Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Hang Tuah Law Journal
Premitha Ayu Pratiwi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 85 TAHUN 2011 TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DALAM HAL PELAKSANAAN TEKNIS PENGADAAN BARANG / JASA (Studi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek) Premitha Ayu Pratiwi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2012
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.508 KB)

Abstract

AbstraksiDalam skripsi ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Bupati Trenggalek nomor 85 Tahun 2011 tentang Layanan pengadaan secara elektronik sejak Desember 2011. Sistem pengadaaan barang / jasa secara elektronik adalah sistem yang dibuat oleh Lembaga kebijakan barang jasa pemerintah (LKPP) yang merupakan lembaga dalam lingkup nasional yang menangani pengadaan barang jasa pemerintah. LKPPmewajibkan setiap pemerintah kabupaten mempunyai sistem ini maksimal pada tahun 2014. Upaya ini dilakukan untuk membentuk suatu sistem terpadu yang juga menangani pengadaan barang jasa seperti dalam lingkup pemerintah kota/kabupaten.Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa implementasi dan hambatan dari peraturan bupati nomor 85 tahun 2011 tentang layanan pengadaan secara elektronik dalam hal pelaksanaan teknis pengadaan barang jasa di Kabupaten  Trenggalek.. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, memilih penelitian diDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah implementasi Peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 85 Tahun 2011 tentang layanan pengadaan secara elektronik dalam hal pelaksanaan teknis pengadaan barang jasa di Kabupaten Trenggalek. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek sudah melaksanakan pengadaan barang jasa sesuai dengan isi peraturan bupati Trenggalek nomor 85 tahun 2011, namun mengalami beberapa hambatan yang mengakibatkan kurang maksimalnya jalannya sistem. Tindakan yang dilakukan untuk memaksimalkan sistem ini adalah antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek , Rekanan dan Panitia pengadaan barang jasa hendaknya sama sama memperbaiki kualitas sehingga mampu memanfaatkan layanan secara elektronik ini secara maksimal dan mampu mengurangi kebocoran yang dapat merugikan keuangan negara.C. Kata Kunci1. ImplementasiSecara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.2. Peraturan BupatiPeraturan Bupati merupakan produk legislasi pemerintahan daerah, yakni Kepala daerah3. Pengadaan secara elektronikPengadaan secara elektronik adalah kegiatan pengadaan yang dilakukan melalui pemanfaatn sarana IT,4. pelaksanaan teknis pengadaan barang jasaTeknis pengadaan barang jasa adalah suatu kegiatan/ proses memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yg dimulai dari prosedur awal pengadaan sampai terselesainya kegiatan pengadaan tersebut.
Between Statutory Authority and Administrative Discretion: Case Study of the Merah Putih Cooperative Deed Made by a Notary Pratiwi, Premitha Ayu; Siboy, Ahmad; Parmono, Budi
Hang Tuah Law Journal VOLUME 10 ISSUE 1, APRIL 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v10i1.348

Abstract

This study examines the normative conflict between statutory authority and administrative discretion in the establishment of Merah Putih Cooperatives under Indonesia’s 2025 national cooperative revitalization program. While the Law on the Notarial Office grants notaries general authority to prepare authentic deeds, administrative regulations require a specific designation as Cooperative Deed Officials (NPAK), creating legal uncertainty in practice. Unlike previous studies that focused on general cooperatives and the procedural role of NPAK, this research is the first to analyze the legal bottlenecks generated by state-driven digital transformation through the SABH/AHU Online system within the Merah Putih initiative. Using a normative juridical approach, this study evaluates the civil, administrative, and ethical consequences of deeds prepared by non-NPAK notaries. The findings demonstrate that although such deeds remain civilly valid, administrative rejection may prevent cooperatives from obtaining legal entity status, resulting in significant socio-economic losses at the village level. The findings reveal that digital administrative filtering has transformed ministerial discretion into de facto statutory limitation, generating legal uncertainty, delaying village economic programs, and causing measurable financial losses at the local level. This study proposes regulatory harmonization to restore statutory authority while maintaining administrative oversight. The policy implication emphasizes the need to prevent digital governance mechanisms from undermining hierarchical legal certainty in Indonesia’s cooperative development framework. This research offers policy recommendations for harmonizing statutory and administrative norms to ensure legal certainty, professional integrity, and the effective implementation of Indonesia’s cooperative reform agenda.
Co-Authors Ahmad Siboy Parmono, Budi