Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENYULUHAN HUKUM TINDAK PIDANA UU ITE TERHADAP MASYARAKAT DI DESA CEMPEDAK LOBANG Muhammad Din Al Fajar; Jelly L Leviza; Riadhi Alhayyan; Fadhillah Fahmi Adriany
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2021): Volume 2 Nomor 3 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i3.2931

Abstract

Pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Sebagai perbandingan, total jumlah penduduk Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Ini artinya, penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7 persen. Pengguna internet tersebut bukan hanya di kota-kota besar namun juga sampai ke desa-desa termasuk Desa Cempedak Lobang, Kabupaten Serdang Berdagai. Berbanding terbalik dengan tingkat penggunaan internet, masyarakat di desa tersebut tidak sepenuhnya memahami tentang aturan hukum dalam menggunakan internet. Tak jarang, secara tidak sengaja masyarakat telah melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam UU ITE. Pengetahuan hukum yang rendah berpengaruh pada tingkat kepatuhan hukum, tingkat kepatuhan hukum yang rendah mengakibatkan hukum tidak berjalan dengan efektif. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan hukum adalah dengan melakukan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
The Implementation of Sanctions as an Effort to Handle Covid-19 Pandemic in Medan City (Study on Covid-19 Handling Task Unit in Medan City) Muhammad Din Alfajar; Eko Yudhistira; Fadhillah Fahmi Adriany
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.4630

Abstract

The government has established a health protocol policy through the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/382/2020 concerning Health Protocols for the Community in Public Places and Facilities in the Context of Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). In supporting this policy, there are provisions of other laws and regulations that contain sanctions, both administrative sanctions and criminal sanctions. In theory, there are many views put forward by experts regarding the purpose of imposing criminal sanctions (sanctions). Based on existing criminal theories, criminal law enforcement policies will be analyzed in tackling the Covid-19 pandemic, especially in the city of Medan. This begins by identifying legal provisions regarding sanctions for violators of health protocols. Then analyze whether the legal provisions made for violators of the health protocol can achieve the expected sentencing goals. The research method used is normative legal-empirical law research (combined) using primary data and secondary data obtained through field research and library research. The field study was carried out at the Covid-19 Handling Task Force in Medan City. This study will explain the provisions of existing laws and regulations from the level of the Act to Regional Regulations that regulate sanctions for violators of health protocols.