Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Pamulang Law Review Journal of Innovative and Creativity Jurnal Supremasi hukum
Ayyub Kadriah
Universitas Pamulang
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PRODUK HUKUM SERTIFIKASI HYGIENE SANITASI USAHA BERBASISI INDUSTRI RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN NILAI USAHA (Ditinjau Dari Uu No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) Ayyub Kadriah
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2018): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.744 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v1i1.1931

Abstract

ABSTRACTIndustri rumahan tidak menyadari bahwa kebersihan sangat penting untuk mempertahankan nama produk, tetapi kurangnya pengetahuan tentang hukum, ekonomi dan kesehatan menyebabkan produk makanan tidak harus menjaga standar kebersihan makanan yang merupakan upaya untuk mengendalikan faktor-faktor makanan, orang, tempat dan peralatan yang dapat menyebabkan penyakit atau masalah kesehatan dan keamanan pangan ini menyebabkan masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibahas di berbagai media massa, oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen melalui penerapan standar kebersihan sanitasi membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. salah satu masalah yang muncul di masyarakat yaitu banyaknya produk industri berbasis rumah tangga yang bersirkulasi yang tidak memiliki izin dari layanan kesehatan haal ini bertentangan dengan UU No.18 tahun 2018 tentang Pengelolaan Makanan Yang Tujuan dari Manajemen, Panduan dan Pengawasan Makanan yang menuntut ketersediaan makanan memenuhi persyaratan keamanan, kualitas dan gizi kepentingan kesehatan manusia, apalagi pemerintah telah mengeluarkan Produk Hukum tentang SP-IRT (sertifikat produksi industri rumah tangga) dan izin layanan kesehatan karena standar yang harus dipenuhi oleh pengusaha, dimana peraturan ini dapat menjadi nilai tambah ekonomi Economic Value Added-EVA ). Kata Kunci : Hukum, Sertifikasi, Hygine Sanitasi, Economic Value Added (EVA)
Analisis Kritis Ilmu Hukum Plural Terhadap Metode Hukum Komparatif dan Komparasi Hukum Ayyub Kadriah
Pamulang Law Review Vol 5, No 2 (2022): November 2022
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v5i2.25519

Abstract

Dalam jurnal ini akan membedah permasalahan (1) Apakah urgensi penelitian perbandingan hukum penting dalam kajian pluralisme hukum? (2) Apakah secara kritis metode perbandingan hukum berperan dalam upaya mewujudkan pluralisme hukum? Tipe penelitian dalam melakukan penyusunan jurnal dilakukan penelitian/pengkajian terhadap permasalahan metode hukum komparatif dan evaluasi komparatif terhadap solusi yang diperbandingkan metode perbandingan dalam ilmu hukum plural, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam studi komparatif seharusnya menerapkan landasan historis yang kuat dalam konteks sosio-kultural sistem hukum yang dikaji, perbandingan hukum seharusnya mencermati pemahaman mereka sendiri tentang hukum dan memberikan perhatian kepada pengembangan hukum. dalam ruang plural tersebut dapat dipahami bahwa dua tatanan hukum yang berbeda, dianalisis dari sudut pandang horizontal atau vertikal, muncul sebagai tatanan biner di mana perbedaan tersebut hidup secara berdampingan dengan seperangkat prinsip umum. Koeksistensi harus secara substansial mengecualikan posisi kaku sentralisme hukum dan gagasan monopoli negara atas produksi norma-norma yang valid.
Bank Sebagai Institusi Publik Analisis Hukum Atas Pendirian Dan Mekanisme Pembubaran Di Indonesia Herliana Heltaji; Ayyub Kadriah; Dimas Aditya Pamungkas
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5181

Abstract

This study examines the relationship between the public functions of banks and the legal regime governing their establishment and dissolution in Indonesia. Banks are not merely commercial entities; they also serve as public institutions that safeguard financial system stability, protect public funds, and ensure the smooth operation of payment systems. The research employs a normative analysis method with conceptual and critical approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources, as well as literature and online sources. The study focuses on: first, how the public functions of banks shape the legal framework for their establishment, distinguishing them from private corporations; second, how the systemic nature of banks necessitates authoritative dissolution mechanisms through resolution and special liquidation regimes. Findings indicate that bank establishment and dissolution regulations in Indonesia are inseparable from the objectives of economic stability and public trust, and that domestic legal literature requires stronger integration of macroeconomic and juridical perspectives. This study offers practical contributions for regulators and the banking industry while enriching academic discourse on bank intermediation as a public instrument.
ANALISIS EPISTEMOLOGI KRITIS TERHADAP METODE PENELITIAN HUKUM PERDATA Ayyub Kadriah; M. Amin El Walad Meuraksa; Yusika Riendy
Jurnal Supremasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Jurnal Supremasi Hukum
Publisher : Yayasan Kayyis Mulia Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji disparitas antara keharusan metode positivisme dalam hukum perdata dengan kenyataan bahwa hukum terus berkembang dan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam hukum perdata di Indonesia, norma-norma hukum yang bersifat formal sering kali tidak mencerminkan realitas sosial di lapangan, sehingga memunculkan ketidaksesuaian antara aturan hukum tertulis dan praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-eksplanatoris dengan pendekatan hukum kritis yang berfokus pada dekonstruksi. Pendekatan ini bertujuan untuk membongkar struktur hukum yang dianggap statis dan mengeksplorasi bias-bias kekuasaan yang terkandung di dalamnya.Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa artikel jurnal, buku, dan dokumen hukum yang relevan. Melalui analisis normatif, dikaji bagaimana hukum formal diterapkan dalam konteks hukum perdata,  Selanjutnya, pendekatan kritis melalui metode dekonstruksi digunakan untuk menganalisis ketidaksesuaian antara norma-norma hukum formal dengan praktik di lapangan, serta mengungkap bagaimana hukum digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan status quo.Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penelitian hukum perdata di Indonesia lebih menguntungkan kelompok yang berkuasa, sementara kelompok yang lebih rentan kurang terlindungi. Dengan demikian, diperlukan reformasi dalam metode penelitian hukum yang lebih inklusif dan adil dengan menggunakan metode penelitian empiris yang kualitatif dan peneltian hukum yang kritis terhadap hukum perdata. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa metode hukum kritis, dan kualitatif empiris dapat memberikan perspektif baru dalam memahami hukum perdata dan mendorong perubahan yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial di Indonesia
VICAROIUS LIABILITY KARYAWAN PERBANKAN DITINJAU DARI PASAL 1365 dan 1367 KUHperdata Herliana Heltaji; Ayyub Kadriah
Jurnal Supremasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Jurnal Supremasi Hukum
Publisher : Yayasan Kayyis Mulia Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum pengganti dalam konteks karyawan perbankan, khususnya bagaimana bank sebagai pemberi kerja dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya. Latar belakang masalah ini terletak pada pentingnya perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan oleh tindakan karyawan bank, serta kebutuhan akan penerapan tanggung jawab pengganti di industri perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata, serta Undang-Undang Perbankan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin tanggung jawab pengganti dapat diterapkan pada bank dalam kasus di mana karyawan bertindak dalam lingkup pekerjaannya, dan bank bertanggung jawab jika terjadi kelalaian dalam pengawasan. Namun, penerapan tanggung jawab tersebut perlu mempertimbangkan pengecualian tertentu, seperti penggunaan kontraktor independen dan agen yang tampak. Kesimpulannya, bank harus proaktif dalam mengelola risiko dengan menerapkan pengawasan yang lebih ketat dan kebijakan mitigasi risiko. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kajian lebih lanjut terkait peran teknologi dalam pengawasan karyawan perbankan serta implikasi hukum dari penggunaan kontraktor independen.
Co-Authors Dimas Aditya Pamungkas Herliana Heltaji M. Amin El Walad Meuraksa Yusika Riendy