Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang Gold Hill Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indra Indra; Putri Andini
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 1 No 1 (2021): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Merek merupakan sebuah tanda pembeda dari suatu barang dan/atau jasa dan juga merupakan identitas dari sebuah barang dan/atau jasa. Diperlukan tanda pembeda yang cukup agar Merek dapat didaftarkan untuk memperoleh hak atas Merek. Hak atas Merek diperoleh dengan dilakukan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Proses pendaftaran dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dilakukan pendaftaran atas suatu Merek bertujuan agar Merek mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Perlindungan yang diberikan oleh negara adalah Merek tersebut tidak dapat digunakan oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik Merek. Dengan memiliki sertifikat hak atas Merek, maka pemohon pendaftaran Merek merupakan pemilik sah dari Merek barang dan/atau jasa tersebut. Sertifikat hak atas Merek juga dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan yang sah di pengadilan. Gold Hill adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi barang kebutuhan seperti kantong plastik, sedotan, dan tali rafia. Namun Merek dagang tersebut belum dilakukan pendaftaran. Sehingga dalam hal ini penulis bertujuan untuk membantu melakukan pendaftaran untuk menghindari sengketa terkait merek dikemudian hari. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris atau sosiologis, dengan data primer berupa observasi atau wawancara secara langsung, didukung dengan data sekunder berupa studi keperpustakaan. Hasil dari proses pendaftaran Merek Gold Hill adalah dengan mendapatkan tanda terima permohonan pendaftaran Merek dagang.
Upaya Hukum yang Dapat Diambil Konsumen Terkait Keterlambatan dalam Proses Pengiriman Produk Indra Indra; Agustianto Agustianto; Nadia Carolina Weley
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 5 No. 2 (2026): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Februari 2026
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v5i2.5815

Abstract

Delays in delivery of goods in e-commerce transactions in Indonesia cause material and immaterial losses for consumers. This situation places customers at a disadvantage and requires a firm regulatory framework to enforce their rights. The objective of this study is to analyze the regulatory arrangements that control delivery delays, the obligations of businesses and delivery services, and the mechanisms for customers facing default. The method applied is a doctrinal juridical study through regulatory methodology and an empirical study in the form of a survey and literature review related to e-commerce practices, customer protection, and default. The study findings indicate that legal regulations regarding delivery delays are quite comprehensive, reflected in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Government Regulation Number 71 of 2019, and delivery service regulations. However, practice in the field shows a gap between legal norms and reality, with more than 35% of consumers experiencing delays at least once a year due to internal business factors or logistical constraints. Consumers can pursue non-litigation legal remedies through complaints, grievances, or BPSK (the Consumer Protection and Security Agency), as well as litigation in the form of breach of contract lawsuits and demands for material and immaterial compensation. This study concludes that the success of legal customer protection depends heavily on regulatory implementation, coordination between businesses and delivery services, and consumers' understanding of their rights.