Made Fiorentina Yana Putri
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik Studi Kasus Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/Pn.Dps. Made Fiorentina Yana Putri; I Made Minggu Widyantara; Luh Putu Suryani
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.779 KB) | DOI: 10.22225/jph.2.2.3292.223-227

Abstract

The crime of embezzlement is a form of crime against human assets, which is regulated in the Criminal Code. The crime of embezzlement often occurs in all fields, even the perpetrators at various levels of society, from the lowest level to the top layer, can commit the crime of embezzlement, which is a crime that starts with a belief in other people so that trust disappears because of the weakness of honesty. This study aims to examine the legal arrangements for embezzlement and to analyze the legal considerations in imposing a verdict on the embezzler of title deeds that may result in losses. The method used was normative legal research with the statutory, case, and conceptual approaches. Sources of data were sourced from primary and secondary legal materials obtained through interviews and documentation and recording. The results showed that in case No.733 / Pid.B / 2018 / PNDPS, it was found that it had fulfilled the elements in article 372 because it fulfilled the elements of embezzlement, the perpetrator was subject to sanctions, the perpetrator was charged with article 372 of the Criminal Code where the threat of punishment is a maximum of four years in prison and a maximum fine of nine hundred rupiahs. The legal considerations by the judge in making the verdict in case No.733 / Pid.B / 2018 / PNDPS were in accordance with existing legal regulations, based on evidence, namely, witness testimony and the defendant's testimony during the trial. The Panel of Judges is expected to be based on the facts revealed during the trial and to judge that the defendant can be held accountable for his actions, that the defendant carried out his actions in a condition that was both mentally and physically healthy
Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Made Fiorentina Yana Putri; Diah Ratna Sari Hariyanto
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6546.100-107

Abstract

Perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhnya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Tujuan dari penelitian ini yakni guna mengkaji perlindungan hukum kepada seorang anak berupa hak-hak yang terdapat pada diri anak serta upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan dalam bentuk fisik, psikologis, social dan restitusi. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yang mengkaji perundang-undangan. Hasil penelitian ini, anak berhak untuk menikmati kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental dan sosial serta berhak atas perlindungan dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan serta pemenuhan hak-haknya, agar implementasi hak-hak yang menyangkut pada anak terpenuhi secara maksimal. Adanya upaya pemerintah dalam pemulihan anak sebagai korban eksploitasi seksual, pemerintah wajib memfasilitasi korban dengan memberikan fasilitas yang lebih baik dalam membantu dan mempercepat proses pemulihan.