Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Implementasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia (Sebelum dan Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal) Adiastuti, Anugrah
Pandecta Vol 6, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran investasi asing di suatu negara, khususnya investasi asing langsung, diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang juga bergantung dengan kerjasama dari negara lain, menyadari bahwa untuk melakukan perbaikan stabilitas ekonomi diperlukan peningkatan daya saing negara dalam menarik investor asing. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diundangkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pemberlakuan undang-undang penanaman modal ini bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan investor (terkait dengan FDI) untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia. Mungkinkah undang-undang ini mampu mengakomodir kepentingan investor dan pemerintah?;Dan seberapa efektifkah undang-undang mampu meminimalisir hambatan investasi di Indonesia?.The appearance of foreign investment through a country, especially foreign direct investment, is expected to contribute positive impact for the development and economic growth. Indonesia, as a developing country, sustained by other countries co-operation, realizes that the improvement of economic’s strength requiring the escalation of competition to attract foreign investors. Act Number 25 of 2007 regarding Financial Investment entry into forces and replaces Act Number 1 of 1967 concerning Foreign Financial Investment and Act Number 6 of 1968 concerning Domestic Financial Investment. The main objective of this act meliorates and surges the investor’s trust (especially related to Foreign Direct Investement) in order to invest their equity in Indonesia. Is it possible for this act accommodating the investor and the government interests? And how about the effectivity of this financial investment act to minimalize the barriers of investment in Indonesia?.
Implementasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia (Sebelum dan Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal) Adiastuti, Anugrah
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i2.2332

Abstract

Kehadiran investasi asing di suatu negara, khususnya investasi asing langsung, diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang juga bergantung dengan kerjasama dari negara lain, menyadari bahwa untuk melakukan perbaikan stabilitas ekonomi diperlukan peningkatan daya saing negara dalam menarik investor asing. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diundangkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pemberlakuan undang-undang penanaman modal ini bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan investor (terkait dengan FDI) untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia. Mungkinkah undang-undang ini mampu mengakomodir kepentingan investor dan pemerintah?;Dan seberapa efektifkah undang-undang mampu meminimalisir hambatan investasi di Indonesia?.The appearance of foreign investment through a country, especially foreign direct investment, is expected to contribute positive impact for the development and economic growth. Indonesia, as a developing country, sustained by other countries co-operation, realizes that the improvement of economic’s strength requiring the escalation of competition to attract foreign investors. Act Number 25 of 2007 regarding Financial Investment entry into forces and replaces Act Number 1 of 1967 concerning Foreign Financial Investment and Act Number 6 of 1968 concerning Domestic Financial Investment. The main objective of this act meliorates and surges the investor’s trust (especially related to Foreign Direct Investement) in order to invest their equity in Indonesia. Is it possible for this act accommodating the investor and the government interests? And how about the effectivity of this financial investment act to minimalize the barriers of investment in Indonesia?.
LIBERALISASI PERDAGANGAN PANGAN DUNIA DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA Adiastuti, Anugrah
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 3 No. 5 (2015)
Publisher : jurnalhukumbisnis.com

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Liberalisasi Perdagangan Pangan Dunia dan Implikasinya bagi Indonesia  
EVALUATION OF CREATIVE ECONOMY REGULATION AND IMPLEMENTATION IN INDONESIA AND ITS RELATION TO ASEAN MEMBER STATES (AMS) IN ORDER TO EFFECTUATE CREATIVE ASEAN RELIABILITY Adiastuti, Anugrah; Primasari, Lushiana
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.747 KB)

Abstract

Competitiveness in trade activity does get higher time after time. It can be seen from the powerful competitive products either from quantity or quality aspects. ASEAN as one kind of regionalism throughout the world has affected into international trade flows development. The sector that cannot be forsaken is culture industry and creative economy. Through creative economy development, it influences states economic transformation which is can be perceived from the upgrading state qualification, based on World Bank system, for instance Singapore and Malaysia. It becomes important due to the creative economy development is not only limited to trade in goods circulation but also happening on trade in services, intellectual property rights and investment. In accord with those circumstances, this research intends to evaluate the creative economy regulation and implementation in Indonesia and its relation to ASEAN Member States (AMS) either for people to people connectivity, physical connectivity, institutional connectivity and/or resources connectivity in order to be contemplated as standard regulation considerations of creative economy protection in ASEAN. Ultimately, based on this evaluation, it could achieve Creative ASEAN reliability for enhancing economic growth and income in ASEAN.
The Urgency of Total Economic Value Aspect in Food Security Regulation In Order to Engage Asia's Trade Area(Indonesia Case Study) Anugrah Adiastuti
International Conference On Law, Business and Governance (ICon-LBG) Vol 1 (2013): 1st ICon-LBG
Publisher : UBL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.64 KB)

Abstract

international trade community has comparative advantageous such as diverse food products that can beused as means in addressing market competition. These, Indonesia, advantageous, currently, have notaccelerated Indonesia’s food security position either from state income or agricultural supportingproducts. Moreover, total economic value has also not been implied into national regulations. Thoseprevious problems shall be completed into a better improvement by including the considerations of totaleconomic value to many regulations controlling food security. This review is undertaken by having tradetheory, food security regulation, and field data analysis. By covering total economic value aspect,hopefully, it helps better position for Indonesia in optimizing food security and increasing state (tradequantity and quality) incomes and quality of life of the society itself.
MEKANISME PENENTUAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Heri Hartanto; Anugrah Adiastuti
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 3, No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (855.018 KB) | DOI: 10.36913/jhaper.v3i2.53

Abstract

Perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup adalah timbulnya ancaman terhadap kesehatan, kerugian ekonomi, menurunnya nilai estetika dan terganggunya sistem alami. Pertumbuhan dan berkembangnya industri berdampak positif yaitu membuka lapangan kerja baru dan selanjutnya dapat meningkatkan perekonomian, tetapi pertumbuhan industri juga dapat menumbulkan dampak negatif berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Kewajiban membayar ganti kerugian bagi mereka yang terbukti mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pencemar membayar yang dikembangkan dalam Hukum Lingkungan. Salah satu cara penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan gugatan perdata berdasarkan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, sebagaiana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 87 UUPPPLH. Bentuk sanksi hukum yang dapat dimintakan dalam gugatan adalah ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu. Kerugian dalam konsep PMH adalah kerugian yang nyata dan terukur nilainya yang dialami oleh korbannya. Konsep PMH ini akan menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkunga hidup, terutama dalam penentuan besaran kerugian atas kerusakan lingkungan hidup, jika Pengugat dituntut untuk pembuktian bentuk dan besaran nilai kerugian yang nyata seperti dalam konsep kerugian dalam PMH, karena kerugian tidak langsung tehadap kerusakan lingkungan tidak selalu dapat diukur.
MEKANISME PENENTUAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Heri Hartanto; Anugrah Adiastuti
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 3, No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v3i2.53

Abstract

Perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup adalah timbulnya ancaman terhadap kesehatan, kerugian ekonomi, menurunnya nilai estetika dan terganggunya sistem alami. Pertumbuhan dan berkembangnya industri berdampak positif yaitu membuka lapangan kerja baru dan selanjutnya dapat meningkatkan perekonomian, tetapi pertumbuhan industri juga dapat menumbulkan dampak negatif berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Kewajiban membayar ganti kerugian bagi mereka yang terbukti mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pencemar membayar yang dikembangkan dalam Hukum Lingkungan. Salah satu cara penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan gugatan perdata berdasarkan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, sebagaiana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 87 UUPPPLH. Bentuk sanksi hukum yang dapat dimintakan dalam gugatan adalah ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu. Kerugian dalam konsep PMH adalah kerugian yang nyata dan terukur nilainya yang dialami oleh korbannya. Konsep PMH ini akan menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkunga hidup, terutama dalam penentuan besaran kerugian atas kerusakan lingkungan hidup, jika Pengugat dituntut untuk pembuktian bentuk dan besaran nilai kerugian yang nyata seperti dalam konsep kerugian dalam PMH, karena kerugian tidak langsung tehadap kerusakan lingkungan tidak selalu dapat diukur.
Penambahan Peta Wisata Sebagai Pemenuhan Aksesibilitas Desa Pogalan Sebagai Desa Wisata Addina Syifa; Arya Ade Yunanto; Drifarrosa Aisy Aufanuha Machfudz; Farah Aribah; Ilfa Sholikhah; Inggrid Bintang T H; Miftakhul Huda; Evi Gravitiani; Anugrah Adiastuti
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 05 (2022): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The COVID-19 pandemic has dealt a heavy blow to the tourism sector in Indonesia, which is one of the pillars of the country's revenue. Whereas before the pandemic occurred, the tourism sector was growing rapidly, as in 2016 tourism contributed about 4% of total GDP and unfortunately the COVID-19 pandemic hampered its development. Pogalan village tourism, Pakis, Magelang is one of the tourism industries which is affected by the COVID-19 pandemic. Located in the Mount Merbabu National Park area, this tourist spot is quite difficult to reach in extreme weather and many tourists are not familiar with this tourist spot. Therefore, to overcome this problem, The KKN MBKM Riset Keilmuan UNS Team provides a solution in the form of making Tourist Maps to facilitate accessibility of tourists . In implementing this solution, the KKN MBKM Riset Keilmuan Team applied the Participatory Rural Appraisal (PRA) method which prioritizes the active participation of the local community and local government, namely Pogalan Village, Magelang Regency. To introduce tourist destinations in Pogalan Village, the KKN MBKM Riset Keilmuan UNS Team created a Pogalan Village Tourism Map which not only contains tourist locations but also increases accessibility for tourists to get there.    
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Desa Gondosuli-Kabupaten Karanganyar terhadap Pengelolaan Lingkungan sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana Anang setiyawan; Sri Lestari Rahayu; Sasmini; Ayub Torry Satriyo Kusumo; Emmy Latifah; Erna Dyah Kusumawati; Rachma Indriyani; Anugrah Adiastuti; Siti Muslimah; Diah Apriani Atika Sari
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.28438

Abstract

Pertumbuhan dan pengembangan daerah wisata diberbagai wilayah sebagai penggerak perkonomian suatu daerah berbanding lurus dengan resiko bencana yang akan dihadapi jika tidak dikelola dengan baik. Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu memiliki potensi wisata alam yang menarik sebagai tujuan investasi berbagai pihak, namun masalahnya adalah pembangunan objek wisata, sarana prasarana pendukung dan pemukiman diwilayah ini terkesan tidak memperhatikan karakteristik geografis, selain itu, menurut data kebencanaan menunjukkan bahwa wilayah desa wisata Gondosuli memiliki tingkat kerentanan bencana tanah longsor yang tinggi. Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan pengetahuan melalui diseminasi dan pelatihan mitigasi bencana alam berbasis komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah desa terhadap bencana dengan melibatkan Akademisi, BPBD Karanganyar, Perangkat Desa serta Masyarakat Desa Gondosuli. Program pengabdian ini mampu meningkatkan kesadaran akan karakteristik wilayah yang rentan bencana sekaligus berhasil membentuk komunitas tanggap bencana berbasis masyarakat desa Gondosuli.   Abstract Increasing Community Awareness of Gondosuli Village-Karanganyar Regency towards Environmental Management as an Effort to Reducing Disaster Risk. The growth and development of tourist areas in various regions, as an economic driver for an area, are directly proportional to the disaster risks that will be faced if not managed properly. Gondosuli Village, Tawangmangu Sub-district, has attractive natural tourism potential as an investment destination for various parties. However, the issue lies in the development of tourist attractions, supporting infrastructure, and settlements in this area, which seem to overlook the geographical characteristics. Additionally, according to disaster data, the Gondosuli tourist village area has a high vulnerability to landslides. The method used involves increasing knowledge through the dissemination and training of community-based natural disaster mitigation. The aim is to raise awareness among the community and village government regarding disasters by involving academics, the Karanganyar Regional Disaster Management Agency (BPBD), village officials, and the Gondosuli Village community. This community service program has succeeded in increasing awareness of the characteristics of disaster-prone areas and has effectively formed a community-based disaster response in Gondosuli Village.  
Meningkatkan Daya Ikat Hukum Internasional: Kajian Filosofis -, Sasmini -; Kusumawati, Erna Dyah; Rahayu, Sri Lestari; Latifah, Emmy -; Adiastuti, Anugrah
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 1, Juni 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.251 KB) | DOI: 10.28946/sc.v29i1.1804

Abstract

Daya ikat hukum internasional banyak mendapatkan tantangan dengan berbagai pelanggaran atas hukum internasional yang penyelesaiannya masih sarat dengan kepentingan politik negara. Tulisan ini mengkaji dua pertanyaan fundamental dalam hukum internasional, yaitu apa dasar atau landasan filosofis daya ikat Hukum Internasional bagi negara?; dan bagaimana negara-negara terikat dan patuh pada norma-norma Hukum Internasional dalam praktek masyarakat internasional kontemporer?. Hasil analisis menyimpulkan bahwa walaupun hukum internasional sebagai suatu sistem hukum diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat internasional, namun demikian masih terdapat kelemahan utamanya dalam hal kekuatan mengikatnya. Realitanya, hukum internasional tetap ada dan semakin diperlukan untuk mengatur hubungan-hubungan internasional yang semakin kompleks dan itulah yang menjadi dasar mengikat HI bagi masyarakat internasional. Dalam rangka meningkatkan lagi legitimasi hukum internasional, maka sistem hukum internasional harus memberikan lebih banyak kesempatan kepada negara-negara berkembang dan NGO untuk mengekspresikan sudut pandang mereka dalam negosiasi di tingkat internasional serta prosedur pengambilan keputusan dari organisasi internasional.