This Author published in this journals
All Journal Verstek
Zakki Adhiliyati, S.H., M.H., LL.M
Procedural Law Department, Faculty of Law, Sebelas Maret University

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Verstek

Upaya Gugatan Perlawanan Debitur Untuk Membatalkan Penjualan Lelang Objek Hak Tanggungan Grafita Aji Parama Bhakti; Zakki Adhiliyati, S.H., M.H., LL.M
Verstek Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v5i2.33462

Abstract

    This study aims to determine the suitability of the consideration of judges with law No. 4 of 1996 About security rights in decisions to attempt resistance lawsuit to cancel the auction sale of the debtor object security rights. The method used in this paper is a normative prescriptive and applied. The approach used is a case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, with materials analysis techniques that are legal syllogism deductive method. Case originated from PT. BANK MEGA Tbk Cq. BANK MEGA Branch of Magelang as creditor who has tendered against the collateral of the debtor named Ahmad Zuhri of 1 (one) parcels of land and buildings, following everything that stands on it. But the tender process was delayed due to a lawsuit opposition from the debtor, whereas a settlement through legal institutions in practice would be detrimental to the debtor because it takes time, cost and effort is not small, as well as the interest to be paid to the creditors will continue to accumulate during the judicial process ongoing. Creditors will also be harmed because they do not immediately get the repayment of debt as a result of the execution process convoluted in court. Based on research, it can be concluded the judges stated that the execution of the security rights is legitimate and in accordance with article 20 of Law No. 4 of 1996 concerning security rights, and rejected the lawsuit filed by the debtor resistance.     Keywords: Creditors, Debtors, Security rights
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Yang Objeknya Dikuasai Oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan No. 326/Pdt/2015/Pt.Smg) Alvin Riza Subakti; Zakki Adhiliyati, S.H., M.H., LL.M
Verstek Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.463 KB) | DOI: 10.20961/jv.v6i2.39145

Abstract

     Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi pemegang Hak Tanggungan dalam melaksanakan parate eksekusi yang objeknya dikuasai oleh Pihak Ketiga.     Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Kajian utama dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 326/Pdt/2015/PT.Smg. Teknik analisi yang digunakan adalah induktif silogisme.       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi tetap dapat dilaksanakan meskipun objeknya dikuasai oleh pihak ketiga karena pada prinsipnya perlawanan pihak ketiga dapat mengakibatkan pembatalan pelaksanaan eksekusi apabila pelawan dapat membuktikan hak miliknya. Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan dalam perkara ini tetap dapat dilaksanakan meskipun objeknya dikuasai oleh pihak ketiga karena pihak ketiga dalam hal ini hanya menguasai, bukan pemilik sah atas objek sengketa.        Kata Kunci: Perlawanan Pihak Ketiga, Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Perlindungan Hukum.
Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Surakarta Thea Rizky Asa Perdana; Zakki Adhiliyati, S.H., M.H., LL.M
Verstek Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (632.915 KB) | DOI: 10.20961/jv.v5i1.33406

Abstract

      This research aims to determine the urgency of change in the spreme court rule number 1 in 2016 on the impelemtation of mediation in courts, especially in divorce case at Religious Court of Surakarta where the success raet of mediation in divorce case is still very small.       This research is an empirical law and applied with descriptive method. Data used is primary data obtained directly from the Religious Court in Surakarta. Secondary data were obtained from the materials library, books, journals, as well as the results of previous studies. The data collection technique is by interview and study documents or library materials and analyzed using qualitative analysis.        The result of the research is that the success rate of mediation in divorce case in the Religious Court of Surakarta si still very small and its implementation hasn’t been effective based on Supreme Court Rule number 1 in 2008. Making the regulatory change become Supreme Court Rule Number 1 in 2016became the urgency for the religous court in Surakarta in order to increase the success of mediation and reduce the number of divorce in Religious Court of Surakarta.        Keywords:Mediation, Divorce, Urgency, Religious Court
Analisis Konstruksi Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Frida Nurrahma Matsuri; Zakki Adhiliyati, S.H., M.H., LL.M
Verstek Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v7i3.38265

Abstract

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada Penetapan No. 77/Pdt.P/2015/PA. Skh. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus. Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah mengambil putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum adalah  cara kerja atau berfikir hakim dalam mempertimbangkan alat bukti dan dalil-dalil yang diajukan sebelum mengeluarkan Penetapan. Pada kasus ini hakim mempertimbangkan Permohonan dispensasi nikah dalam Penetapan No. 77/Pdt.P/2015/PA. Skh mengunakan konstruksi penghalusan hukum. Pada dasarnya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan alasan pengajuan dispensasi nikah, Hakim melakukan penghalusan hukum dengan Pasal 53 ayat (1) KHI yang membolehkan pernikahan jika perempuan telah hamil diluar nikah.   Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Konstruksi Hukum, Penetapan