Wijoko Lestariono
Universitas Palangka Raya

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOBA PADA KALANGAN PELAJAR (STUDI KASUS PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN Wijoko Lestariono; Chairunnisa Chairunnisa
JURNAL SOCIOPOLITICO Vol 1 No 2 (2019): JURNAL SOCIOPOLITICO
Publisher : FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.143 KB) | DOI: 10.54683/sociopolitico.v1i2.11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Upaya pencegahan dan pemberantasan dan peredaran narkoba pada kalangan kasus pada badan narkotika nasional provinsi Kalimantan. yang meliputi tahapan interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah kepala bidang dan seksi pencegahan pemberdayaan masyarakat serta staf bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP Kalimantan Tengah, kepala bidang renstra Dikpora Kalimtan Tengah, dan siswa peserta sosialisasi, ditentukan dengan teknik purposive. Informan penelitian adalah kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kepala seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, staf bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP Kalimatan Tengah, serta staf dari Dikpora Kalimantan Tengah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan pencermatan dokumen. Analisis data menggunakan teknis analisis Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian sebagai berikut: Implementasi kebijakan P4GN di BNNP Kalimantan Tengah meliputi interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi. (1) Tahap interpretasi BNNP Kalimantan tengah menyusun rencana strategis dan rencana kerja anggaran. Dari interpretasi program yang menyasar pada kalangan pelajar yaitu diseminasi informasi, advokasi, pembentukan kader anti narkoba, dan pemberdayaan kader anti narkoba. (2) Pada pengorganisasian, dilakukan penyusunan panitia baik dari dalam maupun luar BNNP, penentuan anggaran dan sarana prasarana serta pihak yan terlibat dengan menyusun proposal.
PERAN KEPALA DESA SEBAGAI OPINION LEADER DI DESA BUKIT HARAPAN Wijoko Lestariono; Hendro Hendro
JURNAL SOCIOPOLITICO Vol 2 No 1 (2020): JURNAL SOCIOPOLITICO
Publisher : FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.021 KB) | DOI: 10.54683/sociopolitico.v2i1.20

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mendeskripsikan peranan Kepala Desa dalam membangun citra kerja yang baik terhadap warga pada masyarakat di Desa Harapan Kabupaten Kotawaringin Timur. (2) Untuk mendeskripsikan peranan Kepala Desa dalam meningkatkat hubungan komunikasi kepada masyarakat di Desa Bukit Harapan Kabupaten Kotawaringin Timur. Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif metode yang hanya memaparkan, menuliskan, dan melaporkan keadaan suatu objek ataupun suatu peristiwa yang berupa penyingkapan sebuah fakta. Sedangkan metode studi kasus adalah metode penelitian tentang subjek penelitian berupa individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat, yang berkenaan dengan suatu fase atau tahap, sehingga dapat memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat dan karakter yang khas dari suatu kasus. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan : 1) Dalam peraturan desa Kepala Desa di Desa Bukit Harapan Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyelesaikan proker desa yang dibuat dan semua anggota ikut serta dalam menjalankan proker kerja, dan visi/misi yang ada didesa sangat berjalan dengan baik, serta sekertaris desa sangat membantu dalam peraturan desa yang dijalankan dalam pemerintahan. 2) Hambatan yang dialami di kantor pemerintahan desa masih sangat kurangnya keterlibatan masyarakat terhadap program yang telah disusun oleh pemerintah desa, untuk selanjutnya agar partisifasi warga bisa ditingkatkan lagi agar proses pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar adanya komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan warganya.
KETERATURAN SOSIAL DALAM BENTUK GOTONG ROYONG MENGELOLA KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN MENTENG KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA Fauzi Rahman; Wijoko Lestariono
JURNAL SOCIOPOLITICO Vol 2 No 2 (2020): JURNAL SOCIOPOLITICO
Publisher : FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.271 KB) | DOI: 10.54683/sociopolitico.v2i2.27

Abstract

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Ingin mengetahui keteraturan sosial dalam bentuk gotong royong mengelola kebersihan lingkungan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Ingin mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat keteraturan sosial dalam bentuk gotong royong mengelola kebersihan lingkungan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian - kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan,Sesuai dengan masalah yang penulis ajukan, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi alami. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil kesimpulan penelitian ini adalah Keteraturan sosial masyarakat dalam kegiatan gotong royong mengelola kebersihan di Kelurahan Menteng dapat dilihat dari beberapa karakteristik yaitu Tertib Sosial, Sosial Order, Keajegan dan Pola. Tertib sosial masyarakat dalam mengelola kebersihan dilingkungan kelurahan menteng berpedoman kepada norma tertulis dan berupa himbauan dari ketua rukun tetangga. Pengetahuan tentang kebersihan telah diinternalisasi sejak masih sekolah namun dalam praktek sehari-hari mengalami kendala berupa kurangnya kesadaran kolektif warga diakibatkan sosial control yang lemah dan sangsi atas tindakan tidak berlaku efektif. Faktor penghambat adalah hubungan sekunder warga yang hanya memenuhi keinginan dari ketua warga sebagai tokoh masyarakat yang menggambarkan kehadiran semu warga dan toleransi yang rendah karena individualisme tinggi warga serta kurangnya kesadaran koletif warga akibat perubahan sosial masyarakat kota. Faktor pendorong berupa kerjasama terlihat pada masyarakat yang tinggal secara permanen dan peran tokoh Ketua RT dalam menyeimbangkan, mempersatukan, kepentingan warga masyarakat.
MODEL INTERAKSI NARAPIDANA KELAS II A PALANGKA RAYA Wijoko Lestariono; Fauzi Rahman
JURNAL SOCIOPOLITICO Vol 3 No 1 (2021): JURNAL SOCIOPOLITICO
Publisher : FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.698 KB) | DOI: 10.54683/sociopolitico.v3i1.36

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pola interaksi warga binaan Lapas Klas IIA Palangka Raya. (2) Ingin mengetahui Faktor-faktor terjadinya pola interaksi warga binaan Lapas Klas IIA Palangka Raya Metode penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan : 1) Proses interaksi sosial antar warga binaan yang ada pada rutan kelas II A Palangka Raya disebabkan karena adanya kontak sosial baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan symbol-simbol bahasa, dan tanda-tanda akibat dari interaksionis simbolik. Kesempatan kontak individu tercipta dalam suasana rutinitas sesuai dengan program pembinaan warga binaan yaitu bidang pertanian, pendidikan dan agama serta kesempatan meningkatkan keterampilan berupa pencucian kendaraan bermotor. 2) Pola interaksi asosiatif yang dilakukan oleh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A terjadi pada : a) melalui kerjasama relative dapat terlaksana dengan baik dengan adanya saling pengertian dalam kebersihan ruang tahanan. b) Dalam interaksi asosiatif berupa Akomodasi, sudah ada mekanisme dalam menyelesaikan masalah yaitu dengan aturan dan sangsi, ketaatan terhadap aturan menghasilkan reward berupa remisi sedangkan pelanggaran terhadapnya .berupa pengasingan dalam straff sel dan tidak diberikan remisi. Umumnya konflik terjadi karena berkurangnya kepercayaan karena keterlambatan membayar hutang sehingga terjadi disharmoni antar warga binaan. c) Untuk interaksi Asosiatif asimilasi , ditandai dengan terjadinya penerimaan budaya mengenai bahasa yang digunakan bagi kelompok minoritas mengikuti kelompok mayoritas. d) Disisi lain nya perilaku laten dalam penggunaan alat komunikasi handphone untuk mengakses pesan dari luar dapat berdampak kepada terjadinya penyimpangan norma yang telah digariskan oleh pihak Lapas.
TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA Wijoko Lestariono; Linda Susanti
JURNAL SOCIOPOLITICO Vol 3 No 2 (2021): JURNAL SOCIOPOLITICO
Publisher : FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.456 KB) | DOI: 10.54683/sociopolitico.v3i2.42

Abstract

Penelitian ini mengkaji Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pemerintahan Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean). Masalah penelitian ini berbicara Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Mekar Jaya dalam daya upaya penyelenggaraan pemerintahan desa bersama masyarakat diantaranya dalam hal ini pembangunan desa dan peningkatan sumber daya manusia. Berdasarkan undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, maka setiap desa diharapkan dapat melakukan perubahan tata kelola Desa baik dari segi pembangunan, struktur lembaga, pemberdayaan masyarakat dan proses pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa dan faktor-faktor terbitnya undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa Jenis penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan analisi deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dan melalui kajian literatur pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisa secara kualitatif yang selanjutnya disajikan secara deskriptif. Adapun kerangka konseptual dan teoritis yang penulis gunakan yaitu teori implementasi kebijakan , teori otonomi daerah dan teori good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam hal ini pada Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah desa pada penerapan dan faktor-faktor terbitnya UU No.6 Tahun 2014 ada 10 prinsip yang harus diterapkan, empat diantaranya yaitu 1. Pengawasan 2. Daya Tanggap 3. Transparansi 4. Partisipasi. Faktor-faktor yang mendukung penerapan UU No.6 tahun 2014 di desa majannang diantaranya 1. Kondisi lingkungan; 2.SDM aparatur; 3. Masyarakat
ANALISIS MANAJEMEN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI SEKTOR PARIWISATA “WISATA KERENG BANGKIRAI KOTA PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH”: (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya) Wijoko Lestariono; Penny Yuliansari
Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin Vol. 8 No. 2 (2021): Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin
Publisher : Jurusan Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.494 KB)

Abstract

National Development in Indonesia by developing regions through the development of existing potential, one of the regional potentials that can be developed is the tourism sector where this activity plays a very important role in supporting the economy both centrally and regionally. Tourism activities can contribute to regional revenues sourced from regional levies through purchasing entrance tickets at tourist sites, based on data from the Culture and Tourism Office of the City of Palangka Raya in 2020. Total PAD from the tourism sector is around 406,283,200 by having 34 tourist destinations with various kinds. Tourist attractions include natural, artificial, religious and cultural tourism. One of the attractions in the city of Palangka Raya is the Kereng Bangkirai Pier tour, which is unique, namely the black water This study aims to determine and analyze government management in increasing Regional Original Income through tourism development, Kereng Bangkirai Pier Tourism in Palangka Raya City, Central Kalimantan. Using the theory of Managing Government, Governing Management (Hendry Mitntzberg), in analyzing and reviewing 4 programs of the Department of Tourism, namely, tourism marketing development programs, tourism destination development programs, partnership development programs, cultural wealth development and management programs. The method used is qualitative research, with data collection techniques through an interview process, namely the Department of Culture and Tourism, as well as business actors around the Kereng Bangkirai Pier Tourism area. Based on the data found, the results of this study indicate that 4 programs from the Tourism Office using the theory of Managing Government, Governing Management (Hendry Mitntzberg) have been implemented and the Kereng Bangkirai Pier tourism is one of the contributors to PAD for the City of Palangka Raya, suggestions that can be given from this research Both the government and the actors in the Kereng Bangkirai Pier Tourism sector can continue to optimize tourism both from natural resources and human resources to attract tourists every year so that PAD will increase.