Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pamulang Law Review Journal of Innovative and Creativity Jurnal Supremasi hukum
Herliana Heltaji
Universitas Pamulang
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Dilema Hak Asasi Manusia dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia Herliana Heltaji
Pamulang Law Review Vol 4, No 2 (2021): November 2021
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v4i2.17747

Abstract

Hukuman mati merupakan hukuman yang masih diakui penerapannya di Indonesia. Hukuman mati biasanya diterapkan untuk para pelaku kejahatan tertentu yang mana kejahatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes).  Kepastian hukum terkait hukuman mati ini dapat dilihat pada Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan bahwa hukuman pidana mati merupakan salah satu hukuman pokok. Pada saat yang bersamaan, pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Selain itu pada pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa “Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Bahkan Kovenan Internasional, yaitu Declaration Universal of Human Right (DUHAM) pada pasal 3 menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu.”. Bahwa penelitian ini adalah penelitian normatif. Permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah; 1) Apakah hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia? Dapat disimpulkan hukuman mati sebagai hukuman pidana merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana bertentangan dengan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 dan kovenan internasional.
Bank Sebagai Institusi Publik Analisis Hukum Atas Pendirian Dan Mekanisme Pembubaran Di Indonesia Herliana Heltaji; Ayyub Kadriah; Dimas Aditya Pamungkas
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5181

Abstract

This study examines the relationship between the public functions of banks and the legal regime governing their establishment and dissolution in Indonesia. Banks are not merely commercial entities; they also serve as public institutions that safeguard financial system stability, protect public funds, and ensure the smooth operation of payment systems. The research employs a normative analysis method with conceptual and critical approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources, as well as literature and online sources. The study focuses on: first, how the public functions of banks shape the legal framework for their establishment, distinguishing them from private corporations; second, how the systemic nature of banks necessitates authoritative dissolution mechanisms through resolution and special liquidation regimes. Findings indicate that bank establishment and dissolution regulations in Indonesia are inseparable from the objectives of economic stability and public trust, and that domestic legal literature requires stronger integration of macroeconomic and juridical perspectives. This study offers practical contributions for regulators and the banking industry while enriching academic discourse on bank intermediation as a public instrument.
VICAROIUS LIABILITY KARYAWAN PERBANKAN DITINJAU DARI PASAL 1365 dan 1367 KUHperdata Herliana Heltaji; Ayyub Kadriah
Jurnal Supremasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Jurnal Supremasi Hukum
Publisher : Yayasan Kayyis Mulia Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum pengganti dalam konteks karyawan perbankan, khususnya bagaimana bank sebagai pemberi kerja dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya. Latar belakang masalah ini terletak pada pentingnya perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan oleh tindakan karyawan bank, serta kebutuhan akan penerapan tanggung jawab pengganti di industri perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata, serta Undang-Undang Perbankan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin tanggung jawab pengganti dapat diterapkan pada bank dalam kasus di mana karyawan bertindak dalam lingkup pekerjaannya, dan bank bertanggung jawab jika terjadi kelalaian dalam pengawasan. Namun, penerapan tanggung jawab tersebut perlu mempertimbangkan pengecualian tertentu, seperti penggunaan kontraktor independen dan agen yang tampak. Kesimpulannya, bank harus proaktif dalam mengelola risiko dengan menerapkan pengawasan yang lebih ketat dan kebijakan mitigasi risiko. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kajian lebih lanjut terkait peran teknologi dalam pengawasan karyawan perbankan serta implikasi hukum dari penggunaan kontraktor independen.
Co-Authors Ayyub Kadriah Dimas Aditya Pamungkas