<![CDATA[Penelitian ini mengkaji Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pemerintahan Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean). Masalah penelitian ini berbicara Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Mekar Jaya dalam daya upaya penyelenggaraan pemerintahan desa bersama masyarakat diantaranya dalam hal ini pembangunan desa dan peningkatan sumber daya manusia. Berdasarkan undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, maka setiap desa diharapkan dapat melakukan perubahan tata kelola Desa baik dari segi pembangunan, struktur lembaga, pemberdayaan masyarakat dan proses pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa dan faktor-faktor terbitnya undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa Jenis penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan analisi deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dan melalui kajian literatur pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisa secara kualitatif yang selanjutnya disajikan secara deskriptif. Adapun kerangka konseptual dan teoritis yang penulis gunakan yaitu teori implementasi kebijakan , teori otonomi daerah dan teori good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam hal ini pada Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah desa pada penerapan dan faktor-faktor terbitnya UU No.6 Tahun 2014 ada 10 prinsip yang harus diterapkan, empat diantaranya yaitu 1. Pengawasan 2. Daya Tanggap 3. Transparansi 4. Partisipasi. Faktor-faktor yang mendukung penerapan UU No.6 tahun 2014 di desa majannang diantaranya 1. Kondisi lingkungan; 2.SDM aparatur; 3. Masyarakat]]>
