p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Notaire Jurist-Diction
Desy Ramadhani Pratini
Universitas Airlangga

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tanggung Gugat Akun Media Sosial Tanpa Identitas Asli Atas Perbuatan Melanggar Hukum Desy Ramadhani Pratini
Jurist-Diction Vol. 4 No. 6 (2021): Volume 4 No. 6, November 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v4i6.31846

Abstract

AbstractLiability (aansprakelejikeheidcausing) is a condition in which a party or a legal subject, if after committing an act of breaking the law, and losses to other parties must bear it. Unlawful acts can also be found on a social media platform, along with the types of accountability. There is a tendency for illegal acts committed by owners of social media accounts without identity because one of the social media platforms is not accompanied by verification of personal identity at the time of account creation. This unlawful act through social media accounts without real identity is an insult and defamation which is a special form of an illegal act. On the other hand, for the losses suffered by the victim, a civil suit against the law can be filed. However, due to difficulties in the civil lawsuit process, namely by not knowing the identity of the account owner. Then this can only be done if there is a final legally binding decision regarding criminal law.Keywords: Unlawful; Liability of Liability; Social Media Accounts.AbstrakTanggung gugat (Liability/aansprakelejikeheid) merupakan suatu kondisi dimana pihak atau subjek hukum apabila setelah melakukan perbuatan melanggar hukum, dan membawa kerugian bagi pihak lain, ia harus menanggungnya. Perbuatan melanggar hukum dapat pula ditemui dalam suatu platform media sosial, disertai dengan jenis tanggung gugatnya. Kecenderungan terdapatnya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemilik akun media sosial tanpa identitas disebabkan oleh salah satu platform media sosial tidak disertai verifikasi identitas pribadi pada saat pembuatan akun. Perbuatan melanggar hukum melalui akun media sosial tanpa identitas asli ini adalah penghinaan dan pencemaran nama baik yang merupakan bentuk khusus dari perbuatan melanggar hukum. Di sisi lain, atas kerugian yang dialami oleh korban, dapat diajukannya upaya gugatan keperdataan dengan gugatan perbuatan melanggar hukum. Namun, dikarenakan terdapatnya kesulitan dalam proses gugatan keperdataan, yaitu dengan tidak diketahuinya identitas pemilik akun. Maka hal tersebut baru dapat dilakukan apabila terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai hukum pidana. Kata Kunci: Perbuatan Melanggar Hukum; Tanggung Gugat; Akun Media Sosial.
Keabsahan dan Upaya Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Aliran Kepercayaan di Indonesia Herdian Putranto Adi; Desy Ramadhani Pratini; Nalini Widyantoro
Notaire Vol. 5 No. 3 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i3.35694

Abstract

AbstractMarriage is a legal act which is binding on a husband and wife pair between a man and a woman. In addition, marriage has binding power in terms of private law and public law administratively. All Indonesian citizens have the right to have their marriage recognized, both privately and administratively, as well as followers of religious beliefs. This should actually be relevant to the mandate of the Marriage Law which is universally applicable to Indonesian citizens regardless of their religious status and beliefs. In this study, we will discuss the validity and legal remedies of marriage registration for adherents of religious beliefs in Indonesia, specifically discussing the phrase “trust” with a statutory and conceptual approach, as well as legal remedies for registrar based on positive law in force in Indonesia. This research is a theoretical research and doctrinal research. The results of this study state that the phrase “belief” can be applied to adherents of a belief, and Article 2 of the Marriage Law can also be used as a parameter analysis regarding the legality of marriages carried out by adherents of the same belief.Keywords: Marriage; Adherents of the Belief; the Phrase “belief”; Legal Efforts to Register Marriages for Adherents of the Belief. AbstrakPerkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mana mengikat kepada pasangan suami istri antara laki-laki dan perempuan. Selain itu perkawinan memiliki kekuatan mengikat dalam hal hukum privat maupun hukum publik secara administratif. Semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk diakui perkawinannya baik secara privat terlebih secara administratif, begitu juga dengan para penghayat aliran kepercayaan. Hal ini sesungguhnya harus relevan dengan amanah undang-undang Perkawinan yang berlaku universal bagi warga negara Indonesia tanpa memandang status agama dan kepercayaan yang mereka anut. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai keabsahan dan upaya hukum pencatatan perkawinan bagi penghayat aliran kepercayaan di Indonesia, secara khusus membahas mengenai frasa “kepercayaan” dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, serta upaya hukum pencatat sedasar dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian theoritical research dan doctrinal research. Hasil dalam penelitian ini, menyatakan bahwa frasa “kepercayaan” dapat diberlakukan kepada para penghayat aliran kepercayaan, dan pasal 2 UU Perkawinan dapat juga dijadikan parameter analisis mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh penghayat aliran kepercayaan.Kata Kunci: Perkawinan; Penghayat Aliran Kepercayaan; Frasa “kepercayaan”; Upaya Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Aliran Kepercayaan.