Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.503

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Cakrawala Hukum Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Wijayakusuma Law Review Collegium Studiosum Journal Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Aris Priyadi

Unknown Affiliation

Author-ID : 347724

Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian aris priyadi
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract In general, it can be said that it is the will of the people who carry out the marriage, that the marriage will continue and only be interrupted when one of the husbands or wives dies. But in reality, maintaining a happy and eternal family is not easy. In the course of the household, there are often problems that result in disputes and quarrels. When the rights of one party are violated, or one of the parties does not carry out their obligations, there will be turmoil in the household. Many husbands and wives finally decide to end their marriage by divorce. Divorce has legal consequences both for ex-husbands and ex-wives and for children. The Marriage Law does not provide a clear description if there is a dispute or struggle for child custody (hadhanah), then custody of the child is given to the father or mother. However, the Compilation of Islamic Law (KHI) provides a more detailed description of child custody or hadhanah. Based on Article 105 in conjunction with Article 156 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Keywords: Post-divorce, children's rights, women's rights. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa, sudah menjadi kehendak dari orang-orang yang melangsungkan perkawinan, agar perkawinannya berlangsung terus menerus dan hanya terputus apabila salah seorang baik suami ataupun isteri meninggal dunia. Namun dalam kenyataanya, mempertahankan keluarga yang bahagia dan kekal tidaklah mudah. Dalam perjalanan rumah tangga, seringkali terjadi masalah yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran. Ketika hak salah satu pihak dilanggar,atau salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka akan timbul gejolak dalamrumah tangga tersebut. Banyak suami-isteri yang pada akhirnya memutuskan untuk untuk mengakhiri pernikahannya dengan perceraian. Perceraianmempunyai akibat hukum baik terhadap bekas suami maupun bekas isteri dan terhadap anak. Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan uraian secara tegas jika terjadi sengketa atau perebutan hak asuh anak (hadhanah), maka hak asuh anak diberikan kepada bapak atau ibunya. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan uraian yang lebih detail tentang hak asuh anak atau hadhanah. Berdasarkan Pasal 105 jo Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kata kunci: Pasca perceraian, hak-hak anak, hak-hak perempuan

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Aris priyadi
Wijayakusuma Law Review Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract The development of information and communication technology is growing rapidly. The internet as a medium of information and electronic communication has been used to support various kinds of activities, one of which is for trading activities or known as electronic commerce or abbreviated online, for example in buying and selling transactions. Buying and selling online is more effective and efficient in terms of time and location. All buying and selling transactions through the internet are carried out without direct face to face between the parties, and are only based on mutual trust. Online transactions in addition to providing several conveniences and advantages also cause several problems, both psychological, legal and economic. The implementation of buying and selling online in practice can cause several problems, for example the buyer who should be responsible for paying a certain amount of money according to the price of the product or service he bought but does not make payment, and vice versa the responsible seller will deliver the goods as agreed but do not deliver the goods. sold or delivered but not in accordance with the agreement. Thus it is clear that in buying and selling transactions electronically/online there is no or lack of protection for buyers as consumers, Law number 8 of 1999 in particular Article 4 letters (c) and (d) has not provided legal protection to consumers. Keywords: Legal protection, consumers, buying and selling online Abstrak Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan cepatnya. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah dimanfaatkan untuk menunjang berbagai macam kegiatan, salah satunya adalah untukkegiatan perdagangan atau dikenal dengan istilah elektronic commerce atau disingkat online,contohnya dalam transaksi jual beli. Jual beli secara online lebih efektif dan efisien dalam hal waktu dan lokasi. Semua trnasaksi jual beli melalui internet tersebut dilakukan tanpa ada tatap muka secara langsung diantara para pihak, dan hanya mendasarkan pada rasa kepercayaan satu sama lain. Transaksi online selain memberi beberapa kemudahan dan keuntungan juga menimbulkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Pelaksanaan jual beli secara online dalam prakteknya dapat menimbulkan beberapa permasalahan,misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah uang sesuai harga dari produk atau jasa yang dibelinya tetapi tidak melakukan pembayaran, begitu pula sebaliknya penjualyangbertanggung jawab akan menyerahkan barang sesuai yang diperjanjikan tetapi tidak menyerahkan barang yang dijual atau menyerahkan tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam transaksi jula beli secara elektronik/online tidak ada atau kurangnya perlindungan terhadap pembeli selaku konsumen, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 khususnya Pasal 4 huruf (c) dan (d) belum memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen, jual beli online

Pentingnya Mediasi Dalam Mengurangi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Banyumas Teguh Anindito; Aris Priyadi; Arif Awaludin
Wijayakusuma Law Review Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v4i2.220

Abstract Mediation as one of the tools that is needed in dealing with divorce cases is very important. Many divorce cases are resolved through mediation. Research conducted at the Banyumas Religious Court using normative juridical methods shows that mediation still needs to be socialized to resolve the various divorce cases that have piled up at the Banyumas Religious Court. It is necessary to overcome various obstacles in resolving cases through this mediation. Minimizing obstacles will help achieve optimal mediation. Efforts made by the Supreme Court by making Supreme Court Regulations further strengthen the role of mediation in settling cases. Abstrak Mediasi sebagai salah satu sarana yang sangat dibutuhkan dalam mengatasi kasus perceraian sangat terasa arti pentingnya. Banyak perkara perceraian yang diselesaikan melalui mediasi. Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Banyumas dengan metode yuridis normatif menunjukkan hasil bahwa mediasi masih perlu disosialisasikan untuk menyelesaikan berbagai kasus perceraian yang menumpuk di Pengadilan Agama Banyumas. Perlu diatasi berbagai hambatan dalam penyelesaian perkara melalui mediasi ini. Meminimalisir hambatan akan membantu tercapainya mediasi yang optimal. Upaya yang dilakukan Mahkamah Agung dengan membuat Peraturan Mahkamah Agung semakin menguatkan peran mediasi dalam penyelsaian perkara.

Co-Authors Arif Awaludin, Arif Bing Waluyo Suryati Suryati Teguh Anindito Teguh Anindito Teguh Anindito, Teguh Wiwin Muchtar M.Hum. S.H. Wiyono

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Wijayakusuma Law Review

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Wijayakusuma Law Review