Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Poso Moh Rusli Syuaib; Abd Khalid Hs Pandipa
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 17, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 17 No. 1 Edisi September 2021
Publisher : Jurnal Ilmiah Administratie

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso dan teknik wawancara untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan pasca pemekaran dalam peningkatan pelayanan di Kecamatan Poso Kota Utara pada prinsipnya sudah cukup baik. Hal ini didukung dengan hasil analisis dan hasil wawancara yang menunjukkan sebagian besar responden menjawab cukup sederhana bila dilihat dari prosedur pelayanan. Perwujudan pelayanan yang diterapkan di kecamatan ini didasarkan atas kebijakan pemekaran yaitu mendekatkan pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan yang berorientasi pada kesederhanaan, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan pelayanan di Kecamatan Poso Kota Utara yaitu keterbatasan sumber daya aparat dan keterbatasan fasilitas kantor serta keterbatasan dana operasional.

Implementasi Kebijakan Pencatatan Pengangkatan Anak (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso) Fitria Y Alim; Abd Khalid Hs Pandipa
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 16, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 16 No. 1 Edisi Maret 2021
Publisher : Jurnal Ilmiah Administratie

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kebijakan pemerintah dalam proses pengangkatan anak (adopsi) bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dilapangan berdasarkan observasi dan wawancara akan dianalisis menurut model interaktif yaitu direduksi, disajikan dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa : Untuk indikator 1). Pemohon sangatlah tidak sesuai aturan karena pemohon tidak perduli dengan proses pengangkatan anak yang sesuai aturan. 2). Proses dan keputusan pengadilan sangatlah mudah, karena tidak sesulit apa yang dibicarakan masyarkatartinya jika persyaratan telah terpenuhi maka permohonan pemohon segera diproses 3). Data Base/catatan pinggir tidak sesuai aturan pencatatan pengangkatan anak. 4). Kurangnya sosialisasi dan sumberdaya serta sikap apatis masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi pencatatan pengangkatan anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso.

Fungsi Pengawasan dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Lembo Kabupaten Morowali Utara Abd Khalid Hs Pandipa; Fitria Y Alim
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 15, No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 15 No. 1 Edisi September 2020
Publisher : Jurnal Ilmiah Administratie

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan FungsiPengawasan Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Lembo Kabupaten Morowali Utara serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jenis Penelitian yang digunakan adalah gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Subyek Penelitian adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honor/Sukarela Kantor Camat Lembo. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Kuisioner. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan melalui laporan lisan dan laporan tulisan belum dilaksanakan dengan baik dan optimal serta kinerja pegawai yang belum dilaksanakan dengan baik. Adapun faktor yang mempengaruhi sehingga belum baik adalah faktor kepemimpinan. Secara umum pelaksanaan fungsi pengawasan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Camat Lembo Kabupaten Morowali Utara belum dilaksanakan secara optimal karena itu disarankan hendaknya fungsi pengawasan baik melalui lisan maupun tulisan lebih ditingkatkan dan harus berdasarkan kondisi objektif terkait dengan pelaksanaan tugas pekerjaan pegawai. Begitu pun diharapkan agar Camat dan unsur pimpinan lainnya yang ada di lingkungan kantor Camat Lembo dapat menjalankan fungsinya dengan baik agar tujuan dari pelaksanaan fungsi tersebut bisa tercapai sesuai harapan.

Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Menunjang Penataan Arsip Di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Mohammad Rusli Syuaib; Abd Khalid Hs Pandipa
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v4i4.6974

Kegiatan Bimbingan Teknis Penataan Arsip Desa ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada perangkat desa di Kecamatan Poso Pesisir Utara khususnya Desa Lape dalam melakukan kegiatan kearsipan. Kegiatan pelatihan ini bermanfaat bagi pemerintah desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik dan tertib. Yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini adalah Sekertaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Keuangan di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir. Namun dalam hal ini, penataan arsip desa di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso belum maksimal atau masih kurang baik karena tidak sesuai dengan yang diharapkan yaitu arsip yang masih berantakan atau belum tertata dengan baik dengan sistim yang digunakan, sehingga kegiatan kearsipan tidak berjalan dengan lancar dalam penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Hal ini sebabkan karena kurang nya tanggungjawab dari pegawai tersebut dengan kata lain setiap arsip tidak disimpan dengan tertib dan teratur berdasarkan sistim, sehingga dalam penyimpanan, arsip tidak mudah dan cepat ditemukan kembali. Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan, keterbatasan dana atau anggaran untuk pengelolaan arsip. Oleh karena itu kami menyarankan perlu meningkatkan pemahaman para perangkat desa yaitu dengan memberikan bimbingan teknis mengenai penataan arsip. Selain itu, meningkatkan kesadaran aparat desa akan penting nya arsip untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan tertib. Arsip dapat memberikan informasi secaramaksimal, maka diperlukan pengelolaan kearsipan yang baik dan teratur serta setiap pegawai atau pengolah arsip harus diberikan pelatihan, pendidikan, kursus-kursus, arahan, bimbingan tentang pengelolaan kearsipan selain itu perlua dan ya tanggungjawab dari pengelola arsip agar pengarsipan dapat berjalan dengan baik dalam meningkatkan tertib administrasi

Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Menunjang Penataan Arsip Di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Mohammad Rusli Syuaib; Abd Khalid Hs Pandipa
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v4i4.6974

Kegiatan Bimbingan Teknis Penataan Arsip Desa ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada perangkat desa di Kecamatan Poso Pesisir Utara khususnya Desa Lape dalam melakukan kegiatan kearsipan. Kegiatan pelatihan ini bermanfaat bagi pemerintah desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik dan tertib. Yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini adalah Sekertaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Keuangan di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir. Namun dalam hal ini, penataan arsip desa di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso belum maksimal atau masih kurang baik karena tidak sesuai dengan yang diharapkan yaitu arsip yang masih berantakan atau belum tertata dengan baik dengan sistim yang digunakan, sehingga kegiatan kearsipan tidak berjalan dengan lancar dalam penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Hal ini sebabkan karena kurang nya tanggungjawab dari pegawai tersebut dengan kata lain setiap arsip tidak disimpan dengan tertib dan teratur berdasarkan sistim, sehingga dalam penyimpanan, arsip tidak mudah dan cepat ditemukan kembali. Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan, keterbatasan dana atau anggaran untuk pengelolaan arsip. Oleh karena itu kami menyarankan perlu meningkatkan pemahaman para perangkat desa yaitu dengan memberikan bimbingan teknis mengenai penataan arsip. Selain itu, meningkatkan kesadaran aparat desa akan penting nya arsip untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan tertib. Arsip dapat memberikan informasi secaramaksimal, maka diperlukan pengelolaan kearsipan yang baik dan teratur serta setiap pegawai atau pengolah arsip harus diberikan pelatihan, pendidikan, kursus-kursus, arahan, bimbingan tentang pengelolaan kearsipan selain itu perlua dan ya tanggungjawab dari pengelola arsip agar pengarsipan dapat berjalan dengan baik dalam meningkatkan tertib administrasi

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search