<![CDATA[Supervision of general election will run more effectively if Bawaslu involves public participation. This study aims to identify and analyze public participation in general election supervision and the roles and obstacles of Bawaslu Kabupaten Kediri in increasing public participation in general election supervision in the 2019 General Election in Kediri Regency. This is an empirical research using qualitative research. The researcher uses interviews as the primary data and documentation as the secondary data. The results show that: first, the people of Kediri Regency have participated in conducting general election supervision in the form of giving information on suspected general election violations to Bawaslu Kabupaten Kediri; second, Bawaslu Kabupaten Kediri has made efforts to increase public participation in general election supervision in the form of participatory supervision dissemination, initiating the formation of Kampung APU (Anti Money Politics) and Kampung AWAS (Participatory Supervision) in several villages in Kediri Regency; third, the obstacles faced by Bawaslu Kabupaten Kediri are the low political education, the perception that general election is an election organizer’s business, the perception that general election does not affect the life / welfare of the community, the existence of ewuh-pakewuh culture, and the fear of intimidation towards personal and family security and safety by giving report of general election violations to Bawaslu Kabupaten Kediri.AbstrakPengawasan pemilu akan berjalan lebih efektif jika Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis seberapa jauh tingkat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, dan bagaimanakah peran-serta dan hambatan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kediri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. Jenis penelitian ini empiris dengan desain kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer wawancara dan data sekunder dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, masyarakat Kabupaten Kediri telah berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pemilu berupa pemberian informasi terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kediri; kedua, Bawaslu Kabupaten Kediri telah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu berupa sosialisasi pengawasan partisipatif, memprakarsai terbentuknya Kampung APU (Anti Politik Uang) dan Kampung AWAS (Pengawasan Partisipatif) di beberapa desa di Kabupaten Kediri; ketiga, kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kediri adalah rendahnya pendidikan politik, adanya persepsi bahwa pemilu menjadi urusan penyelenggara pemilu, adanya persepsi bahwa pemilu tidak berpengaruh terhadap kehidupan / kesejahteraan masyarakat, adanya budaya ewuh pakewuh, dan adanya kekhawatiran intimidasi terhadap keamanan dan keselamatan diri dan keluarga jika melaporkan pelanggaran pemilu.]]>
