disputes, then if the fellow Muslims, then can directly through the courts in the religious judicial environment. This, in order to realize a quick, simple, and lightweight trial