Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Geological Engineering E-Journal Jurnal Akta Yudisia
Agus Priyantoro
Unknown Affiliation
Humanities Earth & Planetary Sciences Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Akta Yudisia

 1 
ANALISIS HUKUM TERKAIT PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA Priyantoro, Agus
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 9, No 1 (2024): VOL 9 NO 1 JUNI 2024
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v9i1.5502

Abstract

Upaya pemulihan kerugian negara salah satunya dilakukan denganmekanisme tuntutan perbendaharaan yang telah diatur dalam UndangUndangdanperaturanpelaksanaannya.PemerintahDaerahjugamembentukprodukhukumyangmengaturtuntutanperbendaharaandiwilayahnyabaikdenganPerda maupun Perbup. Penelitian ini bertujuan untuk menelitilembaga yang berwenang dalam menangani penyelesaian ganti kerugianterhadap bendahara, dan akibat hukum dari Surat Keputusan Pembebanandalam tuntutan perbendaharaan yang mendasarkan pada Perda atau Perbup.Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif denganpendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa lembaga yang berwenang dalam menanganipenyelesaian tuntutan perbendaharaan adalah BPK yang diperoleh secaraatribusi dari kewenangan asli UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun2006 dan merupakan implementasi dari asas dalam pengelolaan keuangannegara yaitu asas komtabilitas, asas pemisahan kekuasaan dalampengelolaan keuangan negara/daerah, serta asas pemeriksaan keuangan olehbadan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Bentuk dari proses penuntutanganti kerugian terhadap bendahara yang dilakukan berdasarkan Perda danPerbup adalah Surat Keputusan Pembebanan dari Bupati. Ditinjauberdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 maka Surat Keputusan Pembebanan dariBupati dalam penetapan ganti kerugian daerah terhadap bendahara tidak sahdan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.Kata kunci: tuntutan perbendaharaan, kerugian negara/daerah, ganti rugi,TP-TGR
ANALISIS HUKUM TERKAIT PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA Priyantoro, Agus
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 7, No 2 (2022): Akta Yudisia
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v7i2.4944

Abstract

AbstrakUpaya pemulihan kerugian negara salah satunya dilakukan dengan mekanisme tuntutan perbendaharaan yang telah diatur dalam UndangUndang dan peraturan pelaksanaannya. Pemerintah Daerah juga membentuk produk hukum yang mengatur tuntutan perbendaharaan di wilayahnya baik dengan Perda maupun Perbup. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lembaga yang berwenang dalam menangani penyelesaian ganti kerugian terhadap bendahara, dan akibat hukum dari Surat Keputusan Pembebanan dalam tuntutan perbendaharaan yang mendasarkan pada Perda atau Perbup. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang berwenang dalam menangani penyelesaian tuntutan perbendaharaan adalah BPK yang diperoleh secara atribusi dari kewenangan asli UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006 dan merupakan implementasi dari asas dalam pengelolaan keuangan negara yaitu asas komtabilitas, asas pemisahan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, serta asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Bentuk dari proses penuntutan ganti kerugian terhadap bendahara yang dilakukan berdasarkan Perda dan Perbup adalah Surat Keputusan Pembebanan dari Bupati. Ditinjau berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 maka Surat Keputusan Pembebanan dari Bupati dalam penetapan ganti kerugian daerah terhadap bendahara tidak sah dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.Kata kunci: tuntutan perbendaharaan, kerugian negara/daerah, ganti rugi, TP-TGR
Co-Authors Fahmi Abdillah Fahmi Abdillah Fahrudin Fahrudin Fahrudin Fahrudin Hadi Nugroho Hadi Nugroho Panuju Panuju Rahmat, Ginanjar Rahmat, Ginanjar Wicaksono, Bambang WICAKSONO, BAMBANG Wijaksono, Egie Wijaksono, Egie