Articles
<![CDATA[Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Kabupaten Banyumas ( Studi Kasus Pada Buruh Migran Tak Berdokumen/Hasil Penelitian) ]]>
<![CDATA[Syamsudin, S.H., M.H., Muhammad]]>;
<![CDATA[Awaludin, S.H.,Mhum., DR. Arif]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum Vol 16, No 42 (2014): Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cakrawala Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor â faktor buruh Migran yang tidak memiliki dokumen resmi untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri, serta untuk mengetahui modus operandi untuk mengajak para calon buruh migran agar mau pergi dan bekerja di luar negeri, disamping itu juga untuk mngetahui peranan Pemerindah Daerah dalam melindungi para buruh migran yang tak berdokumen.Di dalam mencapai tujuan ini, penulis mengunakan metode pendekatan kualitatif, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat penerapan hukum. Data yang diperoleh akan dianalisis secara induksi konseptualisasi yang bertitik tolak pada fakta empiris. Kesimpulan: Ketidaktahuan dari para calon tenaga kerja tentang prosedur resmi pengrekutan tenaga kerja ke luarnegri, serta karena tekanan ekonomi sehingga tergiur dengan iming-iming yang indah oleh para calo tenaga kerja. Kurangnya perlindungan yang optimal dari Pemerintah Daerah terhadap buruh migrant, hal ini terlihan tidak adanya peraturan perundang-undangan dari daerah yang betul-betul melindungi buruh mingran. Pemerintah Daerah hanya sebagai adminitratur saja. Kata Kunci :Â Kejahatan, Perdagangan, Manusia. Â ]]>
<![CDATA[Ideologi Etis Penyingkap Korupsi Birokrasi ]]>
<![CDATA[Awaludin, Arif]]>
<![CDATA[ Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Semarang State University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7852
<![CDATA[Birokrasi dan korupsi ibarat dua sisi mata uang. Dimana ada birokrasi disitu ada korupsi. Menyingkap korupsi di lingkungan birokrasi bukanlah perkara mudah, hal itu butuh âorang dalamâ untuk menyingkap korupsi tersebut, mereka adalah aparatur sipil negara. Oleh sebab itu, tindakan whistleblowing sangat dibutuhkan untuk menyingkap kasus korupsi birokrasi. Keputusan seorang aparatur sipil Negara untuk menyingkap korupsi adalah keputusan yang didasarkan ideologi etis. Keputusan ideologi etis menjadi modal utama bagi seorang penyingkap korupsi (whistleblower). Penelitian bertujuan untuk mengungkap alasan para aparatur sipil Negara tersebut dalam menyingkap korupsi yang terjadi di lingkungan kerja mereka, serta mendeskripsikan tindakan mereka dalam menyingkap korupsi birokkrasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan socio legal research, informan penelitian ini adalah para aparatur sipil negara yang menyingkap korupsi birokrasi di Jawa Tengah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pribadi dan lingkungan merupakan alasan para aparatur sipil negara dalam menyingkap korupsi. Ideologi etis sangat berperan dalam mengungkap terjadinya penyimpangan di tempat kerja, termasuk korupsi birokrasi. Idealisme menjadi pertimbangan etis bagi para penyinngkap korupsi birokrasi. Tipologi ideologi etis yang dimiliki para penyingkap korupsi birokrasi ini adalah Idealisme Absolutists. Idealism absolutis yang dimiliki para whistleblower menjadikan mereka sebagai pihak yang dimusuhi dan disingkirkan di lingkungan birokrasi. Sangat disayangkan, tindakan mereka menyingkap korupsi birokrasi belum mendapat perlindungan hukum. Bureaucracy and corruption are like two sides of a coin. Where no bureaucracy there is no corruption. Exposing corruption within the bureaucracy is not easy. Need an âinsiderâ to expose corruption, they are civilian state apparatus. Whistleblowing action is needed to expose the corruption of the bureaucracy. The decision of a civilian state apparatus to expose the corruption is unethical decision based ideology. Decision ethical ideology is the main basis for a personally-corruption (whistleblowers). The research aims to uncover the reasons the civilian apparatus of the State in exposing corruption in their working environment, and to describe their actions in exposing corruption birokkrasi. The study was conducted with the approach of socio legal research, informants of this study is the civilian state apparatus that exposed the corruption of the bureaucracy in Central Java. Research shows that personal and environmental reasons is the reason the civilian apparatus of the state in exposing corruption. Ethical ideology was instrumental in uncovering of irregularities in the workplace, including bureaucratic corruption. Idealism becomes penyinngkap ethical considerations for bureaucratic corruption. Typology ethical ideology personally owned the bureaucratic corruption are Absolutists Idealism. Absolutist idealism owned by the whistleblower make them as those who despised and excluded within the bureaucracy. Regrettably, their actions expose the corrupt bureaucracy has legal protection.]]>
<![CDATA[Rekomendasi Untuk pengesahan RUU KUHP ]]>
<![CDATA[Arif Awaludin]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 17, No 43 (2015): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v17i43.37
<![CDATA[Pembaharuan  hukum  pidana     (Penal Reform) terus  diupayakan  oleh  pemerintah untuk   mewujudkan  bangunan  negara Indonesia   sebagai  negara  hukum  yang berdasarkan   Pancasila  dan  UUD  1945. Berbagai upaya telah dilakukan baik dengan pembentukan undang-undang hukum pidana yang  sesuai  dengan  kebutuhan  waktu  dan jaman    hingga  sekedar    meng-insert (menyisipkan)  pasal  tertentu  dalam produk perundangan yang sudah ada.  Namun semua usaha tersebut belum menjadi sebuah kerjua besar  bagi  kegiatan  pembaharuan  hukum pidana di Indonesia. Sebuah kerja besar yang banyak dinanti adalah terwujudnya kodifikasi hukum pidana Indonesia yang baru yaitu Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP) sebagai  ganti  atas  Kitab  Undang-undang Hukum   Pidana   (KUHP)   positif   yang merupakan  terjemahan  dari  Wetboek  van Strafrechtvoor Netherlands Indie (WVSNI).Kodifikasi dan unifikasi  hukum merupakan kebutuhan  dalam upaya membangun sistem hukum nasional.  KUHP adalah produk perundangan yang diharapkan dapat meujudkan cita-cita suatu kodifikasi danunifikasi   hukum  pidana   di  IndonesiaRancangan  Kitab  Undang-Undang  HukumP. idana (RKUHP) memiliki karakteristik yang unik karena merupakan basil dari rekodifikasibukum  pidana    nasional     Indonesia. Karakteristik ini berbeda dengan Rancangan Undang-Undang  (RUU)  lainnya.   Dengan adanya rekodifikasi hukum pidana nasional ke dalam  RKUHP  ini,   maka  segala  macarn ketentuan   perundang-undangan  pidana menjadi    tersatukan   (terunifikasikan) (Moeljatno,2008: 18)  secara sistematis dalam satu buku khusus.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas ]]>
<![CDATA[Teguh Anindito]]>;
<![CDATA[Aris Priyadi]]>;
<![CDATA[Arif Awaludin]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v24i1.187
<![CDATA[This legal writing aims to find out and analyze the implementation of Perma Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures at the Banyumas District Court. This study uses a juridical approach. The juridical approach is to analyze the problem from the point of view according to the provisions of the applicable laws/regulations. The data analysis method used in the research is presented descriptively and processed qualitatively, namely the data obtained from the research are classified according to the problems in the research and the classification results are then systematized then the data that has been systematized is then analyzed to be used as a basis for drawing conclusions. Based on the results of research and discussion, several conclusions were obtained. First, the mediation carried out at the Banyumas District Court had been carried out according to the laws and regulations. The two things that determine the success or failure of mediation in a civil case are the agreement between the disputing parties in mediation to resolve the case. The contributing factor or obstacle in the mediation process that was not successfully resolved amicably was that the parties to the litigation themselves did not want peace. Keywords: Implementation; Mediation; Banyumas Abstrak. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Wilayah Pengadilan Negeri Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian dan hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan kemudian data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan beberapa kesimpulan Pertama mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Banyumas sudah dilaksanakan menurut peraturan perundangan. Kedua hal yang menentukan berhasil tidaknya mediasi dalam suatu perkara perdata adalah kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dalam mediasi untuk menyelesaikan perkaranya. Faktor menyebab atau hambatan dalam proses mediasi yang tidak berhasil diselesaikan secara damai ialah dari para pihak yang berperkara sendiri sudah tidak menghendaki perdamaian. Kata Kunci : Pelaksanaan, Mediasi, Banyumas]]>
<![CDATA[Menguji Pertimbangan Mens Rea dalam Pemidanaan Kasus Korupsi ]]>
<![CDATA[Arif Awaludin]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 21, No 1 (2019): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v21i1.48
<![CDATA[The implementation of the mens rea element in cases of corruption in Indonesia is not uniform. Some law enforcers use it for proof, others don't use it. The concept of mens rea adopted from the common law legal system is still causing debate. Research that uses normative methods and refers to literature studies and studies of court decisions concluded that the application of the mens rea element is not always used by law enforcers. The development of the principle of error becomes the principle of no errors affecting decision making in every corruption case. Clarity of the elements of mens rea is needed in the law to create uniformity among law enforcers.Keyword: Mens Rea, Criminalization, Corruption]]>
<![CDATA[Kebijakan Kriminal Peraturan Daerah Banyumas Tentang Penanggulangan Covid-19 ]]>
<![CDATA[Arif Awaludin]]>;
<![CDATA[Aniek Periani]]>;
<![CDATA[Kaboel Suwardi]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v23i1.137
<![CDATA[Handling Covid-19 in Banyumas requires regulation. The issuance of Regional Regulation No.2 of 2020 is interesting to be a study. The use of normative juridical research methods is used in this study. The results of the study concluded that the criminal policy established by the Banyumas Regency Government through Regional Regulation No. 2 of 2020 as the implementing regulations of the Law above, so far it is still the right choice of regulation. To be able to carry out effective law enforcement in order to establish a disciplined legal culture during this pandemic, the Regional Government establishes the principles of an integrated criminal policy. The imposition of sanctions and management of sanctions in the form of fines for violating these regional regulations can be managed properly in accordance with the local wisdom of each region. This is a form of synchronization of criminal policies.Keywords: Criminal Policy, Banyumas Regional Regulation, Handling Covid-19Penanggulangan Covid-19 di Banyumas membutuhkan regulasi. Terbitnya Peraturan Daerah No.2 Tahun 2020 menarik menjadi kajian. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan kriminal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU diatasnya, sejauh ini masih merupakan pilihan regulasi yang tepat. Untuk dapat melaksanakan penegakan hukum yang efektif guna membentuk budaya hukum (legal culture) yang disiplin di masa pandemi ini, Pemerintah Daerah menetapkan pokok-pokok kebijakan kriminal yang terpadu. Pemberian sanksi dan pengelolaan dari sanksi berupa denda dari pelanggaran atas peraturan daerah tersebut dapat dikelola dengan baik sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Inilah wujud sinkronisasi kebijakan kriminal.Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Peraturan Daerah Banyumas, Penanggulangan Covid-19]]>
<![CDATA[Pentingnya Mediasi Dalam Mengurangi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Banyumas ]]>
<![CDATA[Teguh Anindito]]>;
<![CDATA[Aris Priyadi]]>;
<![CDATA[Arif Awaludin]]>
<![CDATA[ Wijayakusuma Law Review Vol 4, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/wlr.v4i2.220
<![CDATA[Abstract Mediation as one of the tools that is needed in dealing with divorce cases is very important. Many divorce cases are resolved through mediation. Research conducted at the Banyumas Religious Court using normative juridical methods shows that mediation still needs to be socialized to resolve the various divorce cases that have piled up at the Banyumas Religious Court. It is necessary to overcome various obstacles in resolving cases through this mediation. Minimizing obstacles will help achieve optimal mediation. Efforts made by the Supreme Court by making Supreme Court Regulations further strengthen the role of mediation in settling cases. Abstrak Mediasi sebagai salah satu sarana yang sangat dibutuhkan dalam mengatasi kasus perceraian sangat terasa arti pentingnya. Banyak perkara perceraian yang diselesaikan melalui mediasi. Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Banyumas dengan metode yuridis normatif menunjukkan hasil bahwa mediasi masih perlu disosialisasikan untuk menyelesaikan berbagai kasus perceraian yang menumpuk di Pengadilan Agama Banyumas. Perlu diatasi berbagai hambatan dalam penyelesaian perkara melalui mediasi ini. Meminimalisir hambatan akan membantu tercapainya mediasi yang optimal. Upaya yang dilakukan Mahkamah Agung dengan membuat Peraturan Mahkamah Agung semakin menguatkan peran mediasi dalam penyelsaian perkara.]]>
<![CDATA[Bahaya Politik Uang dalam Kontestasi Demokrasi (Penyuluhan Hukum di Desa Kaliwedi Kebasen Banyumas) ]]>
<![CDATA[Arif Awaludin]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021: Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SNPPKM 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Harapan Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (550.624 KB)
<![CDATA[Proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum berjalan sesuai harapan. Masih ditemukan banyak pelanggaran, diantaranya adalah money politic. Politik uang tidak hanya merusak moral namun juga melanggar perundang-undangan yang berlaku. Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas berupaya untuk mewujudkan Desa Kaliwedi Kecamatan Banyumas adalah salah satu desa percontohan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap akibat politik uang bagi pembangunan dan demokrasi. Pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi tiga tahapapan, yaitu pra kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pasca dilakukannya penyuluhan hukum, ditindaklanjuti dengan komitmen bersama dari para Kepala Desa di Kecamatan Kebasen. Kesadaran hukum ini diharapkan berdampak bagi desa-desa di sekitar Desa Kaliwedi di Kecamatan Kebasen]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui Akta Perjanjian Kawin ]]>
<![CDATA[Suryati Suryati]]>;
<![CDATA[Arif Awaludin]]>;
<![CDATA[Bing Waluyo]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v25i1.225
<![CDATA[The purpose of this study was to determine the legal protection of marital assets in the marriage agreement. This research is motivated by the fact that marriages carried out based on Law Number 1 of 1974 which has been revised by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, basically there is a mixture of assets in marriage, however it is possible for the parties to make deviations regarding the management of assets during marriage carried out by making a marriage agreement. The writing of this law uses a normative juridical approach using secondary data. Data collection techniques are carried out by means of library research. The data is then analyzed qualitatively. The results of the study show that the existence of a marriage agreement will provide legal protection for marital assets for husband and wife. Keyword: Legal Protection, Property, Marriage, Marriage Agreement Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum atas harta perkawinan dalam perjanjian kawin. Penelitian ini dilator belakangi bahwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pada dasarnya berlaku percampuran harta didalam perkawinan, namun demikian dimungkinkan para pihak untuk melakukan penyimpangan mengenai pengelolaan harta saat perkawinan dilangsungkan dengan membuat perjanjian perkawinan. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara study kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa dengan adanya perjanjian kawin akan memberikan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi suami isteri. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Harta, Perkawinan, Perjanjian Kawin]]>
<![CDATA[Gagalnya Eksplorasi Panas Bumi Di Baturaden Dalam Perspektif Kriminologi Hijau ]]>
<![CDATA[Arif Awaludin]]>;
<![CDATA[Teguh Anindito]]>;
<![CDATA[Doni Adi Suprio]]>
<![CDATA[ Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/wlr.v5i2.251
<![CDATA[Abstract Geothermal is a renewable energy source that will contribute to the energy mix in Indonesia. Geothermal exploration is often carried out in forest areas in Indonesia. Many problems arise. The failure of geothermal exploration in Baturaden which has been carried out since 2017 has left two unproductive wells. Land clearing, deforestation and groundwater pollution are part of the damage caused. A Green Criminology approach is needed to uncover various potential crimes that arise and how to overcome them. Qualitative analysis is used to help reveal in detail the potential crimes that occur. A comprehensive policy is needed to overcome environmental crimes related to geothermal exploration in Indonesia. The existence of Law concerning Environmental Protection and Management Number 32 of 2009, Law Number 21 of 2014 concerning Geothermal Energy and Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction need to be harmonized so that environmental law enforcement policies become more effective and efficient. Keywords: Geothermal Exploration, Baturaden, Green Criminology Abstrak Panas bumi adalah salah satu sumber energi terbarukan akan memberikan kontribusi bagi bauran energi di Indonesia. Eksplorasi panas bumi banyak dilakukan di wilayah hutan di Indonesia. Banyak permasalahan yang ditumbulkan. Kegagalam eksplorasi panas bumi di Baturaden yang dilakukan sejak tahun 2017 meninggalkan dua sumur yang tidak produktif. Pembukaan lahan, penebangan kayu hingga terkontaminasinya air tanah adalah bagian dari pengrusakan yang ditimbulkan. Pendekatan Green Criminology diperlukan untuk mengungkap berbagai potensi kejahatan yang muncul serta penanggulangannya. Analisis kualitatif digunakan untuk membanti pengungkapan secara rinci potensi kejahatan yang terjadi. Dibutuhkan kebijakan yang komprehensif untuk menanggulangi kejahatan lingkungan sehubungan dengan adanya eksplorasi panas bumi dI Indonesia. Adanya Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan perlu diserasikan agar kebijakan penegakan hukum lingkungan menjadi lebih efektif dan efisien. Kata Kunci: Eksplorasi Panas Bumi, Baturaden, Kriminologi Hijau]]>
