<![CDATA[ABSTRAK. Sejak era reformasi tahun 1999, masyarakat Indonesia telah mengalami pencerdasan dan pencerahan yang luar biasa. Selain itu, masyarakat kini semakin menjadi sadar akan hak-haknya dalam konteks memaknai warisan leluhurnya. Oleh karena itu tidak mengherankan, dalam urusan pengelolaan sumberdaya arkeologi, mereka tidak lagi bersikap apatis seperti yang terjadi pada masa orde baru. Sebaliknya pada masa otonomi daerah ini, mereka lebih bersikap proaktif dan bahkan mulai menuntut hak-haknya untuk ikut terlibatkan dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi. Sebagai akibatnya, muncul berbagai konflik pemanfaatan yang akhir-akhir ini sering terjadi di berbagai tempat khususnya pada situs-situs yang menjadi pusat perhatian masyarakat luas. Banyak faktor penyebab munculnya konflik pemanfaatan sumberdaya arkeologi baik secara kultural maupun struktural. Tetapi faktor penyebab tersebut tidak dapat dilihat secara sepihak, karena dilatarbelakangi oleh sejarah sistem pengelolaan warisan budaya yang selama ini masih mengikuti pola kolonial dan beberapa factor perubahan sosial budaya dan politik yang sangat rumit dan cepat, sehingga solusi pemecahannya pun diperlukan kebijakan ekstra yang tidak mudah. Demikian pula, faktor penyebab konflik yang terjadi di berbagai tempat tidaklah sama, sehingga dalam penanganannya diperlukan strategi resolusi konflik yang sesuai dengan akar permasalahan pada masing-masing daerah tersebut. Secara konseptual resolusi konflik pada hakekatnya lebih merupakan proses penghapusan konflik melalui metode analitis dan mampu menjangkau akar permasalahan. Resolusi konflik juga merupakan solusi yang bersifat permanen terhadap suatu problematik yang melibatkan dua pihak atau lebih di dalam suatu konteks pemanfaatan sumberdaya arkeologi yang khusus. ABSTRACT. Resolution of Conflicts regarding the Utilization of Archaeological Resources in Indonesia: A Conceptual Framework. The people of Indonesia have become more educated and cultured, since the beginning of the reformation period in 1999. Further effect of reformation is the awareness of the rights of the people of Indonesia to present the significance of their cultural heritages. Therefore, it is understandable that the people of Indonesia are more conscious dynamic in regard to the management of archaeological resources than that of the new order before 1999. Since the commencement of the regional autonomy, the people of Indonesia have become pro-active and began to claim their rights for involvement in managing the archaeological resources. This circumstance has resulted numerous of conflicts of benefiting from the archaeological resources in various regions, especially at sites which attract public interest. The conflict of benefiting from the archaeological resources is caused by a variety of aspects, cultural and structural. However, these aspects cannot be examined independently. The history of cultural heritage management indicate that 1) the system which have been used up to the present adhere to the colonial pattern constructed before the independence of Indonesia in 1945; and 2) A number of complicated and rapid change of social, culture, and politics aspects have also affected the conflict of interests. Therefore, it is necessary to establish an admirable policy to solve this problematical issue. Moreover, the conflict that occurred in each place is also caused by aspect particular to that place. Therefore, it is necessary to develop a strategic resolution to manage the conflicts taken place in every specific region. Conceptually, the essence of resolution for conflicts is a process of eliminating conflicts by way of analytical method that enable to reach the roots of problems. The resolution for conflicts is also a permanent solution for solving a problem between two parties or more in regard to a specific benefiting from archaeological resources.]]>
