Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Lex Generalis
Mohamad Ali
Universitas Bina Bangsa
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM MANAJEMEN BANK SAMPAH DI KELURAHAN PANANCANGAN KECAMATAN CIPOCOK JAYA KOTA SERANG-BANTEN Enjum Jumhana; Irwanto Irwanto; Mohamad Ali
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i2.4324

Abstract

Berbicara mengenai sampah, tidak akan ada habisnya. Sampah adalah suatu permasalahan lingkungan yang sangat komplek dan rumit dalam berbagai sisi aspek manapun karena akan berdampak pada permasalahan ekonomi, politik dan sosial budaya. Sehingga sangat diperlukan sekali dalam menangani manajemen yang efektif, strategis dan cerdas agar sampah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi dalam lingkungan hidup. Dalam permasalahan sampah yang ada di kelurahan Panancangan kecamatan Cipocok Jaya kota Serang banten. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sampah bertebaran dimana-mana sehingga berdampak pada lingkungan yang kotor dan tidak asri. Kondisi seperti ini tentunya sangat meresahkan masyarakat yang dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan yang terdapat di kelurahan Panancangan kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Dalam pengabdian ini, peneliti mencoba memberikan solusi yaitu pendampingan pemuda dalam manajemen sampah memanfaatkan bank sampah yang sudah ada. Dengan cara seperti ini, maka sampah yang ada di kelurahan Panancangan kecamatan Cipocok Jaya akan dapat di kelolah dengan baik serta mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Pendampingan pemuda dalam manajemen sampah serta dapat mengelolah bank sampah dengan baik, sehingga sampah yang bisa di manfaatkan dapat dipilah untuk bisa didaur ulang kembali oleh masyarakat setempat. Bank sampah adalah suatu konsep dimana individu bisa mengumpulkan sampah kering, organik-anorganik, terurai dan tak dapat diurai yang selanjutnya dipilah serta memiliki manajemen layaknya seperti bank sampah. Masyarakat terutama anak-anak sangat antusis mengumpulkan sampah terutama sampah plastik, kertas dan dos untuk ditimbang di bank sampah serta memiliki buku tabungan yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang didapatkan. Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual dipabrik yang sudah bekerjasama dengan pengelolaan sampah tersebut. Bank sampah berfungsi sebagai tempat untuk menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi yang tinggi, serta bisa dibuatkan kerajinan yang terbuat dari sampah yang sudah dipilah sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang ekonomis bagi masyarakat kelurahan Panancangan kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten.
Analisis Yuridis terhadap Pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam Kasus Pengakhiran Suatu Perjanjian Karena Terjadinya Wanprestasi Mohamad Ali; Mohammad Hifni
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.877

Abstract

Article 1266 of the Civil Code explains that default by one party does not immediately terminate the agreement, but must first be brought before a judge. However, in its implementation, the parties usually do not pay attention to the provisions of Article 1266 of the Civil Code, so that if a default occurs, the agreement can be terminated unilaterally. The core problem in this article relates to the views of legal experts on the neglect of Article 1266 of the Civil Code and the application of the waiver clause of Article 1266 of the Civil Code based on court decisions. This research is a normative legal study that utilizes secondary data obtained from literature analysis. This article explains that there are differences of opinion among legal experts regarding whether the parties are allowed to ignore Article 1266 of the Civil Code, seen from the characteristics of the legal norms, the situations, and the parties involved in the agreement. Based on the analysis of court decisions by the Author, most judges agree with the application of the waiver clause of Article 1266 of the Civil Code based on Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code. Thus, the agreement between the parties regarding the waiver of Article 1266 of the Civil Code in the agreement must be complied with by the parties concerned. Judges who reject the application of the waiver clause of Article 1266 of the Civil Code assume that the action is contrary to the provisions contained in Article 1266 of the Civil Code.
Tinjauan Hukum terhadap Ketiadaan Ketentuan Uang Pisah dalam Perjanjian Kerja Bersama: Implikasi bagi Pekerja dan Pengusaha Sulkiah Hendrawati; Wahyudi Wahyudi; Mohamad Ali
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 5 (2025): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i5.1647

Abstract

This study's goal is to look into the legal provisions concerning severance pay (uang pisah) in employment relationships in Indonesia, particularly in the context of Collective Labor Agreements (PKB), and to review the legal implications from the absence of severance pay clauses in such agreements on the protection of workers’ rights and employers’ obligations. Furthermore, this study presents a legal analysis of the judicial considerations of the Industrial Relations Court in Yogyakarta in Decision No. 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk. Using a normative juridical approach and qualitative analysis, the findings reveal that Indonesian labor regulations do not explicitly determine the amount of severance pay, instead delegating such provisions to be negotiated in the PKB. The absence of such provisions creates a legal vacuum that leads to uncertainty in the safeguarding of labor rights. In its decision, the court interpreted the right to severance pay based on principles of justice and the worker's length of service, despite its absence in the PKB. This highlights the urgency of establishing clear and explicit regulations on severance pay within collective labor agreements to ensure balanced and equitable legal protection for both parties.
Co-Authors Enjum Jumhana Irwanto Irwanto Mohammad Hifni Sulkiah Hendrawati Wahyudi Wahyudi