Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Indonesian Journal of International Law Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Lushiana Primasari
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
EVALUATION OF CREATIVE ECONOMY REGULATION AND IMPLEMENTATION IN INDONESIA AND ITS RELATION TO ASEAN MEMBER STATES (AMS) IN ORDER TO EFFECTUATE CREATIVE ASEAN RELIABILITY Adiastuti, Anugrah; Primasari, Lushiana
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.747 KB)

Abstract

Competitiveness in trade activity does get higher time after time. It can be seen from the powerful competitive products either from quantity or quality aspects. ASEAN as one kind of regionalism throughout the world has affected into international trade flows development. The sector that cannot be forsaken is culture industry and creative economy. Through creative economy development, it influences states economic transformation which is can be perceived from the upgrading state qualification, based on World Bank system, for instance Singapore and Malaysia. It becomes important due to the creative economy development is not only limited to trade in goods circulation but also happening on trade in services, intellectual property rights and investment. In accord with those circumstances, this research intends to evaluate the creative economy regulation and implementation in Indonesia and its relation to ASEAN Member States (AMS) either for people to people connectivity, physical connectivity, institutional connectivity and/or resources connectivity in order to be contemplated as standard regulation considerations of creative economy protection in ASEAN. Ultimately, based on this evaluation, it could achieve Creative ASEAN reliability for enhancing economic growth and income in ASEAN.
Panopticon Strategy in Juvenile Delinquency Regulation and Rehabilitation in Indonesia Lukitasari, Diana; Hartiwingsih, Hartiwingsih; Subekti, Subekti; Primasari, Lushiana; Pratiwi, Dian Esti
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 9, No 1 (2024): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v9i1.48881

Abstract

This study addresses juvenile delinquency in Indonesia through a combined legal and social analysis, proposing innovative solutions for sustainable impact. Drawing inspiration from Michael Foucault's Panopticon theory, the study examines how Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code interacts with evolving social dynamics. It advocates for a flexible legal framework that not only punishes but also emphasizes rehabilitation and social reintegration for adolescents. The research underscores the critical need for legal reforms that adapt to changing societal norms and challenges posed by information technology. It explores the influence of unrestricted digital media access on adolescent behavior, including phenomena like klithih, which reflects community and peer influences. The study's findings highlight the pivotal role of family, peers, and community in shaping youth behavior and calls for enhanced community-based education and supervision strategies. Consequently, the study proposes recommendations for a more humane and effective legal approach to juvenile delinquency. These include prevention strategies that empower communities in educating and monitoring young people. By advocating for a holistic and evidence-based approach, this research aims to inspire policymakers, legal practitioners, and the public to foster a supportive environment for Indonesian youth, paving the way for a brighter future.
MODEL PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH) Subekti, Subekti; Primasari, Lushiana
Yustisia Vol 3, No 2: August 2014
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v3i2.11092

Abstract

AbstractThe aim of the study is to determine the model of traffic settlement through a system of criminal law enforcement or mediation as the criteria used when the system through the enforcement of the criminal law or mediation. Judging from the type of sociological research, including research to take place in the Central Java Police Region. The data used in the primary and secondary. As research material is in the police traffic unit and Central Java Police docket of traffic accidents in the Traffic Unit Police Central Java. The results showed that the Central Java Police region in resolving cases of traffic accidents that result in death, serious injury, minor injuries or material losses using models of settlement through legal means, never use mediation. Cases of traffic accidents that resulted in death investigation report regular use, while resulting in serious injury, loss of light and material used rapid investigation report. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penyelesaian perkara lalu lintas yakni melalui sistem penegakan hukum pidana atau mediasi serta kriteria yang digunakan apabila melalui sistem penegakan hukum pidana atau mediasi. Ditinjau dari jenis penelitian termasuk penelitian hukum sosiologis dengan mengambil lokasi di Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Data yang digunakan primer dan sekunder. Sebagai bahan penelitian adalah polisi di Satuan lalu lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan berkas perkara kecelakaan lalu lintas yang ada di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia, luka berat, luka ringan maupun kerugian material menggunakan model penyelesaian melalui jalur hukum, tidak pernah menggunakan mediasi. Perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia digunakan berita acara pemeriksaan biasa, sedangkan yang mengakibatkan luka berat, ringan dan kerugian material digunakan berita acara pemeriksaan cepat.Kata kunci: perkara kecelakaan lalulintas, penegakan hukum, mediasi
Rehabilitasi Anak Penyalah Guna Narkotika: Sebuah Upaya Penerapan Keadilaan Restoratif Primasari, Lushiana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i3.96434

Abstract

Penyalah guna narkotika tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, angka penyalah guna narkotika oleh anak dan remaja menunjukkan kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Peredaran narkotika yang menyasar pada anak, tidak hanya terjadi di kota kota besar namun juga telah menjangkau daerah yang lebih kecil. Darurat narkotika tidak hanya sebuah slogan semata, namun kondisi nyata yang semakin memprihatinkan. Artikel ini mengkaji mengenai pentingnya rehabilitasi bagi anak penyalah guna narkotika sebagai sebuah upaya penerapan keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa rehabilitasi bagi anak penyalah guna narkotika penting dilakukan sebagai perwujudan penerapan keadilan restoratif yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak, menjauhkan anak dari stigmatisasi dan memberi harapan pada masa depan anak yang lebih baik.
PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI KUDUS (STUDI PENETAPAN NOMOR: 02/PID.SUS-ANAK/2015/PN.KDS) Maharsono, Tri Desy; Primasari, Lushiana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40614

Abstract

AbstrakPenelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perkara anak nomor 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kds yang telah dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Kudus dan menemukan kesepakatan diversi. Penelitian hukum ini menggunakan metode penulisan hukum empiris untuk meneliti mengenai penerapan diversi di Pengadilan Negeri Kudus yang dibahas dengan pendekatan kualitatif. Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama dengan orang dewasa yang mengakibatkan korban dirawat di rumah sakit selama tujuh hari karena luka berat yang dideritanya. Anak didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP atau Pasal 353 ayat (2) KUHP, berdasarkan hal tersebut Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati menyarankan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus ditempatkan di LPKA Kutoarjo. Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kudus menunjukkan bahwa Hakim melakukan diversi dengan alasan kepentingan terbaik bagi anak, tetapi pelaksanaan diversi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Aparat penegak hukum pada tingkat kepolisian dan kejaksaan juga telah salah menerapkan hukum dalam melaksanakan diversi, karena telah melampaui batasan diversi yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Kata Kunci: Diversi, Pengadilan Negeri Kudus, Pencurian dengan Kekerasan.AbstractThe research aims to determine the implementation of the diversion of theft with violence in the children case number 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kds which has been done by the Judge in the District Court of Kudus and decree a diversion deal. This legal research used empirical legal writing method to examine the implementation of diversion in the District Court of Kudus which is discussed by qualitative approach. The minor committed a violent theft crime along with an adult causing the victim to be hospitalized for seven days due to severe sustained injuries. The minor was charged with an alternative indictment, in Article 365 paragraph (2) to the 2nd and 4th of the Criminal Code or Article 353 paragraph (2) of the Criminal Code, based on the case Probation Institution (Bapas) of Pati suggested that the minor should be in LPKA Kutoarjo. The results of the research in the District Court of Kudus indicate that the Judge diverts for the best interests to the child, but the implementation of the diversion is inconsistent with Article 3 of the Supreme Court Regulation No. 4 of 2014. The results of the research in the District Court of Kudus indicate that the Judge diverts for the best interests to the child, but the implementation of the diversion is inconsistent with Article 3 of the Supreme Court Regulation No. 4 of 2014.Keywords: Diversion, District Court of Kudus, Theft with Violence.
Co-Authors Aggi Rafsanjani Akbar Anugrah Adiastuti Dian Esti Pratiwi Diana Lukitasari, Diana Hartiwingsih, Hartiwingsih Maharsono, Tri Desy Subekti Subekti