Garuda - Garba Rujukan Digital

Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Kabupaten Banyumas ( Studi Kasus Pada Buruh Migran Tak Berdokumen/Hasil Penelitian) Syamsudin, S.H., M.H., Muhammad; Awaludin, S.H.,Mhum., DR. Arif
Cakrawala Hukum Vol 16, No 42 (2014): Cakrawala Hukum
Publisher : Cakrawala Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor â faktor buruh Migran yang tidak memiliki dokumen resmi untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri, serta untuk mengetahui modus operandi untuk mengajak para calon buruh migran agar mau pergi dan bekerja di luar negeri, disamping itu juga untuk mngetahui peranan Pemerindah Daerah dalam melindungi para buruh migran yang tak berdokumen.Di dalam mencapai tujuan ini, penulis mengunakan metode pendekatan kualitatif, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat penerapan hukum. Data yang diperoleh akan dianalisis secara induksi konseptualisasi yang bertitik tolak pada fakta empiris. Kesimpulan: Ketidaktahuan dari para calon tenaga kerja tentang prosedur resmi pengrekutan tenaga kerja ke luarnegri, serta karena tekanan ekonomi sehingga tergiur dengan iming-iming yang indah oleh para calo tenaga kerja. Kurangnya perlindungan yang optimal dari Pemerintah Daerah terhadap buruh migrant, hal ini terlihan tidak adanya peraturan perundang-undangan dari daerah yang betul-betul melindungi buruh mingran. Pemerintah Daerah hanya sebagai adminitratur saja. Kata Kunci :Â Kejahatan, Perdagangan, Manusia. Â

Ideologi Etis Penyingkap Korupsi Birokrasi Awaludin, Arif
Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7852

Birokrasi dan korupsi ibarat dua sisi mata uang. Dimana ada birokrasi disitu ada korupsi. Menyingkap korupsi di lingkungan birokrasi bukanlah perkara mudah, hal itu butuh âorang dalamâ untuk menyingkap korupsi tersebut, mereka adalah aparatur sipil negara. Oleh sebab itu, tindakan whistleblowing sangat dibutuhkan untuk menyingkap kasus korupsi birokrasi. Keputusan seorang aparatur sipil Negara untuk menyingkap korupsi adalah keputusan yang didasarkan ideologi etis. Keputusan ideologi etis menjadi modal utama bagi seorang penyingkap korupsi (whistleblower). Penelitian bertujuan untuk mengungkap alasan para aparatur sipil Negara tersebut dalam menyingkap korupsi yang terjadi di lingkungan kerja mereka, serta mendeskripsikan tindakan mereka dalam menyingkap korupsi birokkrasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan socio legal research, informan penelitian ini adalah para aparatur sipil negara yang menyingkap korupsi birokrasi di Jawa Tengah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pribadi dan lingkungan merupakan alasan para aparatur sipil negara dalam menyingkap korupsi. Ideologi etis sangat berperan dalam mengungkap terjadinya penyimpangan di tempat kerja, termasuk korupsi birokrasi. Idealisme menjadi pertimbangan etis bagi para penyinngkap korupsi birokrasi. Tipologi ideologi etis yang dimiliki para penyingkap korupsi birokrasi ini adalah Idealisme Absolutists. Idealism absolutis yang dimiliki para whistleblower menjadikan mereka sebagai pihak yang dimusuhi dan disingkirkan di lingkungan birokrasi. Sangat disayangkan, tindakan mereka menyingkap korupsi birokrasi belum mendapat perlindungan hukum. Bureaucracy and corruption are like two sides of a coin. Where no bureaucracy there is no corruption. Exposing corruption within the bureaucracy is not easy. Need an âinsiderâ to expose corruption, they are civilian state apparatus. Whistleblowing action is needed to expose the corruption of the bureaucracy. The decision of a civilian state apparatus to expose the corruption is unethical decision based ideology. Decision ethical ideology is the main basis for a personally-corruption (whistleblowers). The research aims to uncover the reasons the civilian apparatus of the State in exposing corruption in their working environment, and to describe their actions in exposing corruption birokkrasi. The study was conducted with the approach of socio legal research, informants of this study is the civilian state apparatus that exposed the corruption of the bureaucracy in Central Java. Research shows that personal and environmental reasons is the reason the civilian apparatus of the state in exposing corruption. Ethical ideology was instrumental in uncovering of irregularities in the workplace, including bureaucratic corruption. Idealism becomes penyinngkap ethical considerations for bureaucratic corruption. Typology ethical ideology personally owned the bureaucratic corruption are Absolutists Idealism. Absolutist idealism owned by the whistleblower make them as those who despised and excluded within the bureaucracy. Regrettably, their actions expose the corrupt bureaucracy has legal protection.

Bahaya Politik Uang dalam Kontestasi Demokrasi (Penyuluhan Hukum di Desa Kaliwedi Kebasen Banyumas) Arif Awaludin
Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021: Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SNPPKM 2021)
Publisher : Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (550.624 KB)

Proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum berjalan sesuai harapan. Masih ditemukan banyak pelanggaran, diantaranya adalah money politic. Politik uang tidak hanya merusak moral namun juga melanggar perundang-undangan yang berlaku. Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas berupaya untuk mewujudkan Desa Kaliwedi Kecamatan Banyumas adalah salah satu desa percontohan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap akibat politik uang bagi pembangunan dan demokrasi. Pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi tiga tahapapan, yaitu pra kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pasca dilakukannya penyuluhan hukum, ditindaklanjuti dengan komitmen bersama dari para Kepala Desa di Kecamatan Kebasen. Kesadaran hukum ini diharapkan berdampak bagi desa-desa di sekitar Desa Kaliwedi di Kecamatan Kebasen

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG ITE BAGI MASYARAKAT PENGGUNA MEDIA SOSIAL Ikama Dewi ST; Arif Awaludin; Arka Atyanta
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/wikuacitya.v4i1.326

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat. Namun, penggunaan media sosial yang tidak bijak sering kali menimbulkan masalah hukum, termasuk pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum digital di kalangan masyarakat, khususnya di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, melalui sosialisasi UU ITE. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dengan peningkatan pengetahuan tentang UU ITE dari 30% menjadi 85% setelah penyuluhan. Selain itu, masyarakat menjadi lebih waspada terhadap potensi pelanggaran hukum di media sosial dan memahami pentingnya etika digital. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi, pengembangan materi edukasi yang lebih variatif, dan pelatihan praktis untuk masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hukum. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan bertanggung jawab.

The Urgency of Harmonizing Consumer Protection Law in the Era of Digital Economy and Market Globalization Wulandari, Bernadetta Tjandra; Arif Awaludin; Indriasari, Evy
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2405

The rapid growth of the digital economy and the globalization of markets has highlighted significant gaps in consumer protection laws. These gaps pose challenges in ensuring consumers’ rights and safety in an increasingly digital and interconnected marketplace. This study aims to analyze the urgency of harmonizing consumer protection laws, with a particular focus on issues such as data privacy, cross-border e-commerce, and technological advancements. Using a qualitative research methodology with a literature study approach, this research gathers data from academic journals, reports, and other reputable sources. The findings reveal that current consumer protection laws are inadequate in addressing the complexities of the digital age, with fragmentation in regulations across different jurisdictions leading to legal uncertainty and consumer vulnerability. The lack of international cooperation further exacerbates the issue, making it imperative for countries to work together to create standardized consumer protection frameworks. The study concludes that harmonizing consumer protection laws is crucial for fostering trust in digital markets, protecting consumers, and promoting a fair global digital economy. Further research is recommended to evaluate the practical implications of international cooperation and explore how emerging technologies, such as AI and blockchain, can be regulated to ensure ethical and consumer-friendly practices.

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE DI INDONESIA: PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN Irza, Muhammad Yusril; Awaludin, Arif; Rusito, Rusito
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.11528

ABSTRAK Modus operandi maraknya aplikasi judi online di tengah masyarakat yang didukung kemudahan teknologi. Meluasnya akses era digitalisasi menjadi bumerang bagi masyarakat karena dapat memicu munculnya sejumlah penyakit sosial. Salah satu yang meresahkan adalah masifnya perjudian online yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Perlu langkah konkret untuk membasminya agar masyarakat terhindar dari jerat perjudian yang akan menyulitkan kondisi perekonomian. Pemerintah menegaskan pentingnya menjaga diri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online, dengan kerja sama yang baik, praktik judi online dapat diminimalisir dan diberantas. Memberantas kejahatan ini tidak hanya tugas pemerintah, melainkan butuh kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, menurut data Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Online), sedikitnya 3 juta lebih orang terpapar perjudian daring. Ratusan triliun rupiah uang masyarakat tersedot dalam permainan judi online tersebut. Mulai dari permainan slot ratusan ribu hingga miliaran rupiah. Pelajar, anggota dewan, mahasiswa, pengendara ojek online, ASN, anggota polisi, hingga ibu rumah tangga terjerat judi daring ini. Adapun mengenai peraturan hukum judi online secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 memiliki muatan perjudian adalah masuk sebagai perbuatan yang dilarang. Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024 memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 miliar. Kata Kunci: Implementasi, Penegakan Hukum, Judi Online ABSTRACT The modus operandi of the proliferation of online gambling applications in society supported by the ease of technology. The widespread access of the digital era has backfired on society because it can trigger the emergence of a number of social diseases. One of the disturbing things is the massive online gambling that is easily accessible to all levels of society. Concrete steps are needed to eradicate it so that society can avoid the trap of gambling that will complicate economic conditions. The government emphasizes the importance of protecting oneself and those closest to you from the dangers of online gambling, with good cooperation, online gambling practices can be minimized and eradicated. Eradicating this crime is not only the government's job, but requires collaboration with all elements of society. In the past two years, according to data from the Online Gambling Eradication Task Force (Satgas Judi Online), at least 3 million people have been exposed to online gambling. Hundreds of trillions of rupiah of public money are sucked into online gambling games. Starting from slot games of hundreds of thousands to billions of rupiah. Students, council members, students, online motorcycle taxi drivers, ASN, police officers, to housewives are caught in this online gambling. Regarding the legal regulations for online gambling, it is specifically regulated in the Law on Electronic Information and Transactions (ITE) which was last amended by Law No. 1 of 2024. The provisions of Article 27 paragraph (2) of Law 1/2024 contain gambling content which is included as a prohibited act. Article 45 paragraph (3) of Law 1/2024 contains gambling content which is punishable by imprisonment for a maximum of 10 years and/or a maximum fine of IDR 10 billion. Keywords: Implementation, Law Enforcement, Online Gambling

TERCIPTANYA MASYARAKAT YANG BERIMAN, SEHAT, PRODUKTIF DAN KREATIF DI DESA CISEENG Gustiawati, Syarifah; Awaludin, Arif; Farida, Ayu Nur
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2017): DESEMBER
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (686.228 KB)

Desa Ciseeng merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Latar belakang Pendidikan di Kp. Cibogo sangat tidak di perhatikan oleh masyarakat, Bahkan karena minimnya tingkat pendidikan desa ciseeng banyak perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyrakat, namun tidak sedikit juga yang melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi. Mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak ikan, pedagang, buruh, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Kurangnya ide dan pemahaman terhadap usaha yang dijalankan masyarakat menghambat nilai dari usaha itu sendiri. Penduduk mayoritas beragama islam. Setiap seminggu 2/3 kalinya ada pengajian di setiap RT baik bapak-bapak ataupun Ibu-ibunya dan sudah terdapat pondok pesantren di desa ini untuk menimba ilmu Agama Islam. Adat istiadat yang masih sangat kental dan masih di percayai oleh masyarkat asli membuat akulturasi budaya atau pendapat di luar sulit di terima. Sehingga ketidak selarasan antar masyarakat sangat terlihat dan sangat menganggu keharmonisan. Lingkungan hidup yang ada sangat kurang baik, di karenakan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan sangat sedikit. Hampir keseluruhan masyarakat membuang sampah dengan cara di bakar, di buang di pinggir jalan, bahkan masyarakat membuang sampah di sungai sekitar rumah mereka.

Challenges in Enforcing Laws Against Cybercrime in the National Criminal Justice System Yandi Wahyudi; Rahadian, Dian; Awaludin, Arif
Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Vol. 5 No. 3 (2025): JURNAL AR RO'IS MANDALIKA (ARMADA)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/armada.v5i3.5413

The exponential rise of cybercrime has presented profound challenges to national criminal justice systems worldwide. This article aims to analyze the key obstacles faced by national authorities in enforcing cybercrime laws, particularly in the context of outdated legal frameworks, technological limitations, and operational inefficiencies. Using a qualitative approach through library research and literature review methods, this study synthesizes findings from scholarly sources, international reports, and comparative legal analyses to provide a comprehensive understanding of the enforcement gaps and institutional weaknesses in responding to cyber threats. The results reveal that many national legal systems lack harmonized legislation aligned with international frameworks, making cross-border prosecution complex and inconsistent. Technological barriers such as the widespread use of encryption, limited digital forensic capacities, and the increasing sophistication of cybercriminal methods further complicate enforcement efforts. In addition, operational challenges—including insufficient training, poor interagency coordination, and lack of resources—significantly impede law enforcement effectiveness. This article argues for the urgent modernization of legal structures, the investment in forensic and technological infrastructure, and the enhancement of international cooperation mechanisms. It concludes by proposing strategic, systemic reforms to bridge enforcement gaps and offers recommendations for future research on best practices, technology integration, and legal harmonization in cybercrime law enforcement. This study contributes to the scholarly discourse by highlighting the critical intersection between law, technology, and governance in the digital era.

Reformasi KUHAP dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Ikama Dewi Setia Triana; Muhammad Yusril Irza; Arif Awaludin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2527

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan dasar hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang saat ini dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaharuan KUHAP agar sejalan dengan prinsip due process of law serta memberikan perlindungan yang setara bagi tersangka, korban, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), melalui kajian literatur dan analisis deskriptif-kualitatif terhadap rancangan revisi KUHAP tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP yang berlaku saat ini masih berorientasi pada crime control model yang menekankan kepastian dan efisiensi, namun mengabaikan aspek keadilan prosedural dan perlindungan terhadap HAM. Reformasi KUHAP harus diarahkan untuk menegakkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hukum terhadap HAM, bukan sekadar efisiensi prosedural dalam membangun sistem peradilan pidana yang demokratis, akuntabel, dan berkeadaban hukum.

The Urgency of Harmonizing Consumer Protection Law in the Era of Digital Economy and Market Globalization Wulandari, Bernadetta Tjandra; Arif Awaludin; Indriasari, Evy
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2405

The rapid growth of the digital economy and the globalization of markets has highlighted significant gaps in consumer protection laws. These gaps pose challenges in ensuring consumers’ rights and safety in an increasingly digital and interconnected marketplace. This study aims to analyze the urgency of harmonizing consumer protection laws, with a particular focus on issues such as data privacy, cross-border e-commerce, and technological advancements. Using a qualitative research methodology with a literature study approach, this research gathers data from academic journals, reports, and other reputable sources. The findings reveal that current consumer protection laws are inadequate in addressing the complexities of the digital age, with fragmentation in regulations across different jurisdictions leading to legal uncertainty and consumer vulnerability. The lack of international cooperation further exacerbates the issue, making it imperative for countries to work together to create standardized consumer protection frameworks. The study concludes that harmonizing consumer protection laws is crucial for fostering trust in digital markets, protecting consumers, and promoting a fair global digital economy. Further research is recommended to evaluate the practical implications of international cooperation and explore how emerging technologies, such as AI and blockchain, can be regulated to ensure ethical and consumer-friendly practices.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search