Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 277 K/Pdt.Sus-Phi/2017) Putri Andini; Reny Septiani
Journal of Judicial Review Vol 21 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v21i2.677

Abstract

Termination of employment should not be carried out unilaterally or arbitrarily, because termination of employment occurs due to certain reasons that cause a worker to escape from a work agreement and responsibility as long as he is bound by a work agreement from the company where he works. But in its implementation there are still many unilateral termination of employment. The purpose of this study is to analyze the legal protection of workers who are unilaterally terminated by the company and analyze the judges' consideration of cases of unilateral termination based on the Decision of the Supreme Court Number 277 / K / Pdt.Sus-PHI / 2017. The research methodology used is normative juridical. Normative juridical research uses primary, secondary and tertiary legal materials and uses primary data. To obtain the data used library study methods and interviews. The approach used in this study is the case approach and the legal approach. Based on the research that has been done, it is found the legal fact that the unilateral termination of employment is not permitted by the company. Termination of employment must obtain a determination from an indutrial relationship dispute settlement institution and Law No. 13 of 2003 has provided legal protection for workers in accordance with the theory of legal protection proposed by Philipus M. Hadjon. In addition, the Supreme Court of the Republic of Indonesia in Decision Number 277 K / Pdt.Sus-PHI / 2017 has decided the case in accordance with the provisions in the legislation.
Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang Gold Hill Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indra Indra; Putri Andini
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 1 No 1 (2021): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Merek merupakan sebuah tanda pembeda dari suatu barang dan/atau jasa dan juga merupakan identitas dari sebuah barang dan/atau jasa. Diperlukan tanda pembeda yang cukup agar Merek dapat didaftarkan untuk memperoleh hak atas Merek. Hak atas Merek diperoleh dengan dilakukan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Proses pendaftaran dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dilakukan pendaftaran atas suatu Merek bertujuan agar Merek mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Perlindungan yang diberikan oleh negara adalah Merek tersebut tidak dapat digunakan oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik Merek. Dengan memiliki sertifikat hak atas Merek, maka pemohon pendaftaran Merek merupakan pemilik sah dari Merek barang dan/atau jasa tersebut. Sertifikat hak atas Merek juga dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan yang sah di pengadilan. Gold Hill adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi barang kebutuhan seperti kantong plastik, sedotan, dan tali rafia. Namun Merek dagang tersebut belum dilakukan pendaftaran. Sehingga dalam hal ini penulis bertujuan untuk membantu melakukan pendaftaran untuk menghindari sengketa terkait merek dikemudian hari. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris atau sosiologis, dengan data primer berupa observasi atau wawancara secara langsung, didukung dengan data sekunder berupa studi keperpustakaan. Hasil dari proses pendaftaran Merek Gold Hill adalah dengan mendapatkan tanda terima permohonan pendaftaran Merek dagang.